By JAKARTA, INDONEWS – Pimpinan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) bertemu dengan Menteri Agraria dan Pertanahan/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, Selasa (24/5/2022).
Pertemuan ini dalam rangka penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak.
“Dari segi pengelolaan dan pendaftaran aset, Gereja HKBP termasuk yang terbaik,” kata Menteri Sofyan, mengawali pertemuan tersebut.
Pertemuan formal yang berlangsung ringan dan bersahaja ini membahas upaya percepatan pengurusan dan pendaftaran (legalisasi) aset HKBP, khususnya tanah.
Ephorus HKBP, Pdt. Dr. Robinson Butarbutar menyampaikan beberapa sengketa tanah yang sedang dihadapi oleh HKBP, baik di tingkat pusat dan lokal.
Empat Praeses yang hadir, (DKI, Bekasi, Banten dan Deboskab) juga menyampaikan beberapa sengketa tanah yang terjadi di distrik masing-masing.
“Selain pentingnya advokasi untuk percepatan, pertemuan ini juga menyepakati pentingnya edukasi oleh pihak kementerian kepada HKBP perihal prosedur pengurusan sertifikat tanah,” kata Robinson.
Pada pertemuan ini, Ephorus HKBP yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal HKBP menyampaikan pentingnya percepatan tersebut untuk memastikan kepemilikan HKBP terhadap aset-asetnya, juga untuk mendukung pelaksanaan sentralisasi keuangan.
Turut hadir dalam pertemuan ini adalah Dr. Ronsen Pasaribu (Anggota Badan Pemulihan Aset), Ev. Anita Gizelle (Ketua Konferensi Perempuan HKBP), Pdt. Janrio F. Siagian (Sekhus Ephorus) dan Pdt. Joseph Butarbutar (Sekdis Banten)
Sementara Menteri Sofyan Djalil didampingi oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang, yang juga Ketua Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen mengatakan, kerja sama dengan lembaga keagamaan seperti HKBP ini sangat penting, agar aset keagamaan terlindungi.
Sofyan A. Djalil menekankan, negara harus hadir dalam kepastian status aset tempat ibadah guna menghindari sengketa lahan dan konflik. (bintono)
Comments