By 
BOGOR, INDONEWS – Maraknya penangkapan kepala daerah di Jawa Barat dari tahun 2008 hingga tahun 2022 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali menjadi sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP), Rahmatullah.
Baru-baru ini, Bupati Bogor Ade Yasin tertangkap KPK. Hal ini menurutnya menjadi sebuah prestasi KPK dan wajib diapresiasi. Tapi dari sisi lain dirinya mengaku prihatin juga terhadap kinerja KPK sebagai lembaga AdHoc tersebut.
“Apa tugas KPK? Menurut UU Nomor 30 tahun 2002 jelas disampaikan bahwa KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara,” jelasnya, Sabtu (7/5/2022).
“Artinya kami kira dalam kontek pencegahan tindak pidana korupsi terhadap para kepala daerah seperti di Jawa Barat itu berarti nol,” ujarnya.
Selain itu, dirinya menyampaikan tidak bangga dengan keberhasilan serta banyaknya kepala kepala daerah yang tertangkap melakukan tindak pidana korupsi. Pihaknya akan bangga jika lembaga KPK berhasil melakukan langkah pencegahan tindak pidana korupsi sampai menurunnya angka kepala daerah yang melakukan penyalahgunaan wewenangnya dalam melakukan tindak pidana korupsi.
“Jadi bisa dibilang kami bosan mendengar kepala daerah yang tertangkap karena melakukan tindakan korupsi. Kami kira KPK harus melakukan evaluasi kedalam atau internal dalam kontek bagaimana melakukan pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) karena bagi kami hal ini lebih ideal,” katanya.
“Dalam faktanya, tidak ada efek jera terhadap siapapun itu. Ini kan seharusnya menjadi bahan untuk evaluasi bagi lembaga penegak hukum baik Polri dan terutama KPK yang memang ditugaskan khusus dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Artinya dalam hal pengawasan juga masih sangat lemah,” tutupnya. (Firm)
Comments