By 
BOGOR, INDONEWS – Beberapa aktivis sosial bersama Ketua LSM Penjara Kabupaten Bogor melakukan audiensi dengan pihak DPRD Kabupaten Bogor yang dihadiri langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD dan anggotanya, serta dihadiri Kasat Pol PP Kabupaten Bogor serta jajarannya, Sekdinkes Kabupaten Bogor dan Jajarannya juga Dinas Sosial Kabupaten Bogor.
Dalam audiensi, Ketua LSM Penjara menyampaikan kritikan terkait penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan juga memberikan usulan-usulan terhadap program lain yang berkaitan dengan tupoksi DPRD Komisi 4 agar segera dianggarkan di tahun depan, sehingga cepat direalisasikan.
Ada beberapa poin yang dibahas dan terungkap, ternyata suburnya prostitusi di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor menjadikan Kabupaten Bogor peringkat ke 5 terjangkit penyakit HIV-AIDS di Jawa Barat.
Hal ini disampaikan Sekertaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor Dr. Agus dalam forum audiensi yang disaksikan DPRD Komisi 4.
“Kita kan masuknya 5 besar, termasuk peringkat 5 besar terjangkit penyakit HIV AIDS di Jawa Barat,” kata Sekdis Kabupaten Bogor, Jumat (24/2/2023).
Kinerja terhadap penemuan kasus HIV AIDS tersebut dinilai bagus. Ia menjelaskan data penyakit HIV tersebut belum seluruhnya dan kemungkinan masih ada yang belum terdata, sehingga jumlahnya bisa jadi lebih banyak.
“Kita sampai kedalaman menemukan kasus lebih banyak, jadi dari sisi jumlahnya meningkat, tetapi sisi kinerja program juga bagus karena menemukan kasus lebih banyak,” tuturnya.
Sekdis mengatakan, didata oleh dinas kesehatan sendiri untuk penyakit HIV terjangkit positif berjumlah kurang lebih 1.000, dan penderitanya sendiri untuk pengobatannya masih terus berlangsung.
“Kalau kinerja dari dinkes untuk penanganan HIV ini yang jelas kami tetap jika memang positif HIV hal pertama adalah pengobatan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan slogan untuk menghindari penyakit HIV yaitu “Stop HIV”, dan harus aktif terjaring dilapangan serta temukan kasus sebanyak-banyaknya.
“Karena untuk penyelesaian untuk penyakit HIV ini kita harus multisektor, dan tidak bisa bicara ini kinerja dinas kesehatan, dinas sosial dan dinas lainnya, harus melibatkan dari jajarannya pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa,” terangnya.
Sementara itu, Ketua LSM Penjara, Romi Sikumbang dalam audiensi meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor intens dalam penanganan dan mengatasi masalah ini.
“Kami minta dinkes lebih intens dalam mengatasi hal ini, melaporkan ke publik setiap bulan atau pun tiga bulan sekali, sudah sejauh mana penangananya, menurun atau meningkat,” ujarnya.
Dirinya juga mengaku miris terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor karena hingga kini tidak ada tempat penampungan atau tempat pelatihan untuk PPKS, sehingga hal ini bisa memicu tingginya angka penyebaran HIV di Kabupaten Bogor.
“Miris, Kabupaten Bogor gak punya tempat rehabilitas untuk PSK atau pun pengamen, gepeng dan orang telantar atau disebut PPKS, sehingga hasil razia oleh Satpol PP tak bisa ditindaklanjuti dalam penanganan lebih positif, sehingga penyebaran HIV bisa ditekan,” tutupnya. (Firm)
Comments