By 
DEPOK, INDONEWS — Kegiatan ngopi bareng antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dan wartawan kembali digelar sebagai ajang kolaborasi untuk memperkuat sinergi, transparansi, serta penyebaran informasi layanan pertanahan.
Melalui forum ini, insan pers diharapkan dapat membantu menyampaikan program-program BPN secara akurat kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang baik dan mencari solusi atas berbagai persoalan pertanahan.
Acara berlangsung di ruang rapat Kantor BPN Kota Depok, Senin (30/11/2025), dengan dihadiri Kepala Kantor BPN Budi Jaya, jajaran pejabat dan staf, serta perwakilan organisasi profesi seperti PWI, IPJI, PWOIN, Paguyuban Wartawan, dan sejumlah media di Kota Depok.
Dalam pemaparannya, Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Budi Jaya, menyampaikan rasa syukur atas capaian kerja BPN sepanjang 2025. Salah satu program unggulan, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), berhasil menuntaskan 850 sertifikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi warga Kota Depok.
Budi juga menekankan pentingnya digitalisasi layanan melalui aplikasi BHUMI dan Sentuh Tanahku, yang memungkinkan masyarakat memantau proses sertifikat secara real-time sehingga transparansi dan kecepatan layanan meningkat.
Ia turut mengapresiasi dukungan media dan pemerintah kota dalam membangun kepercayaan publik, serta menegaskan komitmen BPN Depok untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran dan stakeholder yang telah mendukung pelaksanaan program.
BPN Kota Depok juga mencatat kinerja positif dengan memenuhi target nasional yang ditetapkan kementerian.
Hal ini terlihat dari penyerapan anggaran yang mendekati maksimal, realisasi program strategis nasional, serta penurunan signifikan terhadap tunggakan layanan pertanahan. Seluruh capaian tersebut dipantau melalui sistem pengawasan berbasis data.
Terkait isu mafia tanah dan praktik pelayanan yang tidak sehat, Budi Jaya menegaskan bahwa pihaknya berpegang teguh pada aturan dan tidak memberi ruang untuk percaloan, pungli, maupun praktik mafia tanah. Masyarakat dan media dipersilakan melakukan pengawasan selama disertai data yang dapat diverifikasi.
Untuk menjaga profesionalisme, BPN Depok menerapkan tata kelola ketat, mulai dari pelayanan berbasis loket resmi, pembatasan akses ke ruang kerja pegawai, hingga penyediaan ruang pertemuan khusus. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga akuntabilitas, kenyamanan pemohon, dan integritas aparatur.
Di akhir kegiatan, Budi Jaya menyampaikan apresiasi kepada para wartawan yang hadir, serta menegaskan keterbukaan BPN Depok untuk berdiskusi mengenai berbagai isu pertanahan. Suasana pertemuan berlangsung hangat dengan dialog dua arah.
“Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan media serta menjunjung tinggi profesionalitas,” ujarnya menutup pertemuan. (Gustini)
Comments