BEKASI, INDONEWS – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menggelar sosialisasi pencegahan stunting dari hulu, bersama mitra kerja.
Sosialisasi diadakan di jalan Nilam 38, Komplek Permata, Kampung Ambon, RW 07, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Cenkareng, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2022).
Di kesempatan tersebut, Ibni Sholeh menjelaskan, strategi percepatan penurunan stunting akan menjadi fokus bagi pemerintah.
“Adapun program ini terdiri dari 5 outline, pertama kondisi kependudukan Indonesia. Kedua, stunting konsep penyebab, dampak dan fakta. Ketiga nasional percepatan penurunan stunting. Keempat kolaborasi dan sinergitas semua elemen peran perguruan tinggi, dan kelima program inovasi,” jelas Ibni Sholeh.
Dikatakan, kelima outline tersebut ini mengarahkan bagaimana masyarakat, pemerintah dan keluarga bisa sama-sama melakukan pencegahan stunting, karena salah satu syaratnya yaitu para generasi muda, dampak dari stunting itu bertubuh kerdil, karena yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK).
“Saya mengapresiasi kepada pihak yang sudah bekerja sama, khususnya kepada BKKBN yang sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bukan di Jakarta saja, akan tetapi di seluruh Indonesia. Presiden sudah memberi tugas kepada BKKBN, yaitu untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia, dengan angka Stunting di Indonesia mencapai 24,4%. Sedangkan angka yang bisa ditolerir oleh PBB 20%. Target pemerintah sampai 2024 nanti bisa diturunkan sampai angka 14%, angka di Jakarta sudah mencapai 18 %, dan tiap tahunnya menurun,” ungkap Ibni Sholeh.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengatakan, dukungan Komisi IX DPR pada BKKBN dalam menjalankan penugasan, yang diberikan Presiden RI bertanggung jawab dalam penurunan angka stunting.
“Kita (Komisi IX DPR) mendukung BKKBN dalam menjalankan penugasan dalam penurunan angka stunting. Oleh karena itu, kami sudah berkali-kali menggelar rapat dengar pendapat dengan BKKBN, dan meminta kepada pemerintah untuk segera mengantisipasi rancangan perpres, terkait penaganan stunting ini. Sehingga BKKBN bisa diberikan dan punya dasar hukum punya anggaran yang cukup, karena target presiden tidak kecil,” ucapnya.
Menurunkan angka dari 27% menjadi 14%, jadi pihaknya mendukung penuh penurunan pertahunnya 3,5%.
Kepala seksi PK2 PPAPP Jakarta Barat, Sudin Supyan Nusauri melaporkan, di DKI Jakarta angka stunting sampai tahun 2021 kemarin sudah mencapai 14%.
“Kemarin kita sudah mendapat kebanggan hasil kolaborasi semua UKBD yang ada di Jakarta Barat, sehingga kita mendapat terbaik dalam menekan stunting di Jakarta Barat,” ungkap Supyan Nusauri.
Sosialisasi ini dihadiri Mitra Kerja Pusat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat selaku Supyan Nusauri, Dinas PPAPP DKI Jakarta Ibni Sholeh, BKKBN RI (Direktur Kerja Sama Pendidikan Pendudukan) Edi Setiawan. (Supri)


























Comments