By BANDUNG, INDONEWS – Badan Pengelolaan Minyak dan Gas (BPH Migas) menggelar sosialisasi kemanfaatan dan penggunaan migas sekaligus subsidi bahan bakar minyak (BBM) tepat sasaran dan tepat guna.
Acara sinergitas tersebut dihadiri Komisi VII DPR RI Fraksi PKS DIPL. Ing Hj. Diah Nurwitasari M.I.Pol, Sekretaris Fraksi PKS Kabupaten Bandung H. Tedi Surahman SE, Sekretaris Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dan unsur Pemda Kabag SDA Rusli Bajuri.
Tampak hadir juga sejumlah fungsional PKS, Gugun Gunawan, ibu-ibu pengajian, pengurus Wanita Serikat Islam (WSI). Acara berlangsung di Hotel Holiday Inn Cicendo Bandung, Kamis (4/5/2023).
“Keterkaitan BBM sangat diperlukan, bahkan penting dan besar manfaatnya, terutama buat kebutuhan kehidupan sehari-hari, sehingga pemerintah melalui Komisi VII DPR RI memberikan perhatian sangat besar, untuk menjamin ketersediaan dan penyaluran BBM,” kata Sekretaris Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman.
Bahkan, tambah Saleh, negara pun lewat undang-undang migas membentuk lembaga yang disebut BPH migas.
“Tujuannya untuk mengatur dan mengawasi mulai penyediaan hingga penyaluran atau pendistribusian BBM maupun migas termasuk BBM yang bersubsidi, maupun yang ditetapkan pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi Fraksi PKS Kabupaten Bandung, Tedi Surahman mengucapkan terima kasih kepada Komisi VII DPR RI.
“Semoga kedepannya Kabupaten Bandung maju serta berkolaborasi menuju KABUPATEN BANDUNG yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (Bedas),” ucapnya.
Di tempat sama, dalam sambutannya Komisi VII DPR RI, Hj .Diah menguraikan bahwa kegiatan ini tidak lain untuk memberikan pengetahuan wawasan serta informasi, terkait naik turun harga, bahkan dari mulai kelangkaan sampai pendistribusian, sehingga mengerti mana yang bersubsidi dan mana yang tidak bersubsidi.
Selain itu, Diah menyinggung kenapa migas di Indonesia dikategorikan negara penghasil minyak, tapi produksi migas semakin lama semakin berkurang.
“Bahkan Indonesia pernah masuk organisasi negara-negara penghasil minyak, bergabung anggota OPEC di tahun 1962an. Sekarang lebih dari 50 % kebutuhan migas di Indonesia kebanyakan import,” paparnya.
Sementara perwakilan dinas lingkungan hidup (DLH), Rusli mengapresiasi adanya salah satu bentuk agenda yang dilakukan sinergitas antara pihak BPH migas dengan Komisi VII DPR RI, sehingga dapat memberikan pencerahan dan edukasi sehingga masyarakat lebih tahu latar belakang migas bersubsidi.
Selanjutnya, kata Rusli, DPR RI salah satu penyerap aspirasi masyarakat, dan warga harus tahu keterkaitan dengan BPH migas, elpiji, dari berbagai keluhan-keluhan masyarakat seperti apa yang menyangkut kelangkaan maupun pendistribusian, sehingga pihak DPR-RI sebagai corong masyarakat bisa mengambil kebijakan.
Selaku tenaga ahli, Ana sekaligus sebagai moderator dalam kegiatan sosialisasi dan sinergitas antara BPH Migas mengatakan, anggota Komisi VII DPR RI untuk menjembatani kepada masyarakat karena pada lumrahnya masyarakat tidak tahu atau kurang faham persoalan pertamina, migas dan BBM, mulai dari pendistribusian dan penyaluran hingga sampai kepada konsumen.
“Dan ini juga salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPH untuk pengawasan hingga pendistribusian. Bahkan masukan-masukan maupun laporan aktif dari masyarakat tentang penyalahgunaan penyelewengan di lapangan tentang Migas dan BBM yang bersubsidi terpantau aman sesuai harapan,” pungkasnya. (Abdurrochim/Yani)
Comments