By 
Oleh: Johnner Simanjuntak
Kabupaten Bogor dikenal sebagai salah satu daerah terpadat di Propinsi Jawa Barat, bahkan di Indonesia.
Jumlah penduduknya saat ini mencapai 6 juta jiwa dengan luas wilayah 2.991,78 Km. Memiliki potensi yang besar dalam berbagai sektor yang membuat daerah ini mampu memiliki APBD diatas 9 triliun rupiah per tahun.
Peningkatan pembangunan/ kemajuan yang dicapai pada setiap periode pemerintahan terjadi. Namun demikian, masih banyak permasalahan sosial, ekonomi yang muncul seiring berjalannya proses pembangunan dan belum teratasi pada masa pemerintahan tersebut.
Namun kali ini, secara khusus disajikan catatan harian oleh penulis serta pemerhati lainnya hanya pada masa pemerintahan periode 2018-2023 terkait pengelolaan tata pemerintahan dan pelaksanaan program yang sudah ditetapkan sebagai orogram unggulan.
Pancakarsa
Pada awal pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Hj. Ade Yasin- Iwan Setiawan, flat form program unggulan PANCAKARSA yang berisi 5 poin (harapan) yaitu: Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Maju, Bogor Membangun dan Bogor Beradab akan mampu menjadikan Kabupaten Bogor termaju sesuai visi- misinya.
Visi: Terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman, beradab di Indonesia.
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
Nah, untuk melengkapi oret-oretan harian saya terkait capaian kinerja pemerintahan pada periode tersebut, saya mengajak beberapa orang teman yang menurut saya mereka selama ini punya kepedulian, perhatian dan monitoring terhadap Bumi tegar beriman ini.
Di suatu tempat di daerah Cibinong kami berdiskusi, membahas topik bahasan diatas sambil menikmati secangkir kopi dan air mineral. Teman-teman tersebut yaitu: Jonny Sirait, Amd, Mikler Gultom SH., MH., Yayang Lesmana, Agus Prasetyo.
Pertama- tama saya yang memaparkan atau membuka catatan harian saya dan menyampaikan bahwa memang harus diakui bahwa pemerintah dan jajarannya berupaya melaksanakan program sesuai rencana dan tak dapat dipungkiri dimana di beberapa sektor ada kemajuan.
Namun secara keseluruhan bahwa persoalan sosial (kemiskinan), pemberdayaan ekonomi rakyat, kesehatan, pendidikan belum terselesaikan bahkan justru semakin banyak persoalan baru.
Semua ini juga diakibatkan terlibatnya bupati bahkan harus menjadi terpidana akibat tertangkap tangan oleh KPK. Penangkapan ini bagaikan petir menyambar di siang bolong, mengagetkan semua pihak.
Maka, kesimpulan catatan saya adalah bahwa program Pancakarsa yang digadang-gadang gadang mampu menyejahterakan rakyat, gagal.
Sementara itu, Jonny Sirait juga menyampaikan catatan khususnya, yaitu terkait belum adanya pemerataan pembangunan, pelayanan publik masih kurang baik, keterbukaan informasi publik, integritas, kapabilitas, kompetensi serta komitmen dan korupsi masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan selama ini.
Jonny yang dikenal sebagai tokoh muda sebagai pemerhati sosial media, pegiat anti korupsi serta aktivis politik memberikan perhatian atau kepeduliannya terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Bogor selama ini
Korupsi, menurut Jonny harus ditekan dimasa yang akan datang. Jangan sampai terulang lagi adanya istilah tertangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap pejabat atau pemimpin pemerintahan untuk periode mendatang.
Sedangkan Mikler Gultom menyampaikan catatannya terkait persoalan hukum yang menyandera di masa lalu. Namun dia juga menyayangkan kejadian lainnya akhir-akhir ini dimana KPK menangkap oknum yang disebut sebagai pemeras kepada pejabat pendidikan.
Dari sisi hukum, kata dia, bahwa hal ini janggal dan jadi pertanyaan. Kenapa pejabat tersebut melayani permintaan oknum pemeras tersebut kalau tidak punya alasan tertentu.
Mikler pun setuju proses hukum tetap dilakukan kepada semua pihak kalau benar tibat. Mikler Gultom yang saat ini menekuni profesi advokasi dimana sebelumnya dikenal sebagai pengusaha yang sukses dan pemerhati sosial khususnya kesehatan.
Pria yang sibuk di Jakarta ini tetap peduli dan perhatian kepada Kabupaten Bogor sebagai warga yang tinggal di daerah Cibinong.
Yayang Lesmana dikenal tokoh Sunda putra asli Bogor Timur menyampaikan catatannya terkait kurangnya keberpihakan pemerintah kepada tenaga kerja termasuk pengangguran.
Juga pengawasan terhadap pertumbuhan industri, sektor usaha lainnya masih lemah. Selain itu, penggunaan dana desa, samisade/bankeu perlu diawasi lebih ketat agar tidak terjadi korupsi.
Agus Prasetyo menyampaikan terkait perlunya evaluasi secara komprehensif terhadap sektor pendidikan. Penambahan sarana prasarana USB menjadi keharusan di berbagai wilayah kecamatan.
Selama ini setiap PPDB kerap terjadi kisruh dan kekecewaan masyarakat akibat sulitnya masuk sekolah negeri. Selain itu perlu lebih selektif terhadap jabatan kepala sekolah.
Kesimpulan dari seluruh catatan yang kami sampaikan, diharapkan untuk menjadi perhatian kepada pasangan calon bupati di pilgub 2024 ini. Sampaikan program yang rasional, diterima masyarakat umum dan jangan berjanji muluk muluk yang kelak hanya pepesan kosong.
Comments