0

ACEH SINGKIL, INDONEWS — Aliansi Masyarakat Peduli (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh, melalui Ketua Mahmud Padang, menegaskan bahwa pelaksanaan program pembibitan dan pembagian bibit kelapa sawit melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, serta berorientasi sepenuhnya pada kepentingan masyarakat petani.

ALAMP AKSI menilai bahwa program bantuan bibit kelapa sawit yang menggunakan anggaran pemerintah tidak boleh hanya dilihat dari kegiatan penanaman dan pembagian bibit kepada masyarakat.

Lebih jauh dari itu, seluruh proses yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, pengadaan benih, pembibitan, pemeliharaan, distribusi, hingga penetapan penerima manfaat harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Persoalan transparansi ini menjadi penting karena setiap rupiah yang digunakan dalam program pemerintah pada hakikatnya merupakan uang negara yang bersumber dari keuangan publik dan harus dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan tersebut disampaikan seiring dengan kegiatan penanaman bibit kelapa sawit yang berlangsung di Desa Gosong, tepatnya di kawasan Bumi Perkemahan, Kamis (12/11/2026).

Menurut ALAMP AKSI, kegiatan penanaman tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memastikan bahwa program pengembangan perkebunan rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penyaluran, biaya pembibitan, serta persyaratan yang diberlakukan kepada calon penerima bantuan.

ALAMP Aksi Minta Biaya Pembibitan Dibuka Secara Menyeluruh

ALAMP AKSI secara khusus meminta Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil membuka informasi mengenai seluruh komponen biaya pembibitan kelapa sawit.

Keterbukaan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran pemerintah direncanakan, dialokasikan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan.

Menurut ALAMP AKSI, informasi biaya pembibitan tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk angka total anggaran. Masyarakat juga perlu memperoleh penjelasan mengenai komponen pembiayaan yang membentuk keseluruhan biaya produksi bibit.

Beberapa komponen yang perlu dijelaskan antara lain:

Biaya pengadaan kecambah atau benih kelapa sawit.

Biaya pembelian tanah top soil dan media tanam.

Biaya pengadaan polybag untuk pembibitan.

Biaya pupuk dan kebutuhan pemeliharaan tanaman.

Biaya tenaga kerja dalam proses pembibitan.

Biaya penyiraman, pengendalian hama, dan penyakit tanaman.

Biaya pemeliharaan bibit selama masa pembesaran.

Biaya sertifikasi, pengujian, atau dokumen mutu benih apabila dipersyaratkan.

Biaya pengangkutan dan distribusi bibit kepada masyarakat.

Biaya operasional lainnya yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

ALAMP AKSI menilai bahwa keterbukaan setiap komponen tersebut merupakan bagian penting dalam pengawasan publik.

Dengan adanya rincian biaya, masyarakat dapat membandingkan jumlah anggaran yang dialokasikan dengan volume bibit yang dihasilkan, harga satuan, kualitas bibit, serta jumlah bibit yang benar-benar disalurkan kepada penerima.

BACA JUGA :  Panitia Festival Seni Budaya dan Lomba Cipta Kesbangpol Bireuen Diduga Enggan Beri Keterangan

Hal ini juga memungkinkan dilakukan analisis biaya per bibit secara objektif. Misalnya, apabila pemerintah mengalokasikan anggaran tertentu untuk menghasilkan sejumlah bibit kelapa sawit, maka perlu diketahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu bibit hingga siap disalurkan.

Perhitungan tersebut harus didasarkan pada dokumen anggaran, kontrak, bukti pengeluaran, volume produksi, dan hasil pekerjaan yang dapat diverifikasi.

ALAMP AKSI menegaskan bahwa yang harus dibuka bukan sekadar angka anggaran, melainkan keseluruhan proses penggunaan anggaran agar dapat diketahui apakah pembiayaan tersebut sesuai dengan kebutuhan teknis dan hasil pekerjaan di lapangan.

Keterbukaan Informasi Merupakan Kewajiban Hukum, Bukan Sekadar Kebijakan

Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, keterbukaan informasi publik memiliki landasan yang jelas.

ALAMP AKSI mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 menegaskan bahwa pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Selanjutnya, Pasal 9 mengatur kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi secara berkala, termasuk informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik serta laporan keuangan.

Sementara itu, Pasal 11 mengatur informasi yang wajib tersedia setiap saat, termasuk keputusan dan kebijakan badan publik, dokumen pendukungnya, serta informasi mengenai perjanjian dengan pihak ketiga dan informasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan badan publik sesuai ketentuan.

Dengan demikian, dokumen mengenai pelaksanaan program bantuan bibit sawit yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah dapat dimohonkan melalui mekanisme keterbukaan informasi publik.

Apabila terdapat bagian dokumen yang secara sah termasuk informasi yang dikecualikan, badan publik wajib menerapkan pengujian konsekuensi sesuai ketentuan. Pengecualian tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup seluruh informasi tanpa dasar hukum.

ALAMP AKSI berpandangan bahwa masyarakat tidak sedang meminta sesuatu di luar kewenangan hukum. Masyarakat sedang menggunakan hak konstitusional dan hak atas informasi untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pengelolaan APBD Harus Efisien, Ekonomis, Transparan dan Bertanggung Jawab

Selain UU Keterbukaan Informasi Publik, pengelolaan anggaran daerah juga memiliki landasan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan tersebut mengatur tata kelola keuangan daerah, mulai dari perencanaan APBD, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan realisasi, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

BACA JUGA :  Kaban LI-BAPAN Apresiasi Respon Cepat DPRD dan Pemkab Lampung Utara Soal Aspirasi Masyarakat

Prinsip pengelolaan keuangan daerah mengharuskan anggaran dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat.

Ketentuan teknisnya juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Atas dasar tersebut, ALAMP AKSI meminta agar Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil dapat menjelaskan secara terbuka:

Berapa total anggaran program pembibitan dan bantuan bibit sawit?

Dari sumber anggaran mana program tersebut dibiayai?

Berapa jumlah bibit yang direncanakan dan direalisasikan?

Berapa harga satuan setiap bibit?

Siapa penyedia benih atau pihak yang melaksanakan pembibitan?

Bagaimana proses pembayaran dan pertanggungjawaban kegiatan?

Apakah terdapat perbedaan antara volume yang direncanakan dengan volume yang direalisasikan?

Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah.

ALAMP AKSI menegaskan bahwa keterbukaan anggaran bukan dimaksudkan untuk menghambat program pemerintah, melainkan untuk memastikan bahwa setiap pembiayaan memberikan hasil yang sepadan dengan kebutuhan dan manfaat yang diterima masyarakat.

Proses Pengadaan Bibit Harus Dapat Dipertanggungjawabkan

Dalam hal pengadaan bibit atau barang dan jasa yang dibiayai APBD, pemerintah juga harus memperhatikan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan perubahan kedua melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan penting dalam pelaksanaan pengadaan tersebut.

Prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 meliputi efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Karena itu, ALAMP AKSI meminta agar Dinas Perkebunan dapat memberikan penjelasan mengenai proses pengadaan yang digunakan dalam program pembibitan tersebut.

Dokumen yang patut ditelusuri sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku antara lain:

Dokumen perencanaan kebutuhan bibit.

Rencana Umum Pengadaan (RUP), apabila pengadaan dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dokumen spesifikasi teknis bibit.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sesuai ketentuan keterbukaan dan waktu pengungkapannya.

Dokumen pemilihan penyedia apabila menggunakan penyedia.

Kontrak atau surat perjanjian pengadaan.

Dokumen pembayaran dan bukti realisasi pengadaan.

Berita Acara Serah Terima (BAST).

Dokumen pemeriksaan jumlah dan kualitas bibit.

Laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban kegiatan.

ALAMP AKSI menilai bahwa penelusuran dokumen tersebut penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan pengadaan.

BACA JUGA :  Festival Lubang di Sumber Agung: Puluhan Tahun Diprank Janji

Jika terdapat pembibitan yang dilaksanakan secara swakelola, maka dokumen perencanaan, pelaksanaan, penggunaan bahan, tenaga kerja, hasil produksi, serta pertanggungjawabannya juga perlu diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, tidak boleh ada ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahapan kegiatan.

Kualitas Bibit Harus Menjadi Perhatian Utama

Selain persoalan anggaran, ALAMP AKSI juga menyoroti aspek teknis pembibitan kelapa sawit.

Dalam ilmu agronomi dan teknologi perbenihan, kualitas bahan tanam merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pembangunan perkebunan.

Bibit kelapa sawit yang baik harus berasal dari sumber benih yang jelas dan memenuhi persyaratan mutu sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Kualitas bahan tanam tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah bibit yang dibagikan atau penampilan fisik tanaman ketika kegiatan penanaman dilaksanakan.

Aspek yang perlu diperhatikan mencakup asal-usul benih, varietas atau persilangan, umur bibit, kesehatan tanaman, kondisi akar, pertumbuhan daun, serta kesesuaian ukuran dan perkembangan tanaman dengan standar teknis.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur berbagai aspek penyelenggaraan perkebunan, termasuk perbenihan tanaman perkebunan.

Pasal 26 UU Perkebunan mengatur perolehan benih bermutu untuk pengembangan budi daya tanaman perkebunan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri.

Sementara itu, UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan juga mengatur aspek perbenihan dan perbibitan dalam penyelenggaraan budi daya pertanian.

Oleh karena itu, ALAMP AKSI meminta Dinas Perkebunan Aceh Singkil menjelaskan sumber benih, legalitas dan dokumen mutu benih, proses pembibitan, serta mekanisme pengawasan kualitas sebelum bibit disalurkan kepada masyarakat.

Jangan sampai masyarakat menerima bibit yang secara kuantitas terlihat banyak, tetapi kualitas dan asal-usulnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, apabila bibit yang diberikan tidak memenuhi standar, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi produktivitas perkebunan rakyat dalam jangka panjang.

Pembagian Bibit Jangan Dijadikan Syarat Kepentingan Kelompok Tertentu

ALAMP AKSI juga menyoroti mekanisme penetapan penerima bantuan bibit kelapa sawit.

Menurut ALAMP AKSI, bantuan pemerintah harus disalurkan berdasarkan kriteria yang jelas, objektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan program.

Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan justru menghadapi persyaratan tambahan yang tidak tercantum dalam pedoman resmi atau tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. ***

You may also like

Comments

Comments are closed.