By BOGOR, INDONEWS – Ketua dan seluruh anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) di PT. Cermai Makmur Abadi Int,l didampingi LSM Penjara dan Ormas PP, Ormas GSPI, aparatur pemerintah Desa Mekarsari serta aparatur Kecamatan Cileungsi, Satpol PP dan Babinsa Desa Mekarsari, Selasa (13/12/2022) siang.
Para wakil rakyat Kabupaten Bogor itu mendatangi pabrik kertas yang terletak di Kampung Cipicung RT 012 RW 005, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sidak DPRD tersebut dilakukan menyusul kasus tidak dibayarkannya gaji ratusan karyawan yang sudah dikeluarkan oleh PT. CMAI yang sebelumnya ratusan karyawan mengadukan nasibnya ke Komisi IV. Para anggota DPRD itu ingin memastikan kondisi para karyawan dan aturan perusahaan yang berkaitan dengan karyawan.
Pantauan Media-Indonews saat sidak tersebut, para anggota DPRD itu tidak ditemui oleh pihak perusahaan yang berkompeten hanya ditemuin Chip Satpam (Satuan Pengaman) sehingga membuat para Anggota DPRD kecewa dan marah.
Dalam sidak dan mediasi, anggota DPRD yang dipimpin Ketua Komisi IV, Muad Khalim ini diterima oleh Chip Satpam anggota Satpam, sehingga dalam mediasi sempat terjadi adu argumen dan memanas karena Komisi IV menilai pihak perusahaan tidak menghargai dan tidak ada Iktikad baik walaupun surat pemberitahuan sudah dilayangkan sebelumnya.
Para anggota DPRD itu kemudian terlibat dialog dengan pekerja, mereka menanyakan soal sistem kerja dan penggajian di PT. CMAI kepada karyawan. Sekaligus mereka juga menanyakan dengan anggota Satpam dan Chip Satpam untuk meminta konfirmasi.
Usai sidak dan mediasi, Ketua Komisi IV Muad Khalim menyampaikan bahwa dirinya dan anggota Komisi IV lainnya merasa kecewa dan sangat menyayangkan atas sikap perusahaan yang tidak berada di perusahaan.
“Kami dari lembaga DPRD sangat menyayangkan dan sangat kecewa dengan tidak adanya pihak perusahaan yang bisa kami temui untuk menyelesaikan permasalahan ini,” geramnya.
“Kedatangan kami ke sini menyampaikan aspirasi untuk meminta pada pihak perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan yang sampai hari ini perusahaan masih belum menyelesaikannya,” tuturnya.
“Sidak ini kita hanya diterima oleh Chip Satpam, yang dalam hal ini, kami hanya bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan antara pihak buruh dan perusahaan untuk disampaikan pada Menejemen,” ujarnya.
Muad menuturkan, bahwa dalam hal ini jangan sampai karena permasalahan tidak membayar gaji karyawan jadi merembet kemana-mana termasuk tidak adanya BPJS.
“Kami juga memastikan dalam hal ini masalah BPJS karyawan ternyata tidak ada, dan sedang ditelurusi adakah unsur pidananya,” tegasnya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa karena tidak adanya pihak perusahaan yang bisa kami temuin makan selanjutnya akan membuat surat panggilan kepada perusahaan untuk ditindaklanjuti Disnaker.
“Kami akan mendorong Disnaker dan perusahaan agar segera menyelesaikan hal ini dan menurut pihak menejemen tadi yang sempat ditelpon Jumat besok akan menghadap ke Disnaker dan akan memberikan data Karyawan yang belum dibayar,” tukasnya
Ditempat sama, Ketua GSPI sekaligus pendamping buruh, Chahya Supena senada dengan Komisi IV juga menyayangkan dan kecewa.
“Sangat kecewa, mereka diundang oleh Komisi IV tidak hadir. Diundang disnaker tidak hadir. Padahal sudah dikasih kesempatan untuk memberikan keterangan. Patut diduga perusahaan ini telah mengabaikan undangan tersebut,” cetusnya.
Chahya juga menegaskan bahwa hasil sidak dan mediasi tadi tidak ada kepastian karena pihak perusahaan tidak ada.
“Hasil sidak hari ini tidak ada yang bisa menjadi acuan buruh terkait kapan dibayarkannya gaji mereka,” katanya lagi.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa akan mengawal kasus ini sampai tuntas.
“Kami selaku pendamping buruh akan mengawal permasalahan ini dan akan berkoordinasi dengan pihak Komisi IV dan disnaker,” tutupnya. (Firm)
Comments