By 
Kadisbunak Lampung Utara Belum Beri Klarifikasi
LAMPUNG UTARA, INDONEWS — Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kabupaten Lampung Utara belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan publik terhadap anggaran belanja swakelola senilai Rp1,9 miliar.
Upaya konfirmasi yang dikirimkan wartawan melalui pesan WhatsApp maupun kunjungan langsung ke kantor dinas terkait belum mendapatkan respons.
“Kadis tidak ada di tempat,” ujar salah seorang staf Disbunak saat ditemui awak media di kantornya, Rabu (8/7/2026).
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Utara, Riya Yuliza, memberikan tanggapan singkat saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pada pukul 09.35 WIB.
Riya menyatakan akan melaporkan terlebih dahulu persoalan ini kepada kepala dinas.
“Oh nanti saya laporkan dulu ke kadis ya, biar beliau langsung yang memberikan jawaban,” tulis Riya dalam pesan balasannya, Rabu (8/7/2026).
Saat ditawari untuk memberikan keterangan langsung di kantor, Riya kembali menegaskan bahwa dirinya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan.
“Ya nanti apa kata pak kadis saya kabari,” imbuhnya.
Sebelumnya, pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Disbunak Lampung Utara mendapat sorotan dari masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat puluhan paket belanja swakelola dengan total anggaran mencapai Rp1,9 miliar.
Beberapa rincian anggaran yang dipertanyakan di antaranya: Belanja Jasa Tenaga Kesehatan: Rp451,6 juta, Jasa Konsultansi: Rp125 jutaHonor Pengelola Keuangan: Rp118,98 juta, Bimbingan Teknis (Bimtek): Rp80 juta.
Besarnya nilai anggaran yang terbagi dalam puluhan paket tersebut memicu pertanyaan dari berbagai pihak mengenai aspek urgensi, efisiensi, serta asas manfaat langsungnya bagi para petani dan peternak di wilayah Lampung Utara.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih membuka ruang bagi Kepala Disbunak Lampung Utara maupun pihak terkait untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi resmi guna keberimbangan informasi. (Andre)
Comments