By 
“Kritik Bukanlah Sebuah Kejahatan, Karena Somasi Adalah Pembungkaman”
Kami sebagai mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengecam keras somasi terbuka yang dilayangkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, melalui Bakumham DPP Partai Golkar kepada salah satu Tokoh dibalik layar Perdamaian Aceh yaitu Kolonel Infanteri (Purn) Sri Radjasa Chandra.
Somasi dengan tenggat 3×24 jam untuk mencabut pernyataan, menghapus konten, dan meminta maaf secara terbuka itu, menurut kami, bukan sekadar langkah hukum biasa. Itu adalah upaya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.
Secara kasat mata itu menunjukkan bahwa Balil masih labil belum matang dalam berpolitik, dan Kompetensi Dasar ilmu partai politik dasar patut di resapi oleh Bahlil.
Faktanya bahwa Kolonel (Purn) Sri Radjasa telah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut nama Bahlil terlibat dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menjelaskan bahwa pernyataannya soal dinamika kudeta senyap ketua umum internal Partai Golkar bersumber dari pengakuan seorang mantan Ketua DPD I Partai Golkar, dan ini adalah fakta.
Kami mengecam Bahlil dengan DASAR HUKUM :
*1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
– *Pasal 28:* Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
– *Pasal 28E ayat (3):* Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
– *Pasal 28F:* Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.
– *Pasal 28I ayat (1):* Hak kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
*2. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*
– *Pasal 23 ayat (2):* Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya.
– *Pasal 25:* Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
*3. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*
– *Pasal 2 ayat (1):* Setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi.
*4. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*
– *Pasal 4 ayat (1) dan (3):* Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
*5. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) – UU Nomor 12 Tahun 2005*
– *Pasal 19 ayat (2):* Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan pemikiran apapun.
*6. Asas Hukum: Pejabat Publik Wajib Lebih Toleran Terhadap Kritik*
Dalam negara demokrasi, pejabat publik tidak dapat menyamakan dirinya dengan warga biasa dalam hal pencemaran nama baik. Kritik terhadap pejabat publik dalam kapasitas jabatannya adalah bagian dari kontrol sosial, bukan tindak pidana, selama disampaikan untuk kepentingan umum.
Dan SOMASI Bahlil tersebut sangat BERBAHAYA BAGI DEMOKRASI
Menurut Voltaire – Kebebasan Berpendapat Adalah Nyawa Demokrasi “ Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan, tetapi saya akan membela sampai mati hak Anda untuk mengatakannya.” Somasi untuk membungkam kritik bertentangan dengan prinsip ini. Negara yang tidak memberi ruang bagi suara yang tidak disukai, sedang membunuh jiwanya sendiri. Dan John Stuart Mill – _On Liberty_ (1859) “ Mill menegaskan bahwa kebenaran hanya bisa ditemukan melalui benturan pendapat yang bebas. Membungkam satu pendapat berarti kita menganggap diri kita tidak pernah salah, dan itu adalah kesombongan kekuasaan. “ Jika pendapat Kolonel (Purn) Sri Radjasa salah, biarkan ia dibantah dengan argumen dan data, bukan dengan ancaman somasi. Jika pendapatnya benar, maka somasi itu telah menutupi kebenaran yang seharusnya diketahui publik. Bapak Kolonel Radjasa adalah Seorang purnawirawan yang berjasa bagi kami rakyat Aceh, yang mengkritik karena cinta kepada negara tidak boleh diperlakukan sebagai musuh negara.
PERNYATAAN SIKAP KAMI
1. *Menolak pembungkaman melalui somasi.* Pejabat publik, apalagi ketua umum partai dan menteri, harus siap dikritik. Kritik bukan fitnah, dan pengawasan bukan permusuhan.
2. *Mendukung penuh Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra.* Kami berdiri bersama beliau untuk terus bersuara demi kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan politik kelompok mana pun.
3. *Menuntut Bahlil mencabut somasi.* Jika merasa dirugikan, jawablah dengan data dan klarifikasi terbuka, bukan dengan ancaman hukum.
4. *Mengajak masyarakat sipil, pers, akademisi, dan purnawirawan untuk bersolidaritas.* Ketika satu suara dibungkam, maka suara kita semua sedang terancam.
Sebagaimana kata Voltaire, kami mungkin tidak selalu setuju dengan semua pernyataan yang disampaikan, tetapi kami akan membela hak setiap warga negara untuk menyampaikannya.
*Cabut Somasi! Hentikan Pembungkaman! Lindungi Kebebasan Berpendapat!*
Penulis naskah: Komandan Ibrahim Aceh, Eks Komandan Pasukan Pemburu Jejak (Cologne Maccan) Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
Comments