BOGOR, INDONEWS | Pembangunan program bantuan keuangan (bankeu) infrastruktur Desa Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor disebut warga banyak kejanggalan.
Mirisnya, menurutn warga pembangunan infrastruktur di Kampung Jogjogan dengan anggaran satu miliaran tersebut belum juga diselesaikan hingga saat ini.
Sumri, tokoh masyarakat setempat mengatakan hingga bulan Januari 2025 ini pekerjaan betonisasi jalan tersebut belum selesai dan program ini banyak kejanggalan.

“Hingga saat ini pekerjaan tersebut belum selesai, sementara tahun sudah berganti. Seharusnya sudah masuk tahun 2025 sudah selesai pekerjaan infrastruktur dan terlihat jelas dalam banner kegiatan waktu pekerjaannya 60 hari kerja,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (16/1).
Menurutnya, lokasi yang saat ini hendak dibangun menggunakan anggaran bankeu, bukan jalan yang dikehendaki masyarakat karena jalan tersebut bukan prioritas pembangunan.
“Jalan yang mau dibeton bukan jalan prioritas yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, namun jalan buntu,” katanya.
Selain itu, tambah Sumri, proyek ini banyak kejanggalan dan terindikasi terjadi mark up anggaran oleh kepala desa karena dengan satu miliar hanya dapat 600 meter.
“Janggal, masa dengan anggaran satu miliar rupiah hanya dapat 600 meter panjangnya. Jika dihitung dengan panjang segitu, cuma menghabiskan uang Rp 400 juta,” ungkapnya.
Menurutnya, patut dipertanyakan terkait program ketahanan pangan yang nilainya cukup besar namun realisasinya tidak jelas.
“Program ketahanan pangan juga patut dipertanyakan dan dicurigai realisasinya tidak sesuai,” tegasnya.
Sumri meminta penegak hukum Kejaksaan dan Inspektorat turun ke lokasi, mengaudit secara konferensip dan usut tuntas.
“Saya minta kejaksaan dan inspektorat segara turun ke lokasi, audit seluruh anggaran yang digunakan Pemerintah Desa Wargajaya,” pintanya.
Hal sama juga disampaikan Boim, salah satu warga Desa Warga Jaya. Ia mengatakan bahwa betonisasi jalan desa yang saat ini dibangun di Kampung Jogjogan bukan jalan prioritas yang diinginkan masyarakat karena manfaatnya tidak bisa dirasakan semua masyarakat.
“Jalan yang dibangun saat ini bukan jalan prioritas, sehingga saya menilai kurang bermanfaat,” ucapnya.
Ia juga berharap kepada pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa semua program yang ada di Desa Warga Jaya karena dirinya menilai banyak kejanggalan dan dugaan korupsi.
“Saya berharap APH memeriksa semua program di Desa Wargajaya karena banyak diduga dikorupsi anggarannya,” tandasnya. (jaya)




























Comments