Ketika Budi Arie Kembali Membuat Gaduh

Oleh: M. Adli Abdullah

Politik Indonesia kembali dibuat gaduh oleh sebuah pernyataan yang seharusnya tidak perlu, ketika masyarakat berharap energi politik nasional diarahkan untuk mengawal pemerintahan dan menyelesaikan persoalan rakyat, justru Budi Arie Setiadi, memuncul spekulasi mengenai kemungkinan “percepatan” perubahan kekuasaan sebelum 2029.

Pernyataan Budi Arie ini, bukan hanya menimbulkan polemik, tetapi membuka ruang tafsir politik yang berbahaya, terutama karena disampaikan dalam konteks kedekatannya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.

Reaksi publik pun dapat dipahami,  wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia bahkan menyatakan terkejut dan mengingatkan bahwa spekulasi pergantian pemerintahan sebelum masa jabatan berakhir dapat memicu tafsir politik yang liar, mulai dari isu makar hingga pelanggaran terhadap konstitusi.

Golkar kemudian menegaskan komitmennya untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran sampai akhir masa jabatan pada 2029. Di sinilah persoalan sesungguhnya.

Dalam politik, tidak semua yang boleh dikatakan perlu dikatakan. Apalagi jika sebuah pernyataan berpotensi menimbulkan kesan bahwa terdapat kekuatan politik tertentu yang sedang membayangkan atau menghendaki perubahan kekuasaan di luar siklus konstitusi.

Indonesia adalah negara hukum,  pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh mandat konstitusional untuk menjalankan pemerintahan selama lima tahun.

Tugas semua elemen bangsa, termasuk relawan, adalah mengawal mandat tersebut agar berhasil, bukan menciptakan kegaduhan yang dapat mengganggu konsentrasi pemerintahan.

Jangan Seret Nama Jokowi

Yang paling perlu ditegaskan adalah Budi Arie tidak identik dengan Jokowi, dan pendapat Budi Arie tidak otomatis menjadi pendapat Jokowi. Pembedaan ini penting karena terlalu sering setiap ucapan yang keluar dari orang-orang yang pernah berada di lingkaran relawan Jokowi kemudian dibebankan kepada Jokowi.

Akibatnya, Jokowi kembali menjadi sasaran spekulasi, kecurigaan, bahkan serangan politik. Jokowi seharusnya diberi ruang untuk menjalankan peran sebagai negarawan. Tidak setiap manuver, pernyataan, atau ambisi politik orang-orang di sekelilingnya harus dibaca sebagai desain politik Jokowi.

Justru menjadi tidak adil apabila mantan presiden terus-menerus dibebani dengan spekulasi yang dibuat oleh orang lain.

Ketum Bara JP Willem Frans Ansanay telah mengingatkan semua pihak jangan menjadikan nama Jokowi sebagai beban politik bagi Jokowi sendiri, DPP Bara JP telah menegaskan bahwa pernyataan Budi Arie adalah pendapatnya sendiri dan tidak mewakili sikap organisasi relawan Bara JP maupun seluruh organ relawan Jokowi lainnya.

Willem Frans Ansanay menegaskan komitmen untuk mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029. DPP Bara JP melihat konteks acara relawan tersebut serta arah yang disampaikan Jokowi justru berbeda tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran yang sedang bekerja menjalankan program-program pro-rakyat.

Karena itu, upaya menggeneralisasi pernyataan Budi Arie Setiadi sebagai ketua Umum ProJo  sebagai sikap seluruh relawan Jokowi adalah kekeliruan.

Perlu diingat bahwa relawan jokowi bukan organisasi Tunggal, masing-masing memiliki sejarah, struktur, pandangan, dan tanggung jawab politik sendiri. Tidak seorang pun berhak mengklaim bahwa dirinya adalah satu-satunya representasi dari seluruh relawan Jokowi.

Jangan Ganggu Hubungan Jokowi dan Prabowo

Yang lebih penting lagi, polemik semacam ini berpotensi mengganggu hubungan baik antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Hubungan keduanya hari ini memiliki nilai politik yang penting bagi stabilitas nasional.

Dalam suasana HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pesan utama negara adalah persatuan dan kebersamaan. Presiden Prabowo memimpin langsung upacara peringatan kemerdekaan dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, sebuah pesan bahwa bangsa ini membutuhkan konsolidasi untuk menghadapi tantangan ke depan.

Karena itu, tidak bijak apabila di tengah kebutuhan akan stabilitas justru muncul narasi yang dapat dibaca sebagai upaya menciptakan jarak antara Jokowi dan Prabowo. Relasi baik Jokowi-Prabowo harus dijaga karena stabilitas politik nasional jauh lebih penting daripada kepentingan atau ambisi politik personal siapa pun.

Tidak boleh ada pihak yang merasa perlu menjadi penerjemah tunggal hubungan Jokowi dan Prabowo. Tidak boleh pula ada pihak yang menjadikan kedekatan dengan Jokowi sebagai legitimasi untuk mengeluarkan spekulasi politik yang berpotensi mengganggu pemerintahan Prabowo.

Jokowi tidak perlu dibela dengan menciptakan kegaduhan, Prabowo tidak perlu didukung dengan membangun kecurigaan terhadap Jokowi. Keduanya harus ditempatkan dalam posisi yang proporsional. Dimana, Jokowi sebagai mantan presiden dan negarawan, sementara Prabowo sebagai presiden yang sedang memimpin pemerintahan berdasarkan mandat rakyat dan konstitusi.

Gibran Juga Tidak Boleh Dijadikan Sasaran Politik

Polemik ini juga berpotensi menyeret Gibran Rakabuming Raka ke dalam pertarungan tafsir yang tidak perlu. Sebagai Wakil Presiden, Gibran adalah bagian dari pemerintahan Prabowo.

Stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan satu kesatuan. Karena itu, setiap narasi yang dibangun oleh Budi Arie Setiadi tentang percepatan perubahan kekuasaan pada akhirnya tidak hanya menyentuh posisi Prabowo, tetapi juga dapat menciptakan spekulasi terhadap posisi Gibran, narasi Ini sangat tidak produktif.

Gibran membutuhkan ruang untuk bekerja sebagai wakil presiden, bukan terus-menerus ditempatkan dalam bayang-bayang spekulasi politik. Pernyataan yang membuka ruang imajinasi tentang perubahan kekuasaan sebelum 2029 hanya akan memperbesar kegaduhan dan mengalihkan perhatian publik dari agenda pemerintahan.

Bahkan kelompok relawan Gibranku juga menyatakan bahwa pernyataan Budi Arie tidak mencerminkan sikap relawan pendukung Prabowo-Gibran dan menegaskan komitmen untuk mengawal pemerintahan hingga 2029.

Relawan Harus Tahu Batas

Bagi saya, persoalan ini juga menjadi pelajaran penting bagi seluruh kelompok relawan, relawan memiliki sejarah besar dalam demokrasi Indonesia, Relawan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan menjadi kekuatan politik yang penting.

Namun, relawan tidak boleh berubah menjadi sumber kegaduhan politik. Ada perbedaan antara keberanian menyampaikan pendapat dan kecermatan menjaga situasi nasional. Tidak semua spekulasi politik harus diumumkan kepada publik, tidak semua insting politik harus dipaksakan menjadi narasi nasional, dan tidak semua orang yang pernah dekat dengan kekuasaan memiliki mandat untuk berbicara atas nama tokoh yang pernah didukungnya.

Relawan harus tahu batas, batas itu adalah kepentingan bangsa, konstitusi, stabilitas pemerintahan, dan tanggung jawab moral terhadap tokoh yang pernah diperjuangkan.

Jangan sampai seseorang yang mengaku berada dalam lingkaran relawan justru menjadi penyebab tokoh yang didukungnya kembali diserang dan dicurigai.

Jangan sampai relawan yang seharusnya menjadi kekuatan pemersatu justru berubah menjadi pemantik konflik ditengah suasana politik nasional yang tidak baik baik saja.

Bara JP Memilih Jalan Stabilitas

Bara JP memilih sikap yang jelas dan tegas yaitu mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029, kalau Tuhan mengizinkan sebagai mana arahan Jokowi agar pemerintahan Prabowo Gibran ini sampai dua periode dan Bara JP sangat menghormati mandat konstitusional yang telah diberikan rakyat.

Bara JP memahami bahwa menjaga stabilitas nasional dan menghormati pemerintahan yang sah merupakan bagian dari tanggung jawab kebangsaan.

Kami juga tidak ingin hubungan Jokowi dan Prabowo diganggu oleh manuver politik yang hanya menguntungkan kepentingan-kepentingan tertentu, kami tidak ingin Gibran terus-menerus menjadi objek tafsir politik yang menjauhkan publik dari kerja nyata pemerintahan Prabowo Gibran. Penting untuk dicatat, Bara JP tidak ingin relawan kehilangan akal sehat politiknya.

Bangsa ini membutuhkan politik yang dewasa, pemerintahan membutuhkan ruang untuk bekerja, rakyat membutuhkan solusi atas persoalan ekonomi, lapangan kerja, pangan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Membicarakan kemungkinan perubahan kekuasaan sebelum waktunya bukanlah jawaban atas persoalan-persoalan tersebut. Karena itu, sudah saatnya semua pihak berhenti menyeret nama Jokowi ke dalam spekulasi politik yang tidak perlu.

Hormati Jokowi sebagai mantan presiden dan negarawan, dan hormati Prabowo sebagai presiden yang sedang menjalankan mandat rakyat serta hormati Gibran sebagai wakil presiden yang merupakan bagian sah dari pemerintahan yang sedang berjalan.

Dan bagi siapa pun, jangan merasa bahwa kedekatan dengan masa lalu memberi hak untuk menentukan masa depan bangsa dengan spekulasinya.

Indonesia membutuhkan ketenangan, bukan kegaduhan. Indonesia membutuhkan kerja, bukan manuver, dan Indonesia membutuhkan persatuan, bukan Upaya sadar atau tidak sadar yang mengadu domba Jokowi, Prabowo, dan Gibran.

Penulis adalah Ketua Harian DPP Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP)

email: bawarith@gmail.com