Korupsi Belum Berhenti! GMPK Duga Launching Hanya Kedok Korupsi Samisade

BOGOR, INDONEWS | Program Pemerintah Kabupaten Bogor berupa bantuan keuangan infrastruktur desa, yang diproyeksikan untuk mendorong peningkatan ekonomi desa diterpa isu miring.

Ya, program bantuan keuangan Satu Miliar Satu Desa (Samisade) itu diterima setiap desa di Kabupaten Bogor.

Namun belakangan mencuat pernyataan sejumlah kades jika mereka terpaksa harus memotong dana Samisade untuk kepentingan launching yang diharuskan dilakukan setiap tahun.

Bantuan Samisade merupakan bagian dari Pancakarsa Bogor. Program Samisade digagas bupati non aktif Ade Yasin, yang tersandung dugaan kasus korupsi.

Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait mengatakan, program bekelanjutan ini juga selalu memunculkan tanda tanya lantaran setiap turun Samisade, desa harus mengadakan launching.

“Setahu saya yang namanya launcing itu cukup satu kali, karena launcing itu semisal pembukaan, dan program Samisade itu sudah dibuka bupati terdahulu,” katanya, Sabtu (3/8).

Menurut Jonny, berdasarkan hasil investigasi timnya, sejumlah kepala desa juga mengaku heran karena setiap turun dana Samesade harus melaksanakan launching.

“Beberapa kepala desa di wilayah Bogor Selatan mengaku Samisade ini sudah berjalan empat tahun, dan harus mengadakan launcing. Kan biaya launcing itu tidak sedikit. Para kades juga mengakui anggaran launcing tersebut memotong dari dana Samisade,” papar Jonny.

Sementara itu, beberapa kades yang dikonfirmasi mengaku, sebenarnya mereka berkeinginan ketika Samisade turun langsung melakukan kegiatan tanpa harus launching kembali.

“Di sana ada pendamping desa, ada BPD. Kami setiap akan melaksanakan kegiatan sudah hasil perencanaan, dan pengajuan. Hasilnya pun dicek oleh inspektorat dan petugas lain. Jadi intinya biaya launcing bisa kita manfaatkan ke infrastrutur, volume jangan sampai kurang,” ucap kades.

Menanggapi pernyataan kades tersebut, Ketua GMPK Jonny Sirait menduga bahwa praktik korupsi di Kabupaten Bogor belum berhenti.

“Beberapa waktu lalu dugaan korupsi menyeret nama Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor hingga pejabat atau PNS nya ikut dibawa KPK. Kali ini dugaan korupsi muncul di DPMD. Ini mengerikan,” ungkap Jonny.

Meski masih dugaan, Jonny akan berupaya membongkar dugaan korupsi tersebut sesuai kapasitasnya demi menyelamatkan uang negara.

“Saya mengajak seluruh kepala desa untuk terbuka agar Samisade ini tidak dijadikan ajang bisnis oknum-oknum pejabat. Mari bekerja sama dengan elemen masyarakat untuk membongkar dugaan ini,” pungkasnya. ***