Anggota Dewan Dibikin Kecewa, GMPK Pertanyakan Fungsi Disnaker Bogor

BOGOR, INDONEWS –  Ketua dan anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Bogor dibuat kecewa saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT. Cermai, pabrik kertas di Kampung Cipicung, RT 012, RW 005, Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat, Selasa (13/12/2022).

Pasalnya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor yang sejatinya turut hadir dalam sidak itu, justru tidak hadir. Alhasil, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim naik pitam.

“Ya kami dari Komisi IV merasa kecewa dengan tidak hadirnya Disnaker Kabupaten Bogor. Padahal menurut pendamping saya, sudah ada rencana ke PT. Cermai. Mereka bilangnya sudah di jalan, tetapi ternyata tidak hadir juga,” ujar Muad, usai sidak.

Atas ketidakhadiran pihak disnaker, menimbulkan pertanyaan, apakah pihak disnaker sudah mengetahui permasalahannya, kemudian lepas tangan.

“Yang jelas kami dari Komisi IV dibuat kecewa (oleh disnaker), nanti kita akan panggil untuk rapat pendapat terkait permasalahan ini. Semoga permasalahan gaji karyawan ini bisa segera selesai. Kita tunggu setelah hari Jumat nanti,” ujarnya.

Menurut informasi, sejatinya dalam sidak tersebut Disnaker Kabupaten Bogor ikut hadir mendampingi. Sidak sendiri dilakukan menyusul kasus tidak dibayarkannya gaji ratusan karyawan PT. CMAI.

Sementara itu, Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait mengatakan, ketidakhadiran Disnaker Kabupaten Bogor pada sidak tersebut menunjukan ketidakbecusan disnaker menjalankan tugas dan fungsinya.

“Sidak ini amat penting. Apalagi dilakukan oleh DPRD, legislatif. Ironisnya, kasus ini menyangkut nasib ratusan rakyat kecil, kaum buruh yang gajinya tidak dibiarkan. Jadi fungsi disnaker itu apa? Kalau enggak becus menjalankan tugas dan fungsi, kenapa enggak mundur saja kadisnya,” ujar Jonny, yang juga mengaku kecewa dengan kinerja disnaker.

Lebih jauh Jonny berjanji akan mengawal kasus ini hingga selesai. Selain itu, jika Disnaker Kabupaten Bogor tetap tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, GMPK akan menyurati Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat.

“Saya pikir ini menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan masyrakat kecil yaitu buruh. Saya semakin tertantang karena hak karyawan ini harus dipenuhi. Sebab itu, kami akan surati Disnakertrans dan bahkan ke kementerian jika perlu,” tukas Jonny.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Bogor, Zainal Azhari saat dikonfirmasi ihwal persoalan ini, ia tidak menjawab hingga berita ditayangkan. (Firman)