By 
PIDIE JAYA, INDONEWS — Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA., S.Sos., M.E., menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidie Jaya tidak boleh berjalan lamban, apalagi sampai berhenti di tempat.
Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) harus menjadi prioritas bersama demi memastikan masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat meninjau langsung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bersama jajaran Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Kamis (3/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, H. Sibral Malasyi menekankan bahwa bencana tidak hanya meninggalkan kerusakan pada infrastruktur, tetapi juga menyisakan beban sosial, ekonomi, dan psikologis bagi masyarakat.
Karena itu, proses pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun kembali fasilitas yang rusak, tetapi harus benar-benar mampu mengembalikan harapan dan kehidupan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik.
“Pemulihan ini tidak boleh jalan di tempat. Kasihan saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Mereka membutuhkan kepastian, membutuhkan perhatian, dan yang paling penting membutuhkan langkah nyata dari kita semua,” tegas Sibral Malasyi.
Menurutnya, percepatan rehab-rekon membutuhkan kerja bersama yang terencana, terukur, terintegrasi, serta berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.
Setiap program yang dilaksanakan harus memiliki arah yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi warga yang menjadi korban maupun kelompok masyarakat yang terdampak secara tidak langsung.
Dalam kegiatan peninjauan tersebut turut hadir sejumlah unsur Satgas PRR, di antaranya Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., Kombes Pol. Suwinto, S.H., S.I.K., serta Laksamana TNI Nouldy J. Tangka, S.A.P., M.Tr. Opsla, CHRMP.
Hadir pula perwakilan Kementerian Pertanian, Balai Kementerian Pekerjaan Umum, BPJN Aceh, BPPKK Aceh, BWS Aceh, serta sejumlah unsur teknis lainnya.
Selain itu, kegiatan tersebut juga melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPRK Pidie Jaya, Sekretaris Daerah, jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), pimpinan instansi vertikal, serta berbagai pihak terkait lainnya.
Kehadiran lintas sektor tersebut menjadi gambaran bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan kekuatan bersama. Tidak mungkin seluruh persoalan dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah.
Diperlukan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, aparat keamanan, lembaga teknis, instansi vertikal, dunia usaha, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.
Bupati Sibral Malasyi mengatakan, kolaborasi tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk koordinasi yang konkret dan tindakan nyata di lapangan. Setiap persoalan yang muncul harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusi sehingga tidak menjadi hambatan yang berlarut-larut dalam proses pemulihan.
“Yang kita perlukan sekarang adalah kerja bersama. Jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama. Setiap langkah harus terukur, setiap persoalan harus dicarikan jalan keluar, dan setiap program harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, rehabilitasi dan rekonstruksi bukan semata-mata membangun kembali apa yang telah rusak. Lebih jauh, proses tersebut merupakan kesempatan untuk menata kembali berbagai sektor agar lebih kuat, lebih aman, dan lebih siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Karena itu, pembangunan kembali harus dilakukan dengan memperhatikan aspek ketahanan bencana, tata ruang, kualitas infrastruktur, kebutuhan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berharap sinergi yang telah terbangun bersama Satgas PRR dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. Dengan koordinasi yang solid, pemerintah optimistis berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
Bupati juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tidak hanya bekerja berdasarkan rutinitas administratif, tetapi hadir secara langsung melihat kondisi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pemulihan harus diukur dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak.
“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan. Jangan hanya hadir dalam laporan, tetapi harus hadir di lapangan, melihat persoalan, mendengar keluhan, dan memastikan solusi benar-benar sampai kepada masyarakat,” kata Sibral Malasyi.
Baginya, kecepatan dalam pemulihan merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat. Setiap hari yang berlalu tanpa kemajuan berarti dapat memperpanjang beban yang harus ditanggung oleh warga terdampak.
Oleh sebab itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat agar menjaga semangat kebersamaan, memperkuat komunikasi, serta menghindari ego sektoral. Semua pihak harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama.
“Ketika bencana datang, masyarakat tidak membedakan siapa yang harus bekerja. Yang mereka harapkan adalah hadirnya negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan serta membantu mereka bangkit kembali,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berkomitmen untuk terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh unsur terkait guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.
Bagi Sibral Malasyi, pemulihan pascabencana bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan sebuah amanah kemanusiaan. Setiap rumah yang kembali berdiri, setiap infrastruktur yang kembali berfungsi, dan setiap keluarga yang kembali menjalani kehidupan normal merupakan bagian dari keberhasilan bersama.
“Bencana boleh meruntuhkan bangunan, tetapi jangan sampai meruntuhkan harapan. Tugas kita adalah memastikan masyarakat tidak berjalan sendirian dalam membangun kembali kehidupannya.”
Ia berharap seluruh elemen masyarakat Pidie Jaya dapat terus menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan. Sebab, dari tangan-tangan yang bekerja bersama, lahir kekuatan untuk bangkit; dan dari kepedulian yang diwujudkan dalam tindakan, tumbuh harapan baru bagi masa depan.
“Pemulihan Kabupaten Pidie Jaya sangat membutuhkan kerja bersama, koordinasi yang kuat, dan langkah nyata di lapangan. Kita ingin masyarakat segera bangkit, kembali produktif, dan menatap masa depan dengan penuh keyakinan,” pungkas Bupati. (Hendra)
Comments