By 
KIBAR Minta Dugaan Mark-Up Meubelair DPMD Kabupaten Bogor Diungkap
BOGOR, INDONEWS | Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Independen Rakyat (KIBAR) DPW Kabupaten Bogor melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Cibinong, Bogor beberapa waktu lalu.
Mereka menuntut dugaan mark up pengadaan meubelair di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, diungkap tuntas.
“Kami, Koalisi Independen Bersama Rakyat (KIBAR) menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus kemarahan atas dugaan kuat praktik korupsi berupa mark up pengadaan meubelair senilai Rp33,1 miliar oleh DPMD Kabupaten Bogor,” ujar Jenderal Lapangan KIBAR, Muhammad Ifrod, saat unjuk rasa.
Ia menuturkan, di tengah kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat, justru anggaran digelapkan melalui praktik pengadaan yang tidak rasional, tidak akuntabel dan diduga sarat kolusi.
“Melalui sistem e-Katalog, DPMD seharusnya membeli barang dengan harga yang efisien. Namun kenyataannya, sejumlah item meubelair justru dibeli dengan harga yang jauh diatas harga pasaran. Bahkan ada laporan bahwa sebagian barang belum diterima oleh desa penerima manfaat, meskipun anggaran sudah dicairkan. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi indikasi nyata kejahatan anggaran,” kata Ifrod.
Oleh karena itu, sambung dia, KIBAR pun menyatakan tuntutan sebagai berikut:
Menuntut Kejaksaan Negeri Bogor Turun Tangan
Segera untuk melakukan upaya penyelidikan menyeluruh terhadap proyek pengadaan meubeulair DPMPD Kabupaten Bogor.
Usut Tuntas Dan Menangkap Pelaku
KIBAR mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan KPK untuk segera turun tangan mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan meubelair senilai Rp33,1 miliar dan memeriksa semua pihak yang terlibat, mulai dari penyedia hinggan pejabat pengambil keputusan.
Audit Forensik Terbuka
KIBAR meminta dilakukan audit investigatif terhadap seluruh proses pengadaan, termasuk mekanisme pemilihan e-Katalog, spesifikasi barang, hingga distribusi ke desa-desa. Hasil audit wajib diumumkan secara terbuka ke publik.
Buka Nama-Nama Pejabat Terkait
KIBAR meminta tidak ada tempat bagi penyembunyian. Publikasikan pejabat yang menandatangani kontrak, menyetujui pembayaran, dan yang bertanggung jawab atas pengawasan teknis.
Hentikan Proyek Bermasalah
KIBAR meminta hentikan sementara semua proyak DPMD yang terindikasi bermasalah dan libatkan pihak independen dalam evaluasi ulang kebijakan belanja daerah.
Pulihkan Hak Desa
KIBAR meminta adanya pengebalian barang. Segera distribusikan meubeulair yang berlum diterima atau kembalikan anggarannya ke kas daerah. Jangan Jadikan desa korban kelalaian birokrasi dan praktik culas elite daerah.
Menurut Ifrod, kasus ini bukan sekadar soal kursi dan meja, tetapi soal keadilan, kejujuran, dan masa depan bangsa.
“Jika Rp33,1 miliar bisa dimainkan dibalik meja oleh segelintir orang, maka seluruh desa dan rakyat kecil yang dirugikan. Akan kehilangan kepercayaan terhadap negara. Kami tidak akan diam. Kami akan terus menyuarakan, mengawal, dan mendesak hingga keadilan ditegakkan. Jangan biarkan hukum dipermainkan oleh kekuasaan dan uang,” tandasnya. (Jaya)
Comments