0

Publik Menanti Ketegasan Penegakan Hukum Tanpa Konflik Kepentingan

Oleh: Ketua Kantor Hukum ABRI LAW FIRM

Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 mempertegas pembatasan pemberian hibah pemerintah daerah kepada instansi vertikal, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan.

Hibah kepada instansi vertikal bukan lagi ruang bebas bagi pemerintah daerah. Ketentuannya antara lain harus sesuai peruntukan, tidak tumpang tindih dengan APBN, diberikan kepada satuan kerja yang wilayah kerjanya berada di daerah bersangkutan, serta dibatasi paling banyak satu kali dalam tahun anggaran, dengan pengecualian sesuai ketentuan.

KPK Sudah Mengingatkan

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya mengingatkan bahwa pemberian hibah kepada aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama apabila dimaksudkan untuk memengaruhi pengawasan, penyelidikan, atau penindakan terhadap pemerintah daerah.

Persoalannya sederhana: bagaimana independensi penegak hukum dapat dijaga apabila fasilitas lembaganya justru dibiayai oleh pihak yang berpotensi menjadi objek pemeriksaan?

Jangan Sampai Hukum Terbeli Oleh Kenyamanan Anggaran

Publik berhak mempertanyakan objektivitas penegakan hukum ketika pemerintah daerah memberikan bantuan fasilitas, kendaraan, maupun pembangunan gedung kepada institusi yang memiliki kewenangan mengawasi dan menindak dugaan pelanggaran hukum.

BACA JUGA :  OPINI: Penghakiman Sepihak Tempo kepada Sufmi Dasco Merusak Kredibilitas Pers

Tentu, hibah tidak otomatis merupakan tindak pidana. Namun, apabila terdapat indikasi pertukaran kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, atau upaya memengaruhi penegakan hukum, persoalan tersebut wajib diperiksa secara objektif.

Persoalannya bukan semata-mata tentang pemberian bantuan, melainkan bagaimana memastikan bantuan tersebut tidak mengganggu independensi dan integritas aparat penegak hukum.

Tahun 2027 Menjadi Ujian

Setidaknya ada tiga hal yang patut diuji:

Pertama, independensi APH.

Beranikah aparat memeriksa pemerintah daerah tanpa terbebani hubungan bantuan anggaran? Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi kedekatan ataupun hubungan kelembagaan.

Kedua, transparansi anggaran.

Jangan sampai hibah dihentikan, tetapi dialihkan melalui skema bantuan lain yang berpotensi menyamarkan konflik kepentingan.

Ketiga, tanggung jawab pemerintah pusat.

Kebutuhan operasional instansi vertikal harus dipenuhi melalui mekanisme APBN yang semestinya, tanpa menciptakan ketergantungan terhadap pemerintah daerah yang menjadi bagian dari ruang pengawasan penegakan hukum.

Jangan Ada Hukum Yang Tumpul Ke Atas Kekuasaan Daerah

Publik tidak membutuhkan APH yang hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi justru terkesan lamban ketika berhadapan dengan dugaan penyimpangan yang melibatkan pejabat atau penyelenggara pemerintahan daerah.

BACA JUGA :  Kajian Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor di Era Bupati Rudy Susmanto Antara Prestasi dan Tantangan

Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan berdasarkan hukum.

Jangan ada perlakuan berbeda karena jabatan, kedekatan kelembagaan, ataupun hubungan bantuan anggaran.

Jika tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan. Jika ditemukan bukti, tindak lanjuti tanpa pandang bulu.

Jangan hanya berani menegakkan hukum terhadap rakyat kecil. Buktikan juga keberanian yang sama ketika berhadapan dengan kekuasaan.

Pesan untuk Pemerintah Daerah dan APH

Anggaran daerah adalah uang rakyat, bukan instrumen membangun kedekatan dengan aparat penegak hukum.

Hubungan kelembagaan tidak boleh berubah menjadi hubungan kepentingan. APH harus berdiri independen, sekalipun pihak yang diperiksa pernah memberikan bantuan kepada institusinya.

Jangan sampai hukum kehilangan ketajamannya hanya karena ada rasa sungkan, kedekatan, atau utang budi.

Tahun 2027 bukan sekadar ujian kepatuhan terhadap Permendagri, melainkan ujian integritas dan keberanian penegakan hukum.

ABRI LAW FIRM Menegaskan

Hukum tidak boleh berutang budi kepada kekuasaan. Penegak hukum harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan pihak yang diawasi. Independensi bukan sekadar slogan kelembagaan. Ia harus dibuktikan melalui keberanian, profesionalitas, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

BACA JUGA :  Seni Permainan Di Balik Layar Kekuasaan

Catatan: Tulisan ini merupakan pandangan dan kajian kritis terhadap tata kelola hibah daerah serta independensi penegakan hukum. Penilaian atas dugaan pelanggaran hukum harus didasarkan pada fakta, bukti, dan ketentuan peraturan perundang‑undangan.

Penulis: Kantor Hukum ABRI LAW FIRM – Advokat & Konsultan Hukum – Kontak: 0818‑966‑240

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Opini