Wali Kota Sukabumi Tegaskan Prioritas Rutilahu

SUKABUMI, INDONEWS — Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan bahwa prioritas utama Pemerintah Kota Sukabumi saat ini adalah menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni (Rutilahu).

Hal tersebut disampaikan dalam agenda Rapat Koordinasi dan Sinergi 1 Juta Rumah Perkotaan di Provinsi Jawa Barat yang digelar oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Bandung pada Kamis (2/10).

“Bagi kami, menyelesaikan Rutilahu adalah fondasi penting. Warga harus lebih dulu merasakan manfaat dari rumah layak huni, baru kemudian kita bicara pada pengembangan program perumahan yang lebih luas,” ujar Wali Kota Sukabumi.

Menurutnya, penuntasan Rutilahu menjadi langkah strategis sebelum membangun hunian baru berskala besar.

Dalam paparannya, H. Ayep Zaki menyebutkan bahwa hingga tahun 2024 backlog perumahan di Kota Sukabumi tercatat mencapai 11.290 unit, dan diproyeksikan meningkat menjadi 58.038 unit pada tahun 2044.

Sementara itu, terdapat 3.717 unit rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan segera.

Pemerintah Kota Sukabumi pada tahun 2025 menargetkan perbaikan 267 unit rumah melalui program bantuan perumahan yang bersumber dari APBD serta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hingga akhir September 2025, tercatat 194 unit telah terealisasi.

Selain melalui APBD, penanganan Rutilahu juga diperkuat dengan dukungan berbagai pihak. Baznas Kota Sukabumi, misalnya, telah menyalurkan bantuan lebih dari Rp74 juta untuk perbaikan rumah warga tidak mampu.

Tak hanya itu, Pemkot Sukabumi juga mendorong pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Di samping itu, pemerintah daerah menerbitkan kebijakan pro-rakyat berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hingga tahun 2025, fasilitas ini telah dimanfaatkan untuk 140 unit rumah.

Wali Kita menyebutkan bahwa penyelesaian masalah perumahan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.

Sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, lembaga keuangan, CSR, maupun lembaga sosial menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Insya Allah dengan kolaborasi yang kuat, kerja bersama, dan komitmen yang konsisten, Kota Sukabumi mampu mewujudkan hunian yang layak, sehat, dan bermartabat bagi seluruh warga,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemkot Sukabumi berharap backlog perumahan dan permasalahan permukiman kumuh dapat diatasi secara bertahap.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian penting dari kontribusi Kota Sukabumi dalam mendukung pencapaian target nasional Program 1 Juta Rumah. (Ndi)