Program Pancakarsa Bogor Cerdas Apa Kabar?

Oleh: Johnner Simanjuntak

Program Pancakarsa yang digagas, disusun dan ditetapkan menjadi inti dari strategis pembangunan di Kabupaten Bogor pada periode lima tahun terakhir ini.

Tadinya diharapkan jadi penentu untuk menjadi kabupaten termaju di Indonesia.

Ada lima poin yang terkandung didalamnya yang sudah mencakup secara keseluruhan sektor penting untuk ditingkatkan kemajuan dan pembangunannya.

Salah satu diantara poin tersebut adalah “Bogor Cerdas”. Bogor cerdas tentu saja lingkupnya soal pendidikan, termasuk penuntasan wajib belajar (wajar), penyediaan atau pembangunan sarana- prasarana gedung sekolah yang memadai, kualitas pendidikan termasuk peningkatan nilai akademik para siswa, tenaga pendidik (tendik), pembangunan kharakter (character building), serta adanya pemerataan, keadilan bagi semua anak bangsa untuk memperoleh kesempatan bersekolah.

Pancakarsa tersebut, tentu saja sudah terlebih dahulu dilakukan analisis, kajian yang matang termasuk soal ketersediaan, kecukupan anggaran yang dibutuhkan, sehingga Bogor Cerdas menjadi salah satu sektor terpenting yang harus dibangun dan dibenahi secara komprehensif.

Seiring berjalannya waktu satu periode tersebut, tentu kita semua merasa perlu melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja jajaran birokrasi yang khususnya sektor pendidikan.

Berbagai kemajuan atau peningkatan harus kita akui, namun tidak juga dapat dipungkiri bahwa setiap tahun anggaran berjalan terlebih saat PPDB masih banyak masalah yang muncul berupa keluhan, jeritan bahkan tangisan para orang tua karena anaknya tidak bisa masuk ke sekolah negeri.

Dengan sistem zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyeleksi penerimaan siswa baru, bukan berarti otomatis menyelesaikan persoalan. Bahkan berbagai pihak pun menyarankan agar dilakukan evaluasi komprehensif guna mengambil langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan sistem untuk semua jalur (zonasi, afirmasi, prestasi dan jalur lain).

Di Kabupaten Bogor, pada saat PPDB tahun 2024 ini, kita tidak bisa menutup mata atas maraknya keluh kesah para orang tua. Mereka pada umumnya berharap bahwa pemerintah mampu mengatasi (over come).

Dengan membangun beberapa gedung sekolah baru, tapi nyatanya belum dilakukan sehingga yang mereka alami adalah “Segumpal Lara Sekeping Harapan”, Bogor Cerdas, apa kabar?

Berbagai dampak yang menimbulkan onggokan kekecewaan hati, keresahan masyarakat akibat sistem saat PPDB harus segera diperhatikan oleh pemerintah daerah ini dimasa yang akan datang.

Jangan ada lagi pihak atau calon pemimpin di tahun politik saat ini yang hanya jago membuat flatform atau program yang tidak realistis.

Penulis berharap ke depan ada solusi terhadap persoalan saat PPDB sebagai fenomena. Sektor pendidikan secara khusus dibahas dalam diskusi bersama tokoh Kabupaten Bogor, Johny Sirait.

Kami sama-sama sepemikiran agar jangan lagi ada korupsi, pungli, suap, gratifikasi ataupun bentuk lain terkait biaya yang membebani masyarakat.

Bupati dan wakil bupati yang akan terpilih nanti harus mampu membangun sarana prasarana gedung sekolah baru. Kalau selama ini pihakdDisdik berdalih tidak tersedia lahan, itu alasan klasik yang tidak selalu benar.

Membangun gedung sekolah atau menambah ruang kelas baru saat ini dapat dilakukan dengan menambah bangunan bertingkat. Yang penting ada good will pemerintah yang serius dari pemerintah yang didukung anggota DPRD karena Kabupaten Bogor ini memiliki kharakteristik yang berbeda dengan daerah lain.

Sebagai daerah penyangga DKI Jakarta yang cukup padat, maka Kabupaten Bogor menjadi pilihan masyarakat untuk berpindah tempat tinggal. Hal ini tentu juga didukung oleh maraknya pembangunan kawasan perumahan dan pemukiman.

Hal lain yang tidak kalah penting ke depan adalah dalam memilih pejabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) serta jajarannya, harus benar-benar orang yang memiliki kompetensi dibidang pendidikan.

Hindari praktek kolusi, nepotisme dalam memilih kadisdik. The right man on the right place. Saya menyesalkan sikap seorang kepala dinas pendidikan yang tidak tanggap, tidak responsif bahkan alergi terhadap elemen masyarakat ketika diminta konfirmasi.

Selain itu kerap tidak ada di kantor dengan alasan yang super sibuk diluar. Selain itu, hal penting lainnya dalam membangun sektor pendidikan harusnya diberikan kesempatan kepada semua kontraktor yang ada untuk mendapatkan proyek pekerjaan guna ada pemerataan dan keadilan.

Hal ini penting agar tidak timbul kecemburuan sosial diantara pelaku usaha. Stop korupsi, suap, gratifikasi di lingkungan dinas pendidikan.

Jadikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menjadi zona bebas korupsi. Berani jujur! Hebaaattt!

Penulis adalah pemerhati sosial dan pembangunan.