0
Oleh: Kantor Hukum ABRI LAW FIRM

Di negara demokrasi, media dan masyarakat memiliki hak untuk menjalankan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian penting dari pengawasan agar kekuasaan tetap berjalan dalam koridor hukum dan kepentingan rakyat.

Namun, ada batas yang harus dipahami: kontrol sosial bukanlah pengadilan, kritik bukanlah vonis, dan tuduhan bukanlah bukti kesalahan.

Di tengah derasnya arus informasi digital, sebuah dugaan dapat berkembang menjadi persepsi publik hanya karena terus diulang dan disebarluaskan. Padahal, popularitas sebuah tuduhan tidak menentukan benar atau salahnya seseorang.

Praduga Tak Bersalah Berlaku bagi Siapa Pun

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu prinsip fundamental negara hukum.

Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Prinsip ini berlaku tanpa membedakan jabatan, kekayaan, kekuasaan, maupun kedudukan sosial.

Namun, praduga tak bersalah bukan berarti seseorang kebal terhadap kritik, penyelidikan, atau pemeriksaan hukum. Apabila terdapat indikasi dan bukti yang relevan, aparat penegak hukum tetap berkewajiban menindaklanjutinya sesuai prosedur.

Tidak boleh ada kekebalan karena jabatan, tetapi juga tidak boleh ada penghukuman karena opini.

Menguji Isu yang Menyeret Nama Sufmi Dasco Ahmad

Belakangan, nama Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, menjadi perhatian publik menyusul pemberitaan investigatif mengenai Golden Oasis Real Estate and Entertainment yang dikaitkan dengan aktivitas bisnis kasino di Kamboja.

BACA JUGA :  Ketika KPK Kehilangan Taring

Dalam perkembangan tersebut, riwayat hubungan bisnis Dasco dengan perusahaan itu turut menjadi pembahasan.

Melalui pernyataan di media sosial pada 18-19 November 2026, Dasco membantah keterlibatannya dalam bisnis perjudian daring maupun tindakan doxing dan intimidasi. Ia juga menjelaskan bahwa hubungan bisnis dengan Golden Oasis pernah dicantumkan dalam riwayat hidupnya pada 2022.

Persoalan ini perlu ditempatkan secara proporsional. Hubungan bisnis dengan suatu perusahaan tidak otomatis membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang mungkin dilakukan perusahaan atau pihak lain.

Sebaliknya, klarifikasi seseorang juga tidak serta-merta mengakhiri seluruh pertanyaan publik.

Keduanya harus diuji berdasarkan fakta, dokumen, konteks hubungan bisnis, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, masyarakat tetap berhak bertanya dan media tetap berhak melakukan investigasi. Namun, kesimpulan mengenai kesalahan pidana tidak boleh dibangun hanya dari asumsi atau penafsiran sepihak.

Kebebasan Pers dan Tanggung Jawab Publik

ABRI LAW FIRM menghormati kebebasan pers dan kerja jurnalistik investigatif. Pers memiliki kedudukan penting sebagai salah satu pilar demokrasi dan instrumen pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Namun, kebebasan tersebut harus berjalan bersama tanggung jawab profesional.

Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 dan Pasal 3 mengatur pentingnya independensi, akurasi, keberimbangan, pengujian informasi, serta larangan mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.

Demikian pula masyarakat pengguna media sosial perlu membedakan antara informasi, dugaan, interpretasi, dan fakta yang telah terverifikasi.

Penyebaran data pribadi tanpa hak maupun tindakan intimidasi juga tidak dapat dibenarkan atas nama kebebasan berpendapat.

BACA JUGA :  Sekolah Negeri Jual Baju Seragam Mengabaikan Peraturan

Pers berhak mengungkap, masyarakat berhak mengkritik, tetapi proses peradilan tidak boleh digantikan oleh penghakiman di ruang digital.

Rekam Jejak dan Kontribusi Harus Dinilai Secara Utuh

Seorang pejabat publik selayaknya dinilai berdasarkan integritas, kapasitas, rekam jejak, tanggung jawab, dan kontribusinya terhadap kepentingan negara.

Dalam konteks ini, peran Sufmi Dasco Ahmad dalam dinamika kelembagaan DPR RI juga patut menjadi bagian dari penilaian objektif.

Salah satu perkembangan penting adalah pengesahan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada 19 November 2026.

Sehari sebelumnya, Dasco memimpin rapat Komisi III DPR RI yang menyepakati kelanjutan pembahasan RUU tersebut ke tingkat paripurna. Pengesahannya kemudian menjadi keputusan kelembagaan DPR bersama pemerintah.

Langkah tersebut patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya memperkuat instrumen pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, pelaksanaannya tetap harus menjamin kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan.

Artinya, kontribusi seseorang layak dihargai, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menutup kritik. Sebaliknya, kontroversi yang belum terbukti juga tidak seharusnya menghapus seluruh rekam jejak seseorang.

Layakkah Dasco Dipertimbangkan sebagai Calon Wakil Presiden?

Dalam demokrasi, mengusulkan seseorang sebagai calon pemimpin nasional merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan dinamika politik.

Nama Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan sebagai salah satu figur dalam diskursus calon Wakil Presiden.

Namun, pertimbangan tersebut tidak cukup hanya berdasarkan popularitas, posisi politik, ataupun kemampuan komunikasi antarlembaga. Integritas, kapasitas kepemimpinan, rekam jejak, pemahaman konstitusi, dan komitmen terhadap kepentingan bangsa harus menjadi ukuran utama.

BACA JUGA :  Ekonomi Rakyat di Ujung Ujian

Apakah Dasco memenuhi seluruh kriteria tersebut? Itu merupakan penilaian politik yang terbuka untuk diuji oleh masyarakat.

ABRI LAW FIRM tidak bermaksud menempatkan seseorang di atas kritik maupun pengawasan. Yang perlu dijaga adalah agar penilaian terhadap calon pemimpin tidak dibangun berdasarkan tuduhan yang belum terbukti, tetapi juga tidak mengabaikan fakta yang memang perlu diperiksa.

Penutup: Jangan Biarkan Opini Menggantikan Keadilan

KANTOR HUKUM ABRI LAW FIRM berpandangan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari keberanian masyarakat mengkritik kekuasaan, tetapi juga dari kedewasaan dalam membedakan fakta, dugaan, opini, dan kesimpulan hukum.

Kita tidak sedang membangun budaya membela seseorang karena kedekatan politik. Kita juga tidak sedang membangun budaya menjatuhkan seseorang karena ketidaksukaan pribadi.

Kita sedang memperjuangkan prinsip bahwa hukum harus berlaku sama bagi setiap orang.

Jika terdapat bukti pelanggaran, proseslah melalui mekanisme hukum. Jika terdapat kekeliruan pemberitaan, tersedia hak jawab dan hak koreksi. Jika terdapat persoalan hukum, biarkan aparat bekerja berdasarkan kewenangannya.

Masyarakat boleh menilai kinerja pejabat, mengkritik kebijakan, bahkan menolak seseorang menjadi pemimpin. Namun, menyatakan seseorang bersalah dalam perkara pidana merupakan kewenangan pengadilan melalui proses peradilan yang sah.

Jangan sampai kita begitu bersemangat menuntut keadilan, tetapi justru melupakan prinsip-prinsip keadilan itu sendiri.

Biarkan Fakta Berbicara. Biarkan Hukum Bekerja. Jangan Biarkan Opini Menggantikan Keadilan.

Penulisa: Kantor Hukum ABRI LAW FIRM – Advokat & Konsultan Hukum – 0818-966-240

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Opini