0

Menguji Kejujuran, Loyalitas, dan Patriotisme dalam Penegakan Hukum

Oleh: Kantor Hukum ABRI LAW FIRM

Kajian Hukum dan Analisis Strategis

PENGANTAR: KETIKA HUKUM BERTEMU KEKUASAAN

Jika seorang aparat menjalankan perintah, lalu perintah itu ternyata melanggar hukum, siapa yang bertanggung jawab? Yang memerintah, atau yang menjalankan?

Pertanyaan ini bukan sekadar teori hukum. Inilah pertanyaan yang kini menguji kejujuran kita dalam melihat persoalan kekuasaan.

Tidak semua persoalan kekuasaan dapat diselesaikan dengan kekuatan jabatan. Tidak semua tindakan aparat dapat dibenarkan atas nama perintah atasan. Dan tidak semua tindakan yang dianggap mengancam kekuasaan dapat langsung disebut makar.

Di tengah isu dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, penyalahgunaan kewenangan, hingga munculnya istilah makar dan kudeta, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah hukum benar‑benar ditegakkan, atau justru sedang diuji oleh kepentingan kekuasaan?

Pertanyaan ini harus dijawab lewat fakta dan hukum, bukan emosi, keberpihakan, atau spekulasi.

I. Membedakan Makar, Kudeta dan Pelanggaran Hukum

Makar memiliki unsur pidana yang jelas dalam Pasal 193 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu perbuatan dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Sementara kudeta lebih merupakan istilah politik untuk pengambilalihan kekuasaan di luar mekanisme konstitusional. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.

Dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU ITE sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024. Keduanya merupakan persoalan hukum tersendiri, dengan konstruksi dan pembuktian yang berbeda.

Setiap dugaan tindak pidana wajib diuji dengan lima pertanyaan pokok:

  1. Perbuatan apa yang nyata‑nyata dilakukan (actus reus)?
  2. Apa niat atau sikap batin pelaku ketika melakukannya (mens rea)?
  3. Apa tujuan dan konteks besar dari perbuatan tersebut?
  4. Apakah ada kesepakatan, kerja sama, atau keterlibatan pihak lain?
  5. Apakah perintah yang dijadikan dasar tindakan itu sah, memiliki kewenangan, dan tidak melanggar hukum?
BACA JUGA :  BPN dan Luka Agraria Rakyat

Kesamaan waktu terjadinya peristiwa tidak otomatis membuktikan kesatuan niat maupun kesatuan tindak pidana. Peristiwa yang terjadi berdekatan belum tentu memiliki hubungan sebab‑akibat secara hukum.

II. Menjalankan Perintah Atasan: Loyalitas Atau Pertanggungjawaban?

Perintah atasan memang bagian dari sistem komando, tetapi tidak otomatis membenarkan segala tindakan. Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 44 KUHP mengatur batas‑batas alasan pembenar dalam melaksanakan perintah jabatan.

Dalam praktiknya, perintah jabatan yang sah harus memenuhi tiga syarat: diberikan oleh pejabat yang berwenang, masih dalam ruang lingkup tugasnya, dan tidak memerintahkan perbuatan yang jelas‑jelas melanggar hukum.

Seseorang tidak boleh bersembunyi di balik perintah atasan untuk menghindari pertanggungjawaban, tetapi juga tidak boleh langsung dianggap bersalah sebelum keabsahan perintah itu diuji.

Loyalitas tidak boleh menjadi kepatuhan buta.

III. Loyalitas, Kekuasaan dan Arti Patriotisme

Loyalitas tertinggi aparatur negara adalah kepada negara, konstitusi, dan hukum — bukan kepada individu, jabatan, atau kelompok yang sedang berkuasa.

Patriotisme bukan membenarkan semua tindakan penguasa, juga bukan menentang semua kebijakan pemerintah. Patriotisme adalah keberanian menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, menjaga konstitusi, menghormati hukum, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan atas nama negara.

Seorang patriot justru adalah orang yang berani berkata, “Perintah ini perlu diuji,” ketika perintah itu berpotensi menyimpang dari hukum.

BACA JUGA :  Proyek Pengadaan Air Baku Jonggol-Klapanunggal Mangkrak?

IV. Bukti Elektronik dan Kewajiban Membuktikan Kebenaran

Bukti elektronik tidak hanya dinilai dari isinya, tetapi juga dari cara memperolehnya. Berdasarkan Pasal 235 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan tidak diperoleh secara melawan hukum.

Bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian di sidang pengadilan.

Artinya, dalam dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap sistem elektronik, yang harus dibuktikan bukan hanya “apa yang ditemukan”, tetapi juga “bagaimana cara menemukannya, siapa yang memberi kewenangan, dan apakah ada dasar hukumnya.”

Jika cara memperolehnya melanggar hukum, maka isi buktinya, sehebat apa pun kehilangan legitimasi di hadapan pengadilan.

V. Pemindahan Tempat Penahanan dan Perlindungan Hak Tersangka

Pemindahan tempat penahanan bukan sekadar urusan logistik. Langkah ini menyentuh hak tersangka, keamanan, dan kelancaran proses pemeriksaan.

Setiap pemindahan harus memiliki dasar kewenangan, mengikuti prosedur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika pemindahan dilakukan tanpa dasar yang jelas, risikonya bukan hanya administratif. Ia dapat menimbulkan pertanyaan tentang:

  1. Apakah hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum tetap terpenuhi?
  2. Apakah akses keluarga dan komunikasi tetap dijamin?
  3. Apakah pemindahan itu benar‑benar untuk kepentingan penyidikan, atau justru menyulitkan proses pembelaan?

Oleh karena itu, setiap pemindahan harus dapat dijelaskan secara terbuka: siapa yang memerintahkan, apa dasar hukumnya, dan bagaimana hak‑hak tersangka tetap dilindungi selama proses tersebut.

Prosedur yang transparan justru melindungi penyidik itu sendiri dari tuduhan penyalahgunaan kewenangan.

BACA JUGA :  Komisi Reformasi Polri dan Bayang-Bayang Listyo Syndrome

VI. Penegakan Hukum Tidak Boleh Menjadi Alat Kekuasaan

Penegakan hukum harus menjadi instrumen keadilan, bukan alat untuk mempertahankan kepentingan individu atau kelompok. Tidak boleh ada kekebalan hukum karena jabatan, dan tidak boleh ada penghukuman hanya karena tekanan opini publik.

Status tersangka bukan putusan bersalah. Praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi, tanpa memandang jabatan, pangkat, dan latar belakang politik.

VII. Kesimpulan: Negara Tidak Boleh Kalah Oleh Kekuasaan, Hukum Tidak Boleh Kalah Oleh Kepentingan

Dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, penyalahgunaan kewenangan, makar, maupun istilah kudeta harus ditempatkan dalam konstruksi hukum masing‑masing.

Perintah atasan harus diuji legalitasnya. Loyalitas diarahkan kepada negara dan konstitusi. Setiap tuduhan harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil dan objektif.

Kantor Hukum ABRI LAW FIRM tidak membenarkan maupun menyalahkan pihak mana pun sebelum seluruh fakta dan bukti diuji secara hukum.

Negara yang kuat adalah negara yang memastikan kekuasaan tunduk kepada hukum.

Sebelum kita ikut meneriakkan makar atau kudeta, tanyakan dulu: perbuatan apa yang terbukti, dan perintah mana yang sah?

Hukum harus dibuktikan, bukan diteriakkan. Kekuasaan harus tunduk kepada hukum, bukan sebaliknya.

Kajian ini merupakan pandangan dan pemikiran KANTOR HUKUM ABRI LAW FIRM, bukan penetapan kesalahan terhadap individu atau institusi mana pun.

Perlu dipelajari, tapi tidak perlu ditakuti. Salam berpikir dalam kewarasan.

Penulis: Kantor Hukum ABRI LAW FIRM – Advokat & Konsultan Hukum – Kontak: 0818‑966‑240

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Opini