0

Menelisik Kalatidha, Kalabendu, dan Kalasuba dalam Perspektif Moral, Kekuasaan, dan Masa Depan Bangsa

Terinspirasi dari Pemikiran Raden Ngabehi Ranggawarsita

Oleh: Ketua Kantor Hukum ABRI LAW FIRM

(Putra Kota Wali Demak Bintoro)

Prolog: Membaca Zaman, Bukan Sekadar Menghakimi Keadaan

Para pujangga Jawa tidak sekadar menulis untuk menghibur. Mereka mewariskan pemikiran, peringatan, dan kebijaksanaan tentang manusia, kekuasaan, kehidupan, serta perjalanan sebuah peradaban.

Salah satu pemikiran yang hingga kini tetap relevan adalah karya Raden Ngabehi Ranggawarsita, khususnya Serat Kalatidha, yang menggambarkan kegelisahan seorang pujangga ketika menyaksikan kemerosotan tata kehidupan, kaburnya nilai kebenaran, dan rusaknya keteladanan.

Dalam tradisi pemikiran Jawa, dikenal pula istilah Kalatidha, Kalabendu, dan Kalasuba yang dapat digunakan sebagai kerangka refleksi untuk memahami perubahan zaman.

Ketiganya bukan sekadar istilah tentang masa lalu ataupun ramalan masa depan. Lebih dari itu, ketiganya dapat kita jadikan cermin untuk membaca kondisi moral masyarakat, perilaku pemimpin, penyelenggaraan kekuasaan, serta arah perjalanan bangsa.

Jika kita berani melihat persoalan negara hari ini secara jujur, ada sejumlah gejala yang patut direnungkan.

Kita menyaksikan krisis kepercayaan, pertarungan kepentingan, kegaduhan informasi, ketidakpuasan terhadap penegakan hukum, dan semakin kuatnya kecurigaan antara sesama penyelenggara negara maupun masyarakat.

Apakah ini pertanda bahwa kita sedang menghadapi Kalabendu?

Pertanyaan tersebut layak direnungkan, bukan untuk menghakimi zaman, melainkan untuk menguji kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara.

I KALATIDHA: KETIKA KEBENARAN MULAI KEHILANGAN KEJELASANNYA

Kalatidha menggambarkan zaman yang penuh ketidakpastian, kegelisahan, dan kekaburan nilai.

Dalam Serat Kalatidha, Ranggawarsita menggambarkan keadaan ketika tata pemerintahan mengalami kemerosotan, keteladanan semakin sulit ditemukan, dan manusia menghadapi dilema antara mempertahankan prinsip atau mengikuti keadaan yang menyimpang.

Inilah salah satu pesan penting dari pemikiran sang pujangga.

Ketika lingkungan kehidupan tidak lagi memberikan ruang yang layak bagi kejujuran, orang yang berpegang teguh pada prinsip dapat merasa terasing. Sebaliknya, mereka yang mengikuti arus kepentingan terkadang justru memperoleh keuntungan.

Namun, persoalan terbesar bukan semata‑mata ketika orang berbuat salah.

Persoalan yang jauh lebih berbahaya adalah ketika kesalahan mulai dianggap sebagai kewajaran, kebohongan diperlakukan sebagai strategi, dan ketidakjujuran dibenarkan atas nama kepentingan.

Dalam kehidupan bernegara, keadaan seperti ini dapat merusak tiga fondasi utama:

Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin.

Kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Negara tidak akan kehilangan martabatnya hanya karena menghadapi perbedaan pendapat. Negara kehilangan martabat ketika kekuasaan tidak lagi disertai tanggung jawab moral.

II Kalabendu: Ketika Kekuasaan, Kepentingan, Dan Ketakutan Saling Berhadapan

Kalabendu dalam tradisi pemikiran Jawa sering dikaitkan dengan zaman kemerosotan, kekacauan, dan kerusakan tatanan kehidupan.

Dalam konteks kehidupan bernegara, Kalabendu dapat kita gunakan sebagai metafora untuk membaca keadaan ketika nilai‑nilai kebenaran, keadilan, dan kepercayaan mulai mengalami kemunduran.

Ada beberapa gejala yang patut menjadi perhatian.

BACA JUGA :  Ekonomi Rakyat di Ujung Ujian

1 Kebenaran dikalahkan oleh kepentingan

Dalam negara hukum, kebenaran seharusnya diuji melalui fakta, bukti, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, ketika kepentingan politik, kekuasaan, atau kelompok lebih menentukan daripada objektivitas, kebenaran berisiko kehilangan tempatnya.

Yang seharusnya diuji justru dilindungi. Yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban justru berlindung di balik jabatan.

Akibatnya, masyarakat tidak lagi sekadar bertanya siapa yang benar, tetapi mulai bertanya siapa yang memiliki kekuatan.

Padahal, kekuatan tidak pernah dengan sendirinya membuktikan kebenaran.

2 Negara terjebak dalam budaya saling mencurigai

Salah satu persoalan serius dalam kehidupan modern adalah berkembangnya budaya pengawasan yang tidak diimbangi kepercayaan dan akuntabilitas.

Penyadapan, pengumpulan informasi, pengawasan komunikasi, dan penggunaan teknologi pengawasan merupakan persoalan yang harus ditempatkan dalam kerangka hukum.

Negara memang memiliki kewenangan tertentu untuk melindungi keamanan dan kepentingan umum. Namun, kewenangan tersebut bukan kekuasaan tanpa batas.

Harus ada dasar hukum, tujuan yang sah, kebutuhan yang jelas, proporsionalitas, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

Hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman merupakan bagian dari jaminan konstitusional sebagaimana tercermin dalam Pasal 28G UUD 1945.

Negara yang kuat bukan negara yang membuat semua orang takut diawasi.

Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjaga keamanan tanpa mengorbankan hak konstitusional warga negaranya.

3 Hukum kehilangan wibawa ketika tidak ditegakkan secara setara

Hukum merupakan fondasi utama negara.

Namun, hukum tidak cukup hanya hadir dalam bentuk peraturan perundang‑undangan. Hukum harus hidup dalam praktik penegakan yang adil, konsisten, dan tidak diskriminatif.

Ketika masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan berdasarkan jabatan, kekayaan, kedekatan, ataupun pengaruh politik, kepercayaan terhadap hukum akan terkikis.

Prinsip negara hukum menghendaki agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Tidak boleh ada seseorang yang kebal hukum karena kekuasaan. Tidak boleh pula seseorang kehilangan haknya hanya karena tidak memiliki kekuasaan.

Hukum harus berdiri di atas fakta, bukan kepentingan.

4 Informasi berubah menjadi instrumen pembentukan opini

Di era digital, manusia tidak hanya menghadapi persoalan kurangnya informasi, tetapi juga berlimpahnya informasi yang belum tentu benar.

Hoaks, propaganda, manipulasi opini, dan penyebaran kebencian dapat memengaruhi cara masyarakat memahami persoalan negara.

Ironisnya, manusia yang merasa paling bebas mendapatkan informasi terkadang justru terperangkap dalam ruang informasi yang hanya membenarkan keyakinannya sendiri.

Inilah bentuk lain dari kehilangan kemerdekaan berpikir.

Masyarakat harus mampu membedakan fakta, opini, propaganda, dan dugaan.

Sebab demokrasi tidak akan sehat apabila rakyat lebih mudah digerakkan oleh kebencian daripada dipandu oleh pengetahuan.

5 Pemimpin kehilangan eling lan waspada

Dalam filosofi Jawa, eling berarti sadar dan ingat akan hakikat keberadaan serta tanggung jawab diri.

Waspada berarti berhati‑hati, mampu membaca keadaan, dan tidak mudah terperdaya oleh kepentingan sesaat.

Pemimpin yang kehilangan eling akan mudah menganggap jabatan sebagai hak pribadi.

BACA JUGA :  Muktamar NU ke-35, Akhiri Polemik Kepemimpinan PBNU

Pemimpin yang kehilangan waspada dapat terjebak dalam lingkaran pujian, kepentingan, dan kekuasaan.

Padahal, jabatan bukanlah kehormatan yang berdiri sendiri. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Kekuasaan tanpa pengendalian moral dapat berubah menjadi kesewenang‑wenangan.

Dan kekuasaan tanpa batas pada akhirnya akan menjadi ancaman bagi negara itu sendiri.

III KALASUBA: ZAMAN KEBAIKAN YANG HARUS DIPERJUANGKAN

Kalasuba dalam tradisi pemikiran Jawa menggambarkan zaman kebaikan, ketenteraman, dan pemulihan kehidupan.

Namun, kita tidak boleh memahami Kalasuba sebagai sesuatu yang pasti datang dengan sendirinya setelah masa kesulitan berlalu.

Kebaikan tidak lahir hanya karena waktu berubah.

Kemakmuran tidak hadir hanya karena pemimpin berganti.

Keadilan tidak terwujud hanya karena peraturan diperbanyak.

Kalasuba harus diperjuangkan melalui perubahan watak manusia, pembenahan sistem pemerintahan, dan pengembalian hukum kepada fungsi serta martabatnya.

Dalam konteks negara modern, Kalasuba harus dibangun melalui empat bentuk pembenahan.

1 RUWAT PEMIMPIN: MENGEMBALIKAN KEKUASAAN KEPADA AMANAH

Pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan bukan kepemilikan pribadi.

Jabatan bukan alat untuk memperkaya diri, melindungi kelompok, ataupun membungkam kritik.

Pemimpin yang baik bukan hanya mereka yang mampu mengendalikan pemerintahan, tetapi juga mereka yang bersedia dikendalikan oleh konstitusi.

Keberanian seorang pemimpin bukan diukur dari seberapa besar kekuasaannya, melainkan dari kesanggupannya mempertanggungjawabkan setiap keputusan.

2 RUWAT HUKUM: MENGEMBALIKAN HUKUM SEBAGAI PANGAYOMAN

Hukum harus menjadi pelindung seluruh warga negara tanpa membedakan kedudukan sosial, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan politik.

Penegakan hukum harus independen, profesional, transparan, dan berkeadilan.

Aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan kewenangan yang sah, bukti yang dapat diuji, serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hukum.

Sebaliknya, hukum tidak boleh dijadikan alat untuk melayani kepentingan kekuasaan.

  1. RUWAT SISTEM: MEMBANGUN KEKUASAAN YANG TERBATAS DAN TERAWASI

Negara yang sehat tidak boleh menggantungkan seluruh harapannya pada kebaikan seorang pemimpin.

Sistem harus mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, siapa pun yang sedang mendudukinya.

Pengawasan antarlembaga, transparansi pemerintahan, akuntabilitas anggaran, independensi peradilan, serta perlindungan terhadap kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari tata kelola negara yang sehat.

Kita membutuhkan sistem yang tidak hanya menghukum pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga mencegah penyimpangan sebelum berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar.

  1. RUWAT RAKYAT: MENGEMBALIKAN KEMERDEKAAN BERPIKIR

Rakyat bukan sekadar objek kekuasaan atau penonton pergantian pemerintahan.

Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memiliki hak sekaligus tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Masyarakat harus berani mengkritik, tetapi juga bersedia menguji kebenaran kritiknya.

Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah diadu domba, dan tidak menjadikan perbedaan politik sebagai alasan untuk menghilangkan akal sehat.

Kebebasan harus disertai tanggung jawab.

Demokrasi membutuhkan rakyat yang merdeka dalam berpikir, bukan masyarakat yang mudah diarahkan oleh kepentingan sesaat.

IV MEMBACA ZAMAN DENGAN FILSAFAT, MENGUJI NEGARA DENGAN KONSTITUSI

BACA JUGA :  Kami Berjuang Untuk Gibran, Bukan Untuk Kursi Para Elit

Di sinilah pemikiran pujangga Jawa bertemu dengan prinsip negara hukum modern.

Filsafat memberikan pedoman moral tentang bagaimana manusia seharusnya hidup.

Konstitusi memberikan batas tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan.

Hukum memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, kewenangan, dan pertanggungjawaban.

Ketiganya tidak boleh dipisahkan.

Negara tidak cukup hanya memiliki pemimpin yang kuat. Negara membutuhkan pemimpin yang tunduk pada konstitusi.

Negara tidak cukup hanya memiliki aparat yang tegas. Negara membutuhkan aparat yang memahami batas kewenangannya.

Negara tidak cukup hanya memiliki peraturan yang lengkap. Negara membutuhkan penegakan hukum yang adil.

Dan masyarakat tidak cukup hanya memiliki kebebasan. Masyarakat membutuhkan kesadaran untuk menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab.

Kita harus memahami bahwa loyalitas kepada negara tidak sama dengan loyalitas tanpa batas kepada individu yang sedang berkuasa.

Loyalitas tertinggi dalam kehidupan bernegara harus diberikan kepada konstitusi, kepentingan bangsa, dan prinsip keadilan.

V PENUTUP: KALABENDU BUKAN TAKDIR, KALASUBA BUKAN SEKADAR HARAPAN

Raden Ngabehi Ranggawarsita meninggalkan pesan yang sangat terkenal dalam Serat Kalatidha:

“Begja‑begjane kang lali, luwih begja kang eling lawan waspada.”

Sebahagia‑bahagianya atau seberuntung‑beruntungnya orang yang lalai, masih lebih beruntung orang yang ingat dan waspada.

Pesan tersebut bukan sekadar nasihat moral bagi kehidupan pribadi. Ia juga dapat menjadi pedoman bagi siapa pun yang memegang amanah kekuasaan.

Pemimpin harus eling bahwa jabatan memiliki batas waktu. Aparat harus eling bahwa kewenangan memiliki batas hukum. Penegak hukum harus eling bahwa keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan.

Dan rakyat harus eling bahwa kedaulatan bukan hanya hak untuk memilih, melainkan juga tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Jangan sampai kita terlalu sibuk mempersoalkan siapa yang berkuasa, tetapi lupa menguji bagaimana kekuasaan dijalankan.

Jangan sampai kita terlalu sibuk mencari siapa yang salah, tetapi melupakan kewajiban memperbaiki sistem yang memungkinkan kesalahan terus berulang.

Jangan pula kita menunggu datangnya seorang penyelamat, sementara kita sendiri tidak berani memperbaiki cara berpikir dan bertindak.

Kalabendu bukan alasan untuk menyerah kepada keadaan. Kalasuba bukan sesuatu yang cukup ditunggu melalui ramalan. Kalasuba harus diperjuangkan melalui kesadaran, kejujuran, keberanian dan supremasi hukum.

Sebab, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah mengalami masa sulit.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menyadari kesalahannya, berani memperbaiki dirinya, dan tidak membiarkan kekuasaan berjalan melampaui batas konstitusi.

Pada akhirnya, persoalan terbesar sebuah negara bukan semata‑mata siapa yang memimpin, melainkan apakah kekuasaan masih memiliki rasa malu, hukum masih memiliki kehormatan, dan rakyat masih memiliki kemerdekaan berpikir.

HUKUM HARUS LEBIH TINGGI DARIPADA KEKUASAAN. PENGUASA TIDAK BOLEH MEMPERMAINKAN, APALAGI MEMANIPULASI HUKUM. PERLU DIPELAJARI, TAPI TIDAK PERLU DITAKUTI. SALAM BERPIKIR DALAM KEWARASAN.

Penulis: Kantor Hukum ABRI LAW FIRM – Advokat & Konsultan Hukum – Kontak: 0818966240

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Opini