Soal Study Tour SMPN 1 Cigombong, Begini Kata Komisi IV DPRD Jabar

BOGOR, INDONEWS | SMP Negeri 1 Cigombong, Kabupaten Bogor melakukan study tour dengan tujuan Ciater Bandung, Minggu (19/5/2024).

Sementara sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan surat edaran agar sekolah negeri maupun swasta meniadakan kegiatan study tour di luar lingkungan sekolah.

Larangan itu menyusul terjadinya kecelakaan bus yang membawa rombongan study tour siswa SMK Lingga Kencana Depok, hingga menewaskan 11 orang.

SMPN 1 Cigombong dianggap tak peduli dengan surat edaran tersebut, serta tetap melakukan study tour dengan ongkos per siswa Rp545.000. Rombongan ini berangkat pada Minggu subuh.

Sebelumnya, Kepala Cabang (Kacab) II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Asep Sudarsono dalam jumpa pers mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi kegiatan perpisahan dan study tour di luar sekolah pasca terjadi kecelakaan yang menimpa rombongan sekolah SMK Lingga Kencana Depok.

“Kita telah mengeluarkan surat edaran kepada sekolah-sekolah, melarang kegiatan pelepasan dan perpisahan siswa sekolah keluar dari lingkungan sekolah,” katanya.

Asep menegaskan bahwa study tour itu merugikan banyak pihak, baik para orangtua siswa, maupun pihak sekolah itu sendiri.

Sementara Kepala SMPN 01 Cigombong, Rojai saat dikonfirmasi via WhatsApp Senin (20/5) mengatakan, study tour yang dilaksanakan pihaknya berjalan lancar.

“Makasih acara berjalan lancar berkat doa semua Kegiatan juga sudah sesuai prosedur berdasarakan edaran Pj gubernur hatur nuhun,” tulisnya.

Di lain sisi, Angota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, H. Cecep Gogom menyarankan pihak sekolah berkoordinasi dengan disdik kabupaten sesuai kewenangan lembaga pendidikan tingkat SMP.

“Kalau ada rekomendasi atau izin, ya enggak apa-apa, sesuai SOP dan aturan serta prosedur berlaku. Namun ketika dikatakan Disdik Kabupaten Bogor tidak memberi jawaban sama rekan media, harusnya mere respon dong, kan kewenangan mereka,” ucapnya.

Namun sayang, Kadisdik Kabupaten Bogor dan Komisi IV DPRD Bogor saat dimintai tanggapannya belum menjawab. (Nur)