Wakil Rakyat, Buka Ijazah Anda!

Oleh: Abd. Aziz

“Mandat Rakyat Menuntut Keterbukaan: Jangan Ada yang Ditutupi dari Riwayat Pendidikan Wakil Rakyat”

Demokrasi tidak pernah memberikan kekuasaan sebagai hak istimewa yang membebaskan seseorang dari kewajiban mempertanggungjawabkan dirinya kepada rakyat. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tuntutan transparansi yang harus dipenuhi.

Kekuasaan tanpa keterbukaan berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan, sedangkan keterbukaan menjadi pintu masuk bagi pengawasan dan kepercayaan publik.

Karena itu, tidak boleh ada ruang gelap dalam informasi yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan jabatan publik, termasuk riwayat dan keabsahan pendidikan para wakil rakyat.

Polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencuat melalui proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), kemudian berlanjut dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA, semestinya menjadi peringatan serius bagi negara.

Persoalan ini tidak boleh direduksi menjadi pertarungan politik ataupun kontroversi individual semata. Di dalamnya terdapat persoalan mendasar mengenai integritas administrasi, kepastian hukum, dan tanggung jawab lembaga penyelenggara negara.

Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk membangun standar transparansi pendidikan yang berlaku bagi seluruh pemegang jabatan publik.

Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menunjukkan bahwa persoalan dokumen pendidikan memiliki konsekuensi hukum yang tidak dapat dipandang sebelah mata. MK menyatakan permohonan perkara tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.

Sementara itu, dalam perkara tata usaha negara, MA mengabulkan kasasi dan menyatakan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa batal. Kedua perkembangan hukum tersebut harus dibaca secara cermat sesuai ruang lingkup dan amar masing-masing putusan.

Persyaratan pendidikan bukan sekadar formalitas pencalonan, melainkan bagian dari legalitas administratif yang wajib dipenuhi secara benar.

Dari persoalan tersebut, saya menyerukan agar seluruh anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota membuka informasi pendidikan terakhir beserta ijazah yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pencalonannya.

Keterbukaan ini harus dimulai dari kesadaran moral masing-masing anggota legislatif, bukan menunggu munculnya polemik atau tekanan masyarakat.

Pimpinan lembaga legislatif juga harus mengambil inisiatif membangun sistem publikasi yang terbuka, seragam, dan dapat diakses masyarakat.

Rakyat berhak mengetahui apakah kualifikasi pendidikan orang yang menerima mandatnya benar-benar sesuai dengan persyaratan hukum.

Secara normatif, Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat bagi calon anggota DPR dan DPRD.

Sementara itu, persyaratan pendidikan calon anggota DPD diatur dalam Pasal 182. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendidikan minimal merupakan persyaratan hukum yang harus dipenuhi calon wakil rakyat.

Oleh karena itu, keaslian ijazah dan kebenaran status kelulusan tidak boleh diperlakukan sebagai urusan administratif yang dapat diabaikan.

Perlu ditegaskan bahwa tuntutan membuka ijazah bukanlah upaya merendahkan anggota legislatif yang berpendidikan SMA atau sederajat. Demokrasi tidak boleh berubah menjadi arena eksklusif yang hanya memberikan penghormatan kepada pemilik gelar sarjana, magister, doktor, atau profesor.

Persoalan sesungguhnya bukan tinggi atau rendahnya jenjang pendidikan, melainkan kebenaran dokumen dan terpenuhinya persyaratan hukum.

Jangan sampai gelar akademik dijadikan kebanggaan politik, sementara kejujuran mengenai proses memperolehnya justru dihindari.

Dalam perspektif konstitusi, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.

Jaminan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menempatkan transparansi sebagai prinsip penting penyelenggaraan negara.

Informasi mengenai pemenuhan persyaratan jabatan publik memiliki dimensi kepentingan masyarakat karena berkaitan dengan legitimasi dan akuntabilitas kekuasaan.

Dengan demikian, keterbukaan kualifikasi pendidikan wakil rakyat bukan sekadar kemurahan hati pejabat, melainkan bagian dari tanggung jawab demokratis kepada masyarakat.

Pemikiran John Stuart Mill dalam karyanya Considerations on Representative Government relevan untuk memperkuat tuntutan tersebut.

Mill menekankan pentingnya pengetahuan dan informasi bagi warga negara dalam menilai orang-orang yang menerima mandat pemerintahan.

Rakyat tidak cukup hanya diberikan hak memilih, tetapi juga harus memperoleh informasi yang memadai untuk mengawasi dan mengevaluasi wakilnya.

Keterbukaan riwayat pendidikan menjadi salah satu instrumen penilaian, meskipun ijazah dan nilai akademik bukan ukuran tunggal kecerdasan, integritas, ataupun keberpihakan seseorang kepada rakyat.

Atas dasar itu, saya merekomendasikan agar seluruh anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara terbuka mengumumkan pendidikan terakhir, nama lembaga pendidikan, tahun kelulusan, dan ijazah yang dimiliki.

Informasi tersebut harus dipublikasikan melalui kanal resmi masing-masing lembaga agar dapat diakses masyarakat secara mudah. Setiap anggota legislatif juga perlu menyatakan bahwa seluruh informasi pendidikan yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesediaan untuk diverifikasi harus menjadi wujud nyata kesungguhan wakil rakyat dalam menjunjung integritas.

Selanjutnya, pimpinan DPR, DPD, dan DPRD harus menginisiasi sistem publikasi profil pendidikan seluruh anggotanya secara seragam, terstruktur, dan mudah diakses masyarakat.

Informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat jenjang pendidikan, nama lembaga penerbit, tahun kelulusan, serta status verifikasi dokumen. Salinan ijazah dapat dipublikasikan dengan menyamarkan data pribadi yang tidak relevan dengan kepentingan publik.

Adapun transkrip nilai harus dibuka secara proporsional berdasarkan persetujuan atau dasar pemrosesan data yang sah.

KPU juga harus memperkuat mekanisme verifikasi persyaratan pendidikan dalam setiap tahapan pencalonan anggota legislatif. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada kelengkapan berkas, tetapi harus memastikan keaslian ijazah, kewenangan lembaga penerbit, dan kebenaran status kelulusan.

Apabila terdapat keraguan yang beralasan, KPU perlu melakukan konfirmasi kepada institusi pendidikan atau instansi yang berwenang. Verifikasi harus menjadi proses pemeriksaan substantif, bukan sekadar rutinitas administratif.

Pemerintah melalui kementerian yang membidangi pendidikan perlu membangun sistem autentikasi ijazah dan dokumen penyetaraan secara digital dan terintegrasi. Sistem tersebut harus memungkinkan pemeriksaan keaslian dokumen tanpa membuka seluruh data pribadi pemiliknya.

Di sisi lain, Bawaslu harus menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan. Sinergi antarlembaga diperlukan agar kelemahan verifikasi tidak terus berulang dan melahirkan sengketa hukum yang merugikan demokrasi.

Meskipun demikian, keterbukaan informasi pendidikan harus tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Tidak semua informasi dalam ijazah dan transkrip nilai dapat dipublikasikan tanpa batas. Nomor identitas, alamat, tanda tangan, dan data pribadi lain yang tidak relevan dengan kepentingan publik wajib dilindungi.

Prinsip yang harus dibangun adalah keterbukaan mengenai kualifikasi dan keabsahan dokumen, bukan pembukaan seluruh data pribadi tanpa pertimbangan hukum.

Saya juga merekomendasikan agar DPR bersama pemerintah mempertimbangkan penguatan regulasi mengenai standar transparansi kualifikasi pendidikan pejabat publik.

Regulasi tersebut harus membedakan kewenangan KPU dalam memverifikasi persyaratan pencalonan dengan tanggung jawab lembaga legislatif dalam menyediakan informasi setelah anggotanya terpilih.

Pengaturannya harus memiliki dasar hukum yang jelas, tidak melampaui kewenangan institusi, serta menyediakan mekanisme koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Dengan demikian, transparansi tidak berhenti sebagai imbauan moral, tetapi berkembang menjadi standar tata kelola demokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila ditemukan dugaan ijazah palsu, dokumen penyetaraan yang tidak sah, atau keterangan pendidikan yang menyesatkan, penanganannya harus diserahkan kepada lembaga berwenang melalui prosedur hukum.

Tidak boleh ada penghakiman hanya berdasarkan tuduhan, opini, ataupun perdebatan di media sosial. Asas praduga tidak bersalah, kepastian hukum, hak membela diri, dan pembuktian wajib dihormati. Namun, jabatan dan kekuasaan juga tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pemeriksaan ketika terdapat bukti awal yang patut ditindaklanjuti.

Pada akhirnya, rakyat tidak sedang menuntut seluruh wakilnya menjadi profesor, doktor, ataupun sarjana, melainkan menuntut kejujuran dan tanggung jawab.

Yang diminta masyarakat sangat mendasar, yakni keterbukaan informasi pendidikan, keabsahan ijazah, dan kepastian bahwa persyaratan hukum telah dipenuhi. Ijazah mungkin bukan ukuran tertinggi kecerdasan seseorang, tetapi kejujuran mengenai ijazah merupakan ujian nyata integritasnya.

Demokrasi akan kehilangan kehormatannya apabila mereka yang memperoleh mandat rakyat justru enggan membuka diri untuk diawasi oleh rakyat.

Sebab, kekuasaan yang besar tanpa transparansi hanya akan melahirkan jarak antara penguasa dan rakyat, sedangkan kekuasaan yang terbuka akan menumbuhkan kepercayaan dan kehormatan.

Ijazah boleh hanya selembar kertas, tetapi kejujuran di baliknya merupakan persoalan karakter dan tanggung jawab moral. Wakil rakyat tidak perlu takut memperlihatkan riwayat pendidikannya apabila seluruh prosesnya benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai rakyat hanya diminta percaya ketika memilih, tetapi tidak diberi ruang untuk mengetahui ketika hendak mengawasi. Pada titik inilah demokrasi diuji: bukan seberapa tinggi gelar orang yang berkuasa, melainkan seberapa besar keberaniannya mempertanggungjawabkan kebenaran kepada rakyat.

Penulis adalah: Founder and Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta, Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU)