By 
AGAM, INDONEWS — Sekretaris Daerah Kabupaten Agam bersama Kepala Dinas terkait menyampaikan pemaparan komprehensif mengenai kondisi klaster pengungsian serta perkembangan penanganan di 14 kecamatan terdampak banjir bandang kepada Komisaris Biofarma, Dr. Rely Reagen, dalam sebuah pertemuan koordinasi penanggulangan bencana.
Dalam keterangannya, Sekda Kabupaten Agam menjelaskan update jumlah korban jiwa meninggal dunia, warga hilang, serta korban yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Selain itu, juga dilaporkan kondisi sarana pengungsian dan kebutuhan mendesak bagi warga terdampak.
Dr Rely Reagen menegaskan bahwa pendataan klaster yang rapi dan terstruktur merupakan elemen penting dalam percepatan penanganan bencana.
Ia menyoroti perlunya pemetaan yang jelas terkait kategori korban mulai dari luka ringan, sedang, hingga berat serta kerusakan infrastruktur rumah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.
“Dengan data klaster yang jelas, barulah kita bisa menentukan prioritas penanganan, kebutuhan logistik, dan langkah rehabilitasi secara tepat,” tegas Dr. Rely Reagen.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Agam juga menyampaikan harapan agar pemotongan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pemerintah daerah terdampak bencana dapat ditunda sementara oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Penundaan ini dinilai sangat penting untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kapasitas anggaran yang memadai dalam melakukan penanganan darurat, pemulihan, dan rehabilitasi pascabencana.
“Fokus kami saat ini adalah menyelamatkan warga dan mempercepat pemulihan. Untuk itu, kami berharap adanya kebijakan khusus terkait DBH bagi daerah terdampak,” ujar sekda.
Pemerintah Kabupaten Agam terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, BUMN, lembaga kemanusiaan, dan dunia usaha, guna memastikan seluruh proses penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran. ***
Comments