By 
BOGOR, INDONEWS – Pemerintah saat ini meluncurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) untuk mereka yang terdampak kenaikan harga BBM.
Menteri Kementerian Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengatakan, untuk menjamin penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, pihaknya terus membarui Data Terbaru Kesejahteraan Sosial (DKTS).
“Jadi di UU itu sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat, maka kemudian kita melakukan perubahan (DTKS) setiap bulan. Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru,” ujar Mensos Tri Rismaharini pada 3 September 2022, dikutip Pikiran-rakyat.com dari Sekretariat Kabinet.
Alokasi dana BLT BBM sebesar Rp. 12,4 triliun untuk 20,65 juta total keluarga penerima manfaat (KPM).
Sementara aktivis dan juga pendiri Komunitas Milenial Indonesia 08 (Komid), Yogie Try Wardhana menyatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bentuk dari menutupi kelemahan terhadap kemampuan berfikir para pembantu presiden.
Menaikan BBM dengan alasan bahwa subsidi BBM hanya dinikmati orang kaya adalah suatu kesalahan pikir yang nyata. Dampak kenaikan BBM berimpikasi terhadap semua sektor, bukan hanya orang kaya dan miskin saja.
“Situasi berat yang dihadapi saat ini tentu akan menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat, beban hidup hari ini dilapisan terbawah gak bisa kita selesaikan dengan subsidi yang hanya senilai 12 triliunan,” ungkap Yogie, Selasa (6/9/2022).
“Harusnya, imbuh dia, BLT BBM itu nilainya diangka 502 triliun, itu kalo mau fair. Kalau memang subsidi BBM hanya dinikmati orang kaya, kenapa tidak yang katanya beban APBN 502 triliun itu dibagikan saja kemasyarakat rumah tangga miskin (RTM) serta keluarga prasejatera kategori 1 dan 2,” tuturnya.
“Jangan pemerintah bilang subsidi BBM hanya dinikmati orang kaya, sementara orang miskin tak menikmati, kalau mau main fair, ya sudah bagikan saja 502 T itu kepada masyarakat yg tidak menikmati subsidi BBM tersebut, jangan cuma 12 T atau dibawah 100 triliun, ini gak fair bos,” ujar Yogie dalam sambungan telponnya.
Yogie melanjutkan, pemerintah lebih baik menaikan PPN/PPH cukai rokok serta materai yang sasarannya jelas pengusaha dan perokok serta pemerintah wajib mencari jalan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor ekspor dan pertambangan.
Menurut Yogie, subsidi BBM itu adalah kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsanya dan menjaga perekonomian negara dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Saya enggak mau berandai-andai kalau sampai harga BBM nantinya disamakan dengan harga pasar dunia karena alasan subsidi adalah beban negara. Nantinya pemain-pemain pedagang BBM dari luar negeri akan bebas berjualan BBM di Indonesia. Apakah ini justru tidak mengancam perekonomian pertamina sendiri sebagai Badan usaha negara yang strategis? Apakah negara ini sudah mau menuju neoliberalis atau kapitalis? Apakah kita masih berlandaskan Pancasila? Ini akan jadi pertanyaan para pendiri bangsa dialam kuburnya,” pungkasnya. (Firm)
Comments