Soal Pj. Gubernur Aceh, Wasekjen DPP Bara JP: Itu Kewenangan Presiden

JAKARTA, INDONEWS – Munculnya opini sesat tentang sudah adanya 3 nama calon Pj Gubernur Aceh yang direkomendasi Mendagri membuat kegaduhan di masyarakat.

Padahal sampai detik ini mendagri belum menyurati presiden dan masih pada tahapan review akhir.

Demikian disampaikan Wasekjen DPP Bara JP, Calvin Lambe di Jakarta, 12 Mei 2022.

“Perlu dipahami bahwa tupoksi mendagri dalam urusan Pj Gubernur hanya sebatas urusan administratif. Sementara untuk keputusan penetapan Pj Gubernur sesuai aturan mutlak merupakan hak perogratif presiden,” tegas Calvin.

Ia mengatakan, pada intinya presiden berhak menunjuk siapapun yang layak dan tepat, bahkan berhak menolak nama-nama Pj Gubernur Aceh yang direkom mendagri.

“Presiden tentunya sudah mengantongi nama-nama yang tepat untuk Pj Gubernur termasuk untuk Aceh. Tentunya presiden akan memberi mandat kepada sosok yang tepat yang memahami kondisi daerah tersebut, sehingga dapat menjalankan program-program prioritas nasional di suatu daerah termasuk Aceh,” katanya.

Sangat disayangkan, masih kata Calvin, adanya upaya menggiring publik kepada opini yang sesat yang mengarah seakan-akan kewenangan penunjukan Pj Gubernur Aceh merupakan kewenangan mutlak mendagri. Apalagi tanpa adanya surat resmi yang berisikan rekomendasi dari mendagri.

“Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh serta harus mengabaikan informasi yang tidak disertai dengan data dan fakta yang akurat,” ujar dia.

Adanya Oknum

Calvin juga menyayangkan jika ada pihak di internal mendagri yang terlibat dalam proses penggiringan opini tersebut mengingat proses review masih berlangsung, dan belum final.

“Logikanya mana mungkin Mendagri sengaja membocorkan informasi untuk persoalan yang merupakan hak perogratif presiden. Tentunya ini disebabkan oleh oknum dalam tidak bertanggung jawab yang memiliki ambisius untuk persoalan Pj. Gubernur Aceh,” kata Calvin.

Hal ini, imbuh dia, menunjukkan ada kesengajaan pihak tertentu menggiring opini namun justru berdampak menggali lubang kubur sendiri.

“Pj Gubernur lima provinsi di Indonesia justru yang sudah dilantik, 1 sampai 2 hari justru ditetapkan menjelang pelantikan oleh presiden, dan salah satunya untuk Pj. Gubernur Gorontalo adalah Staf Menteri. Ini menunjukkan bahwa semua sesuai dengan keinginan Presiden,” ungkap dia.

“Kita meyakini Presiden Joko Widodo yang pernah tinggal selama 2 tahun di Aceh sangat memahami sosok mana yang paling tepat untuk diberi mandat sebagai Pj Gubernur di Aceh, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi rill di Aceh,” tambah dia.

“Apalagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh juga telah memetakan isu yang berkembang di Aceh untuk kriteria sosok yang tepat untuk Pj Gubernur Aceh sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Aceh. Intinya semua kebijakan dan kebijaksanaan kita serahkan kepada bapak Presiden Joko Widodo,” pungkas Calvin. (Bint)