Akrobat Hukum: Dari Bilik Suara ke Hipnotis Kekuasaan

Oleh: Yogie Wardhana

Kita tidak boleh lupa sejarah kemarin. Kemenangan 96 juta suara hari ini lahir dari sebuah persatuan yang tidak mudah.

Prabowo Subianto harus meyakinkan Gibran berulang kali untuk mau mendampingi. Karena memang hanya dengan menyatukan kekuatan, kekalahan bertahun-tahun bisa dipatahkan.

Ironisnya sekarang. Ketika Gibran Rakabuming Raka yang sudah sah dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia, justru ijazahnya terus diserang hingga ke MK, yang terjadi malah kesan pembiaran. Seolah-olah lupa mereka itu dipilih sebagai Satu Pasangan.

Padahal konstitusi kita jelas: yang dipilih rakyat itu pasangan, foto di surat suara saja berdampingan. Kalau cacat sejak awal, logikanya gugur satu pasangan, bukan Wapresnya saja yang ditendang lalu Presiden enak-enak menunjuk pengganti.

Aturan tunjuk dua calon ke MPR itu hanya untuk Wapres yang berhalangan tetap: meninggal, sakit permanen, atau pidana berat saat menjabat. Bukan untuk mengulang soal ijazah yang sudah lolos verifikasi KPU dua kali.

Di sini terlihat, ketidakpuasan terhadap hasil pilpres masih terus dimainkan. Kalah di bilik suara, lalu berakrobat hukum. Mencoba menghipnotis lingkar kekuasaan dari dalam. Opini digoreng, tebar pesona calon pengganti mulai diproduksi.

Seharusnya tim pemenangan total perang bersama, bukan menikmati kue kekuasaan sambil membiarkan pasangannya sendiri diobok-obok.

Menggoyang Gibran hari ini bukan soal ijazah. Ini skenario suksesi di tengah jalan. Lihat saja siapa pentolan yang paling keras menggoreng, maka akan kelihatan siapa pemegang remote-nya.

Pesan kami BaraJP: Jangan main api. Mandat rakyat bukan bahan akrobat hukum. Mau bertarung, tunggu 2029.

Penulis adalah: Wakil Ketua Umum DPP Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP)