Disdikbud Bireuen Sosialisasikan DAK Tahun 2022

BIREUEN, INDONEWS – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabuparen Bireuen mensosialisasikan dana alokasi khusus (DAK). Acara berlangsung di aula kantor dinas setempat, Kamis (28/7/2022).

DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk di dalam dana perimbangan, di samping dana alokasi umum.

Turut hadir Bupati Bireuen, Dr. H. Muzakkar A. Gani, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen Muhammad Almuttaqin, Kabid GTK Surya, Kapolres Bireuen, Kajari Bireuen, pihak inspektorat dan para tamu undangan lainnya.

Bantuan diberikan pada sekolah mulai dari SD dan SMPN yang dinyatakan sebagai penerima.

Pada kesempatan itu, Kapolres bersama Kejari Bireuen mengigatkan, DAK harus benar- benar dikerjakan sesuai petunjuk juknis bagar tidak melanggar hukum, dan bila ada persoalan atau pun kendala pekerjaan di lapangan setidaknya dapat dimusyawarahkan untuk mencari jalan keluar.

Sementara itu, Kadisdikbud Bireuen, Muhammad Almuttaqin bersyukur atas kegiatan ini.

“Tak lupa juga rasa terima kasih diucapkan kepada bapak Bupati Bireuen, kapolres, kejari, inspektorat dan semua kepala sekolah yang telah hadir memenuhi undangannya,” ucapnya.

Ia mengharapkan bagi sekolah yang mendapatkan bantuan DAK meskipun sifatnya swakelola, harus benar-benar dikerjakan sesuai juknis, tanpa ada yang melanggar aturan hukum. Jika ada persoalan di lapangan, sebaiknya dikonfirmasikan ke dinas untuk mencari jalan keluarnya.

Dalam sosialisasi DAK, Bupati Bireuen juga berpesan agar bekerja dengan teliti, penuh hati-hati, semangat dan berbuat sesuai apa yang dikatakan kapolres, kejari, serta inspektorat.

“Yang terpenting berbuatlah sesuai aturan yang ada pada DAK itu sendiri. Kalau pun ada hal non teknis, sebaiknya dikonsultasikan agar tidak ada hambatan. Apabila kita tidak bisa kita selesaikan sesuai waktu yang ditentukan, maka akan dikembalikan kepada pemerintah pusat,” pesan bupati. (Hendra)