By 
BOGOR, INDONEWS – Seleksi berkas bakal calon (balon) Kepala Desa Pejabat Antar Waktu (PAW) Desa Singasari, Kecamatan Jonggol diduga sarat dengan politik dan tidak adil, sehingga dinilai telah mengorbankan orang lain dan memicu kontroversi, pertanyaan serta kecaman dari berbagai element masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara).
Pasalnya, salah satu balon kades yang terpaksa mencabut berkas dikarenakan berkas yang dilampirkan diklaim Panitia Pemilihan PAW Kepala Desa (Pilkades) tidak ada.
Ketua DPC LSM Penjara Kabupaten Bogor, Romy Sikumbang saat ditemui d ikantornya di bilangan Cileungsi mengatakan, berdasarkan konfirmasi langsung kepada ketua panitia Asep Rahmad, ia mengaku tertekan oleh desakan dari berbagai pihak dalam mengambil keputusan.
“Berkas milik Edi Suryadi tidak ada, sehingga mengakibatkan balon kades Edi Suryadi terpaksa mencabut berkas. Jika Ketua Panitia Pilkades saja merasa tertekan ketika proses itu berlangsung, maka jelas proses itu tidak sehat dan ini menjadi pertanyakan besar, ada apa sebenarnya? Siapa yang bermain,” ungkap Romy, Kamis (6/10/2022).
Menurutnya, Edi Suryadi jelas memiliki kelengkapan administrasi, tapi anehnya malah dinyatakan tidak ada oleh panitia pilkades.
“Kuat dugaan ini permainan kotor yang ingin menjegal Edi Suryadi, supaya tidak ikut dalam kontestan Pemilihan Kepala Desa Singasari. Ini harus diungkap siapa dalangnya, sehingga nanti masyarakat tahu,” tegasnya.
Lebih lanjut Romy menjelaskan, jika memang ketua panitia dan jajarannya ada yang mengintervensi atau mendoktrin dari luar kepanitiaan, ia anggap panitia tidak sehat dan tidak sah.
“Panitia pasti sudah punya aturan, dan aturan itu yang diikuti, bukan intervensi ataupun desakan dari luar yang tidak bertanggung jawab. Ini malah mendengarkan desakan dan intervensi orang luar, sehingga kepanitiaan ini tidak sehat dan kami anggap tidak sah,” ujar Romy.
Di sisi lain, imbuhnya, Edi juga memiliki nilai paling baik atas kelengkapan admnistrasi. Namun sayangnya, karena ketua panitia tidak bisa ambil sikap dan dugaan kurang pengetahuan dan pemahaman soal pilkades, sehingga satu Balon Kades Singasari jadi korban.
“Atas kejadian ini, kami akan surati ketua panitia beserta instansi terkait untuk meminta kejelasan proses penyeleksian Balon Kades Singasari, sejauh mana jurdil dan transparansi mereka,” paparnya.
Gugat Panitia
Romy juga mengancam jika memang ditemukan indikasi kepanitian tidak adil dan syarat politik sehingga proses penyeleksian balon kades tidak adil.
“Kami selaku penerima kuasa Edi Suryadi akan melakukan upaya hukum untuk mengugat panitia Pilkades PAW Desa Singasari. Kami selaku penerima kuasa dari Edi Suryadi akan melakukan upaya langkah hukum untuk menggugat panitia karena dengan kejadian ini Edi Suryadi telah dirampas haknya dan mengalami kerugian tenaga, waktu dan materi,” ujar Romy.
“Kami meminta dinas terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor turun langsung mengaudit panitia kecamatan dan Panitia PAW Desa Singasari untuk memastikan keindependensian ketua dan jajajarannya,” masih kata Romy.
“Jika ditemukan pelanggaran, maka kami minta panitia diganti dan dibubarkan, lalu dilakukan seleksi ulang dengan panitia yang baru dan secara otomatis peroses yang sudah berjalan tidak sah dan dibatalkan,” tutupnya.
Cederai Demokrasi
Sementara Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Bogor Raya, Jonny Sirait menyayangkan adanya polemik pada proses penjaringan balon Kades Singasari.
“Jika benar panitia melakukan pelanggaran, tentunya itu mengotori demokrasi. Kami pun dari GMPK tidak akan tinggal diam untuk meluruskan aturan yang sebenarnya. Jangan sampai ada pihak yang merasa haknya dirampas,” ujar Jonny, di Cibinong, Kamis.
Disinggung soal adanya dugaan campur tangan pihak lain yang membuat panitia tertekan dan memutuskan berkas tidak lengkap pada salah satu calon, menurut Jonny hal itu tidak seharusnya terjadi, kecuali dengan alasan dan fakta jelas.
“Intinya, keputusan harus diambil sesuai fakta dan prosedur, jangan karena adanya tekanan atau intervensi. Itu tidak fair. Oleh sebab itu, GMPK juga akan bergerak membongkar persoalan yang dapat mencederai demokrasi,” pungkasnya. (Firm)
Comments