ACEH SINGKIL, INDONEWS — Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh menyoroti dugaan permasalahan kualitas konstruksi dan tata kelola penggunaan keuangan negara dalam pembangunan infrastruktur jalan aspal dan jembatan pada jalur mitigasi tsunami Sebatang, Pea Bumbung, Ujung Bawang, Kabupaten Aceh Singkil, sejak tahun anggaran 2009 hingga 2026.
Sorotan tersebut didasarkan pada perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik jalan dan jembatan yang memiliki fungsi strategis sebagai infrastruktur transportasi masyarakat sekaligus jalur alternatif evakuasi bencana.
Oleh karena itu, keandalan konstruksi, kesesuaian spesifikasi teknis, serta ketahanan infrastruktur harus memenuhi standar keselamatan dan persyaratan teknis yang berlaku.

Dalam keterangan pers yang diterima Media Indonews, Sabtu (21/11/2026) Ketua ALAMP AKSI Provinsi Aceh, Mahmud Padang, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang bersumber dari keuangan negara tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya anggaran, laporan administrasi, maupun tingkat penyerapan anggaran.
Evaluasi harus didasarkan pada kesesuaian antara perencanaan, nilai kontrak, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, realisasi pembayaran, dan kondisi fisik hasil pembangunan.
Dalam perspektif audit investigatif dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terdapat beberapa aspek yang perlu diperiksa, yaitu:
- Aspek keuangan dan penganggaran, meliputi penelusuran sumber pendanaan, pagu anggaran, HPS, nilai kontrak, perubahan kontrak, realisasi pembayaran, serta kemungkinan ketidaksesuaian antara pembayaran dan volume pekerjaan aktual.
- Aspek teknis konstruksi, meliputi pengujian ketebalan dan mutu aspal, kepadatan lapisan jalan, kualitas material, kekuatan pondasi, mutu beton, tulangan baja, fondasi jembatan, serta ketahanan struktur terhadap beban kendaraan dan pengaruh lingkungan.
- Aspek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan, meliputi pemeriksaan proses tender, identitas kontraktor, konsultan perencana, konsultan pengawas, pelaksanaan kontrak, serta kesesuaian pekerjaan dengan RAB, BOQ, DED, dan spesifikasi teknis.
- Aspek pengawasan dan pertanggungjawaban, meliputi evaluasi fungsi PPK, UKPBJ, konsultan pengawas, dan instansi teknis dalam memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak dan standar mutu konstruksi.
- Aspek keberlanjutan dan keselamatan infrastruktur, meliputi evaluasi penyebab kerusakan jalan dan jembatan, efektivitas pemeliharaan, serta kemampuan infrastruktur dalam menjalankan fungsi mitigasi dan evakuasi bencana.
ALAMP AKSI secara khusus meminta keterbukaan seluruh dokumen pembangunan sejak 2009 hingga 2026, termasuk dokumen penganggaran, pengadaan, kontrak, pelaksanaan, pembayaran, pemeriksaan mutu, dan serah terima pekerjaan.
Permintaan tersebut juga mencakup penelusuran pembangunan serta penanganan kerusakan Jembatan Tinggi Sebatang dan Jembatan Selok Aceh, termasuk dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi akibat banjir November 2026.
Selain mendorong transparansi informasi kepada publik, ALAMP AKSI mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, untuk melakukan penelaahan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rangkaian pembangunan tersebut apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Pemeriksaan diharapkan melibatkan auditor berwenang dan tenaga ahli konstruksi independen agar dapat mengidentifikasi kesesuaian penggunaan anggaran, kualitas pekerjaan, penyebab kerusakan, serta kemungkinan adanya kerugian keuangan negara.
Desakan tersebut didasarkan pada prinsip konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara, keterbukaan informasi publik, serta pemberantasan tindak pidana korupsi.
ALAMP AKSI menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur tidak secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Dugaan penyimpangan, termasuk kemungkinan mark-up, pengurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, dan pembayaran yang tidak sesuai realisasi fisik, harus dibuktikan melalui audit, pengujian teknis, penelusuran dokumen, dan proses hukum yang objektif.
Pada prinsipnya, kedua rilis tersebut mengarah pada satu agenda utama, yaitu mendorong audit menyeluruh terhadap akuntabilitas anggaran dan kualitas konstruksi pembangunan jalan serta jembatan jalur mitigasi tsunami Sebatang–Pea Bumbung, Ujung Bawang selama periode 2009–2026.
Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap penggunaan uang negara menghasilkan infrastruktur yang sesuai spesifikasi, memiliki ketahanan konstruksi yang memadai, serta benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan keselamatan bagi masyarakat. ***





























Comments