By 
JAKARTA, INDONEWS | Pemerintahan Kabupaten Bireuen berhasil meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Penghargaan langsung diserahkan oleh Menteri Pan-RB, Abdullah Azwar Anas kepada Penjabat (Pj) Bupati Bireuen, Jalaluddin SH., MM., di Grand Ballroom Birawa, Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (2/10).
Kabupaten Bireuen pada tahun 2024 berhasil meraih predikat B, yang merupakan pengakuan atas upaya Pemerintah Kabupaten dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi.
SAKIP Award Tahun 2024 memilih tema,“Menguatkan Sinergi, Mewujudkan Akuntabilitas Untuk Indonesia Maju”.
Acara turut dihadiri oleh para Wali Kota, Pj. Wali Kota, Bupati, dan Pj. Bupati yang diundang bersama tiga orang pendamping. Dresscode ditetapkan dengan memakai Pakaian Nusantara atau Batik supaya bisa menambah nuansa kebudayaan pada acara itu.
Dalam sambutannya, Menteri PAN RB RI, Abdullah Azwar Anas menekankan, pentingnya penghargaan SAKIP Award 2024 dikarenakan, sebagai wadah bagi instansi pemerintah untuk saling bertukar informasi, pengalaman, strategi, solusi dan inovasi yang dapat meningkatkan Implementasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintahan.
“Selain itu juga, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) bukan sekadar evaluasi formal, melainkan sangat penting untuk mengukur dan membina instansi Pemerintah agar semakin efektif dan efisien didalam melakukan penggunaan anggaran,” kata Menpan RB.
Evaluasi SAKIP yang dilakukan di setiap tahun ini, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP. Sistem ini dirancang untuk memetakan kondisi tata kelola kinerja instansi Pemerintah sekaligus menjadi sarana asistensi dalam membina peningkatan tata kelola dan pengelolaan anggaran yang semakin baik.
Pencapaian yang diraih Pemerintah Kabupaten Bireuen merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan sekaligus membangun kualitas tata kelola Pemerintahan.
Predikat B yang diraih tidak hanya sekadar angka, tetapi juga menunjukkan bahwa Kabupaten Bireuen telah berada di jalur yang tepat dalam mengelola Kinerja Instansi Pemerintah terutama mengelola Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Anggaran Publik.
Setelah menerima penghargaan, Pj. Bupati Bireuen, Jalaluddin SH., MM., menyampaikan syukur kepada Allah SWT dan apresiasinya kepada seluruh SKPK yang telah bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia berharap prestasi hari ini, dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Bireuen untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam aspek akuntabilitas kinerja.
“Harapan kepada seluruh SKPK di Kabupaten Bireuen, agar dapat terus memperbaiki kinerja, melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kebijakan yang telah berjalan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
“Dengan demikian, kita tidak hanya akan mempertahankan, tetapi juga meningkatkan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun mendatang,” tambah Jalaluddin.
Pj. Bupati Bireuen juga menekankan kepada semua SKPK dan jajaran, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung terciptanya tata kelola yang lebih baik.
Menurutnya, peningkatan akuntabilitas dan efisiensi anggaran akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bireuen.
Jalaluddin berkomitmen untuk menjadikan prestasi ini sebagai landasan bagi perbaikan yang lebih luas di berbagai bidang pemerintahan, salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Bireuen ke depan adalah mengawal perbaikan tata kelola pemerintahan melalui evaluasi berkala pada berbagai sektor, termasuk, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.
Upaya ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.
“Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Bireuen bertekad untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipatif yang diusung dalam sistem tata kelola pemerintahan modern dimasa akan datang,” tandasnya. (Hendra)
Comments