Martinus Jaha Bara: Media dan Pemerintah Harus Netral Awasi Suara Para Caleg

BALI, INDONEWS | Dalam setiap proses pemilihan umum, peran media dan pemerintah sangat krusial dalam memastikan bahwa suara para calon dan caleg dihargai dengan adil dan transparan hingga sesuai dengan aturan demokrasi.

Demikian disampaikan Martinus Jaha Bara, S.Ap, Minggu (18/2/2024). Menurutnya, netralitas dalam mengawasi serta mengawal suara calon dan caleg menjadi pondasi utama bagi integritas demokrasi.

“Peran media sebagai pengawas dan pengawal suara para calon dan caleg sangat penting. Media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara objektif dan akurat kepada masyarakat itu sendiri, bukan menyebarkan informasi hoaks,” ucapnya.

Menurutnya, melalui liputan yang cermat dan mendalam, media dapat membantu mengungkap potensi kecurangan atau pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan.

“Selain itu, media juga memiliki peran dalam memastikan bahwa setiap calon dan caleg memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada publik. Ini termasuk memberikan ruang yang adil bagi semua pihak untuk berkampanye dan mengajukan pendapat mereka tanpa adanya intervensi atau penekanan dari pihak lain,” katanya.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilihan. Melalui lembaga pemilihan umum seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), pemerintah harus memastikan bahwa setiap tahap pemilihan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku di negara republik Indonesia.

“Selain itu, pemerintah juga memiliki peran dalam memfasilitasi akses yang adil dan merata bagi semua calon dan caleg dalam menjalankan kampanye mereka. Ini termasuk memastikan bahwa setiap calon memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pemilih potensial, menyampaikan pesan mereka, dan berpartisipasi dalam debat publik,” katanya.

Dikatakan, netralitas menjadi kunci dalam peran media dan pemerintah dalam mengawasi dan mengawal suara para calon dan caleg. Kedua pihak harus menjauhkan diri dari kepentingan politik atau pribadi yang dapat mengganggu integritas proses pemilihan.

Pasalnya, hal ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan dan memperkuat fondasi demokrasi yang kokoh, hingga menjadi demokrasi yang berasaskan Pancasila dan berdaulat adil dan makmur.

“Dalam konteks demokrasi, partisipasi aktif masyarakat sangatlah penting. Masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengawal suara para calon dan caleg dengan memastikan bahwa mereka memberikan suara mereka sesuai dengan kehendak dan keyakinan mereka sendiri,” katanya.

“Dengan kerja sama antara media, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan proses pemilihan umum dapat berlangsung dengan lancar, adil, dan transparan. Ini akan memastikan bahwa suara para calon dan caleg dihargai dengan baik, dan hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan,” tutupnya. (Jaya)