0

BOGOR, INDONEWS – LSM Penjara selaku Lembaga Anti Rasuah menyoroti banyaknya oknum kepala desa di Kabupaten Bogor yang diperiksa dan juga ditangkap Kejaksaan Negeri Cibinong terkait Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) dan Dana Desa (DD).

Ketua DPC LSM Penjara sekaligus aktivis sosial, Romi Sikumbang juga mengingatkan bahwa Samisade jangan sampai jadi ajang bancakan para oknum kepala desa (kades) nakal.

Romi menilai bahwa peristiwa ini merupakan suatu kegagalan inspektorat Kabupaten Bogor selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan juga kejaksaan Negeri Cibinong selaku Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal pembinaan dan pengawasan.

“Inspektorat dan kejaksaan gagal melakukan pembinaan dan pengawasan pada kepala desa dengan dibuktikan banyaknya kades diperiksa, bahkan ada yang ditangkap terkait pengelolaan keuangan desa,” ucapnya kepada wartawan, Selasa (21/11/2023).

Menurut Romi, dengan ditangkapnya beberapa kepala desa di wilayah Kabupaten Bogor, seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi inspektorat dan kejaksaan agar lebih ketat dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap kepala desa dalam hal pengelolaan anggaran Samisade dan DD.

BACA JUGA :  Pemdes Kembang Kuning Salurkan BLT-DD Tahap 2 pada 121 KPM

“Seharusnya ini jadi bahan evaluasi dalam hal pengawasan dan pembinaan agar lebih ketat dalam membina kepala desa, dan jika itu dilakukan saya yakin kepala desa akan lebih hati-hati dan tak akan banyak kepala desa yang ditangkap,” katanya.

Romi meminta, mengingat tahun 2024 kabarnya Samisade akan dikucurkan kembali kepada seluruh desa di Kabupaten Bogor, agar dilakukan pengawasan dan pengawalan secara ketat oleh kejaksaan dan inspektorat.

“Kami minta tahun 2024 nanti realisasi Samisade yang ada tiap desa dikawal dan diawasi dengan ketat dan libatkan masyarakat serta lembaga independen sosial control,” pintanya.

Selain itu, Romi juga mengingatkan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa lebih hati-hati dan teliti agar tidak tersandung kasus, karena anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk membangun desa tidak sedikit.

“Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk membangun desa sepatutnya kepala desa hati-hati dan teliti guna menghindari tersandung kasus,” katanya.

Romi mengaku banyak menemukan realisasi pembangunan yang baru dibangun sudah rusak akibat diduga tidak sesuai spek, dan itu merupakan potensi penyalahgunaan anggaran.

BACA JUGA :  Antisipasi Perpecahan Jelang Pemilu 2024, Kades Bonang Ingatkan Warga Jaga Persatuan

“Banyak ditemukan realisasi pembangunan yang hasilnya memprihatinkan dan itu diduga bagian dari penyalahgunaan anggaran,” tuturnya.

Ia berharap, pada pelaksanaannya tahun depan semua desa dapat memaksimalkan program tersebut, untuk semata-mata demi kemajuan wilayahnya, tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas hasil pembangunannya.

“Semoga tidak ada lagi kepala desa yang menyalahgunakan Samisade dan DD sehingga tidak ditangkap APH, serta program ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bogor,” harapnya.

Untuk diketahui, program Bantuan Keuangan (Bankeu) khusus infrastruktur bagi desa atau lebih dikenal program Samisade yang diambil dari APBD Kabupaten Bogor rencananya akan digelontorkan kembali tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. (Firm)

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Wajah Desa