Dari Pengunduran Diri Bung Hatta Hingga Dinamika Jabatan Wapres Gibran Rakabuming Raka

Ketika Sejarah Menjadi Cermin, Kekuasaan Diuji, dan Kepastian Hukum Dipertanyakan

Oleh: ABRI LAW FIRM

I. Edukasi Hukum, Penalaran, Sejarah, dan Supremasi Konstitusi

SEJARAH TIDAK SELALU BERULANG, TETAPI SERING MEMBERIKAN ISYARAT

Ada sebuah ungkapan terkenal dalam kajian sejarah dan filsafat politik: sejarah tidak pernah benar-benar berulang, tetapi sering kali menghadirkan pola yang menyerupai peristiwa masa lalu.

Kekuasaan, konflik politik, pertentangan kepentingan, dan pergulatan moral merupakan bagian dari perjalanan panjang peradaban manusia. Tokohnya boleh berganti, zaman boleh berubah, tetapi persoalan tentang amanah, integritas, dan tanggung jawab kekuasaan sering kali kembali muncul dalam bentuk yang berbeda.

Indonesia pernah mencatat sebuah peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan: pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 1956.

Kini, lebih dari tujuh dekade kemudian, publik kembali menyaksikan dinamika serius yang menyelimuti jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Apakah kedua peristiwa ini memiliki kesamaan?

Apakah sejarah sedang memberikan isyarat bahwa sebuah peristiwa masa lalu akan kembali terjadi?

Ataukah kita sedang menyaksikan persoalan ketatanegaraan yang berbeda, tetapi menghadirkan pertanyaan moral dan politik yang hampir serupa?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menarik untuk dikaji.

Namun, sejak awal perlu ditegaskan: sejarah bukan hukum alam yang mewajibkan peristiwa masa lalu terulang. Sejarah adalah cermin untuk memahami masa kini dan memperbaiki masa depan.

II. BUNG HATTA: KETIKA JABATAN TIDAK LAGI SEJALAN DENGAN PRINSIP

Pada 20 Juli 1956, Mohammad Hatta menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Pengunduran dirinya kemudian berlaku efektif sejak 1 Desember 1956.

Keputusan tersebut tidak lahir dari persoalan sederhana.

Di baliknya terdapat perbedaan pandangan politik dan ketatanegaraan antara Bung Hatta dan Presiden Soekarno, terutama mengenai arah penyelenggaraan pemerintahan dan perkembangan demokrasi Indonesia.

Bung Hatta dikenal sebagai tokoh yang menjunjung demokrasi parlementer, sedangkan Soekarno semakin mengembangkan gagasan Demokrasi Terpimpin.

Perbedaan prinsip tersebut memperlihatkan semakin jauhnya jarak pemikiran antara dua tokoh yang dahulu dikenal sebagai Dwitunggal Proklamator.

Bagi Bung Hatta, persoalan kepemimpinan bukan sekadar tentang siapa yang memegang kekuasaan, melainkan juga tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dan ke mana arah negara dibawa.

Keputusan mundur itu menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Ada pelajaran yang dapat kita ambil: jabatan negara bukanlah milik pribadi. Jabatan adalah amanah konstitusional yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, dan kesadaran terhadap kepentingan bangsa.

Bung Hatta memperlihatkan bahwa seseorang tidak harus mempertahankan jabatan dengan segala cara untuk membuktikan pengabdiannya kepada negara.

Justru dalam keadaan tertentu, keputusan melepaskan jabatan dapat menjadi bagian dari sikap politik dan tanggung jawab moral.

III. GIBRAN RAKABUMING RAKA: POLEMIK PENDIDIKAN BERKEMBANG MENJADI PERSOALAN KETATANEGARAAN

Berbeda dengan peristiwa Bung Hatta, dinamika yang menyelimuti jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berawal dari polemik persyaratan pendidikan dan keabsahan dokumen administrasi yang digunakan dalam proses pencalonannya.

Persoalan tersebut kemudian memasuki ranah peradilan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.

Namun, MK juga menegaskan bahwa melalui perkara tersebut, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Perkembangan berikutnya terjadi di Mahkamah Agung.

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi dalam perkara tata usaha negara yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. MA menyatakan surat keterangan tersebut batal dan mewajibkan pejabat yang menerbitkannya untuk mencabutnya.

Putusan tersebut menjadi perkembangan hukum yang sangat penting karena menyangkut keabsahan keputusan administrasi negara yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan.

Namun, ada satu hal yang tidak boleh dicampuradukkan.

Pembatalan suatu keputusan administrasi negara tidak dengan sendirinya identik dengan pemberhentian seseorang dari jabatan Wakil Presiden.

Keduanya merupakan persoalan hukum yang berbeda dan memiliki mekanisme konstitusional masing-masing.

Dengan demikian, putusan MA harus dibaca sesuai objek sengketa, amar putusan, serta akibat hukum yang secara langsung ditimbulkannya.

Di sinilah ketelitian berpikir hukum diperlukan. Jangan sampai suatu putusan ditafsirkan melampaui ruang lingkup yang sebenarnya diputuskan oleh pengadilan.

IV. NIAT MENGUNDURKAN DIRI: ANTARA SIKAP POLITIK DAN KONSEKUENSI KONSTITUSIONAL

Perkembangan terbaru menambah dimensi baru dalam polemik ini.

Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran telah mengungkapkan niat untuk mengundurkan diri ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Informasi tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena muncul setelah perkembangan putusan MK dan MA serta menguatnya wacana politik di DPR.

Namun, publik perlu membedakan tiga hal:

1. Pernyataan atau niat seseorang untuk mengundurkan diri.
2. Tindakan pengunduran diri yang ditempuh melalui mekanisme resmi.
3. Akibat hukum terhadap status dan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Ketiganya tidak dapat dianggap sebagai satu peristiwa yang otomatis terjadi bersamaan.

Dalam perspektif konstitusi, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Artinya, pengunduran diri dan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan tidak boleh dicampuradukkan.

Ada mekanisme konstitusional yang harus dihormati, baik oleh pejabat negara maupun oleh lembaga-lembaga negara.

Pertanyaan pentingnya bukan semata-mata apakah Gibran akan bertahan atau mengundurkan diri.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bagaimana negara memastikan bahwa setiap persoalan mengenai persyaratan jabatan, keabsahan dokumen, dan tanggung jawab pejabat diselesaikan secara konstitusional?

V. BENARKAH SEJARAH BUNG HATTA AKAN TERULANG?

Di sinilah perbandingan sejarah menjadi menarik.

Bung Hatta mengundurkan diri dalam konteks perbedaan prinsip politik dan arah penyelenggaraan negara.

Sementara itu, dinamika Gibran berkembang dari persoalan persyaratan pendidikan, keputusan administrasi negara, putusan pengadilan, serta tekanan dan pertimbangan politik.

Keduanya memiliki latar belakang yang berbeda.

Namun, terdapat satu persinggungan yang layak direnungkan: bagaimana seorang Wakil Presiden menempatkan jabatan, tanggung jawab, dan kepentingan bangsa ketika menghadapi persoalan serius yang menyentuh legitimasi serta kepercayaan publik?

Bung Hatta memberikan pelajaran bahwa jabatan tidak boleh ditempatkan di atas prinsip.

Peristiwa hari ini memberikan pelajaran bahwa kekuasaan tidak boleh ditempatkan di luar jangkauan hukum.

Tetapi jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Gibran harus mengikuti langkah Bung Hatta.

Bung Hatta tidak mundur karena sebuah putusan pengadilan yang membatalkan dokumen administrasi pencalonannya. Demikian pula, persoalan Gibran tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengambil analogi dari sejarah pengunduran diri Bung Hatta.

Sejarah memberikan perspektif moral dan politik, sedangkan hukum memberikan ukuran serta mekanisme penyelesaian.

Jika sejarah Bung Hatta menjadi cermin, maka cermin itu seharusnya digunakan untuk mengukur integritas dan tanggung jawab, bukan untuk memaksakan kesimpulan.

VI. KEKUASAAN, LEGITIMASI, DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Dalam negara demokrasi, legitimasi kekuasaan tidak cukup hanya bertumpu pada kemenangan dalam pemilihan umum.

Legitimasi juga harus dipelihara melalui kepatuhan terhadap konstitusi, ketaatan pada hukum, transparansi, dan kepercayaan masyarakat.

Seorang pejabat negara mungkin memiliki kedudukan formal berdasarkan proses pemilihan dan pelantikan. Namun, kepercayaan publik merupakan sesuatu yang harus terus dijaga melalui tindakan dan pertanggungjawaban.

Di sisi lain, masyarakat juga tidak boleh menjadikan opini, tekanan politik, atau kemarahan publik sebagai pengganti proses hukum.

Prinsip negara hukum mengharuskan semua pihak tunduk pada aturan yang sama.

Tidak boleh ada pejabat yang kebal dari pengujian hukum. Namun, tidak boleh pula seseorang dinyatakan kehilangan jabatan hanya berdasarkan tekanan opini tanpa melalui mekanisme yang sah.

Inilah keseimbangan yang harus dijaga.

Negara hukum bukan berarti kekuasaan selalu benar. Negara hukum juga bukan berarti setiap tuduhan otomatis benar.

Negara hukum adalah negara yang menyediakan mekanisme untuk menguji kebenaran, memperbaiki kesalahan, dan memberikan kepastian hukum.

VII. FILSAFAT SEJARAH: MANUSIA BOLEH BERUBAH, TETAPI PELAJARAN SEJARAH JANGAN DIABAIKAN

Dalam perjalanan peradaban manusia, kekuasaan sering kali melahirkan persoalan yang serupa.

Ada pemimpin yang memilih bertahan. Ada yang memilih mundur. Ada yang mempertahankan prinsip. Ada pula yang terjebak dalam kepentingan politik.

Sejarah memperlihatkan bahwa jabatan yang tinggi tidak selalu menjamin seseorang terbebas dari ujian moral dan politik.

Justru semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang melekat padanya.

Maka, apakah sejarah akan berulang?

Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak.

Peristiwa sejarah mungkin tidak terulang secara identik. Namun, pola persoalan manusia dapat muncul kembali ketika nilai, prinsip, dan pelajaran masa lalu diabaikan.

Bung Hatta telah memberikan salah satu contoh bahwa jabatan bukanlah tujuan akhir pengabdian.

Sementara dinamika ketatanegaraan hari ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuasaan yang boleh berada di atas konstitusi.

Keduanya memberikan pelajaran yang sama pentingnya, meskipun lahir dari zaman dan persoalan yang berbeda.

VIII. PENUTUP: SEJARAH ADALAH CERMIN, KONSTITUSI ADALAH PEDOMAN

Peristiwa pengunduran diri Bung Hatta pada 1956 merupakan bagian penting dari sejarah demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.

Dinamika yang kini menyelimuti jabatan Wakil Presiden Gibran merupakan ujian tersendiri bagi kematangan demokrasi dan supremasi hukum Indonesia.

Kita tidak perlu memaksakan agar sejarah kembali menghadirkan peristiwa yang sama.

Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan pelajaran yang telah diwariskan oleh sejarah.

Bagi seorang pemimpin, jabatan adalah amanah.

Bagi negara, konstitusi adalah pedoman.

Bagi masyarakat, pengawasan adalah hak.

Dan bagi hukum, kebenaran harus ditemukan melalui proses yang adil, bukan melalui tekanan maupun kepentingan kekuasaan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mundur.

Persoalan yang jauh lebih besar adalah apakah bangsa ini mampu menempatkan prinsip di atas kepentingan, hukum di atas kekuasaan, serta kepentingan negara di atas ambisi pribadi maupun kelompok.

Jangan memaksa sejarah untuk berulang. Tetapi jangan pula membiarkan bangsa ini mengulangi kesalahan sejarah.

Sebab, sejarah boleh menjadi kenangan masa lalu, tetapi tanggung jawab terhadap masa depan tidak pernah boleh ditinggalkan.

ABRI LAW FIRM Advokat & Konsultan Hukum – Edukasi Hukum, Penalaran, dan Supremasi Konstitusi

Perlu Dipelajari, Tapi Tidak Perlu Ditakuti. Salam Berpikir Dalam Kewarasan.