By 
JAKARTA, INDONEWS – Masih terdapat kesalahpahaman di tengah masyarakat dalam memaknai program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Sebagian masyarakat menganggap program ini merupakan program pemerintah untuk membangun rumah-rumah bagi warga nelayan.
Padahal, konsep utama KNMP bukan pembangunan rumah pribadi, melainkan pembangunan dan penyediaan fasilitas perikanan yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, karakteristik, serta kondisi geografis dan topografi masing-masing desa atau kawasan pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa pentingnya pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan potensi perikanan di setiap wilayah. Infrastruktur yang dibangun harus memiliki fungsi yang jelas, dapat dimanfaatkan secara optimal, serta mampu mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan,” tegas Pak Menteri.
Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027, Mohamad Abdi Suhufan, juga menekankan pentingnya memastikan kesesuaian antara kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, dan fasilitas yang akan dibangun.
“Kita ingin memastikan bahwa fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat nelayan. Karena itu, setiap calon lokasi harus melalui proses identifikasi, survei, verifikasi, dan penilaian secara objektif. Jangan sampai fasilitas yang dibangun tidak sesuai dengan karakteristik wilayah atau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.”
Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027, Haerul, menambahkan bahwa KNMP merupakan program pembangunan kawasan perikanan yang bertujuan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat nelayan melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung usaha perikanan.
“Perlu dipahami bersama bahwa Kampung Nelayan Merah Putih bukan program pembangunan rumah-rumah warga nelayan. Pemerintah hadir untuk membangun fasilitas perikanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya. Setiap desa memiliki kondisi geografis, topografi, aktivitas perikanan, dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, fasilitas yang dibangun juga tidak harus sama antara satu desa dengan desa lainnya,” jelas Haerul.
Ia mencontohkan, desa yang mayoritas masyarakatnya merupakan nelayan tangkap membutuhkan dukungan fasilitas seperti dermaga, tambatan perahu, tempat pendaratan ikan, pabrik es, cold storage, bengkel kapal, dan sarana pendukung operasional melaut.
Sementara itu, desa yang memiliki potensi pengolahan hasil perikanan dapat membutuhkan sentra pengolahan ikan, gudang penyimpanan, fasilitas pengemasan, hingga sarana pemasaran produk perikanan.
Adapun kawasan dengan potensi budidaya perikanan membutuhkan fasilitas pendukung yang sesuai dengan jenis dan skala kegiatan budidayanya.
“Artinya, kita tidak bisa menyamaratakan pembangunan semua kampung nelayan. Desa yang memiliki potensi perikanan tangkap tentu membutuhkan fasilitas yang berbeda dengan desa yang unggul dalam pengolahan hasil perikanan atau budidaya dan wisata. Bahkan, kondisi garis pantai, kedalaman perairan, akses kapal, ketersediaan lahan, dan karakteristik wilayah juga menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis infrastruktur yang akan dibangun,” tambahnya.
Haerul menegaskan bahwa prinsip utama pembangunan KNMP adalah need-based development, yaitu pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan potensi wilayah, bukan sekadar berdasarkan keinginan atau keseragaman desain pembangunan.
Oleh karena itu, sebelum pembangunan dilaksanakan, diperlukan proses identifikasi, survei, pengumpulan data, verifikasi, dan penilaian terhadap calon lokasi. Proses tersebut mencakup kondisi nelayan, potensi perikanan, kelembagaan koperasi, ketersediaan lahan, aksesibilitas, listrik, air, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Hasil penilaian tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan jenis fasilitas yang paling relevan untuk dibangun pada setiap lokasi.
Dengan pendekatan ini, pembangunan KNMP diharapkan benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan dapat dimanfaatkan secara optimal setelah selesai dibangun.
“Jangan sampai fasilitas dibangun hanya karena tersedia anggaran atau mengikuti desain yang sama di semua tempat, tetapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita ingin setiap fasilitas yang dibangun memiliki fungsi yang jelas, ada aktivitas ekonominya, ada kelembagaan yang mengelola, dan benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan,” tegas Haerul.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan fisik juga harus diikuti dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan kegiatan usaha masyarakat agar fasilitas yang tersedia dapat dikelola secara berkelanjutan.
Dengan demikian, Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, melainkan upaya membangun ekosistem ekonomi perikanan yang produktif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Pesan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat sederhana, bahwa pemerintah bukan sedang membangun rumah-rumah pribadi nelayan, tetapi membangun fasilitas perikanan sesuai kebutuhan dan potensi desa. Tujuannya agar nelayan memiliki sarana yang lebih baik untuk bekerja, hasil tangkapan memiliki nilai tambah, usaha perikanan berkembang, dan kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat,” tutup Haerul. ***
Comments