Renja Bappeda Kota Depok, Pengembangan Wilayah Depok Hadirkan Akademisi

DEPOK, INDONEWS – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok menggelar Forum Rencana Kerja (Renja) tahun 2024  di Aula Sapa Saba Bappeda, Margonda, Depok, Kamis (2/3/2023).

Dalam kegiatan Forum Renja Bappeda kali ini dihadiri langsung Wakil Walikota Depok Ir. H. Imam Budi Hartono, Kepala Bappeda Kota Depok Drs. Dadang Wihana, M.Si dan juga sebagai Narasumber Dr. H. Sofyan Safari Hamim, M.Si yang merupakan Wakil Ketua STIPAN Jakarta.

Pada sambutannya, Wakil Walikota Depok yang akrab disapa Bang Imam menyampaikan pentingnya menjaga dan meningkatkan koordinasi dan sinergitas, terlebih di Bappeda. Ia juga menyampaikan pentingnya dalam sebuah perencanaan pembangunan dapat melibatkan semua pihak termasuk para akademisi.

Sementara itu, Wakil Ketua STIPAN Jakarta yang hadir sebagai narasumber, memaparkan tentang pendekatan historis pengembangan wilayah Depok.

Lebih lanjut Sofyan Safari Hamim mengatakan, menyampaikan juga latar sejarah pembentukan Kota Depok dan tujuan serta perkembangan statusnya. Ia juga menyinggung pembahasan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang digodok dalam Perda Kota Depok Nomor 1 tahun 2015.

Di tempat sama, Kepala Bappeda Kota Depok,  Dadang Wihana menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya dengan baik acara Forum Renja Bappeda tahun 2024 Kota Depok, Jawa Barat.

Lebih lanjut disampaikan akan tetap menyelaraskan semua program Bappeda sesuai Visi dan Misi Pemkot Depok.

“Ada beberapa poin isu strategis dalam bahasan Renja kali ini,” ucap Dadang.

Dirinya memaparkan di antara isu strategis tersebut pertama, belum optimalnya pengelolaan penunjang urusan Pemerintah Daerah kab/kota terutama urusan perencanaan dan penelitian.

Kedua, belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pusat-provinsi-kab/kota dengan pengaturan yang dilakukan secara rigid oleh pemerintah pusat dan banyaknya program pemerintah pusat dan provinsi yang harus dijalankan daerah.

Selanjutnya, belum optimalnya koordinasi dan sinergi para pihak yang terlibat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun poin lanjutan, meningkatnya kebutuhan kajian yang disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan daerah.

Yang terakhir, ungkapnya, adalah belum tergalinya pendanaan daerah dari sumber-sumber non APBD. (Gustini)