Dugaan Pemotongan Upah Buruh PT KKAI Sukabumi, Pekerja Desak Disnakertrans Turun Tangan

SUKABUMI, INDONEWS — Dugaan pelanggaran hak normatif pekerja di PT KKAI, perusahaan produsen karung batu bara di Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan.

Sejumlah pekerja mengaku hanya menerima upah sebesar Rp50.000 hingga Rp200.000, meskipun telah bekerja lebih dari satu bulan. Kondisi tersebut memicu tuntutan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi segera turun tangan.

Berdasarkan keterangan para pekerja, pada awal perekrutan mereka dijanjikan upah sebesar Rp3.800.000 per bulan, sebagaimana nilai UMK yang disampaikan kepada mereka.

Namun, setelah dikurangi biaya administrasi yayasan penyalur tenaga kerja (outsourcing) sebesar Rp500.000, pekerja dijanjikan akan menerima upah bersih sekitar Rp3.200.000.

Ironisnya, dalam praktik pembayaran, para pekerja justru mengaku hanya menerima uang sebesar Rp50.000 hingga Rp200.000, meskipun telah menjalankan pekerjaan selama lebih dari satu bulan.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pengupahan dan perlindungan hak pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara hukum, pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum perlu mendapat perhatian serius. Pasal 88E ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menegaskan larangan bagi pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan, berupa pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta hingga Rp400 juta.

Selain itu, ketentuan mengenai perusahaan alih daya juga diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengatur tanggung jawab perusahaan alih daya terhadap perlindungan pekerja, termasuk hubungan kerja, pengupahan, serta pemenuhan hak-hak normatif tenaga kerja.

Karena itu, dugaan pemotongan upah yang menyebabkan pekerja hanya menerima sejumlah kecil uang perlu diperiksa secara menyeluruh, termasuk dasar pemotongan, perjanjian kerja, serta pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran upah.

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul dugaan saling lempar tanggung jawab antara pihak yayasan penyalur tenaga kerja dan perusahaan pengguna jasa pekerja.

Pihak yayasan yang diwakili Irwan sebelumnya menyampaikan bahwa kerja sama dengan PT KKAI telah dihentikan. Ia juga mengklaim persoalan tersebut melibatkan oknum tertentu.

Namun, keterangan tersebut dibantah oleh para pekerja. Mereka mengaku pihak yayasan sejak awal telah menjanjikan penyelesaian pembayaran upah secara bertahap. Sayangnya, menurut pengakuan pekerja, janji pelunasan tersebut berulang kali tidak terealisasi hingga memasuki pekan kelima.

Para pekerja menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, upah merupakan hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Dalam konteks hubungan kerja alih daya, tanggung jawab pemenuhan hak pekerja harus ditelusuri berdasarkan ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, serta hubungan hukum antara perusahaan alih daya dan perusahaan pengguna jasa.

Merasa tidak mendapatkan kepastian selama berminggu-minggu, para pekerja menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Disnakertrans Kabupaten Sukabumi.

Mereka berharap Disnakertrans segera memfasilitasi penyelesaian perselisihan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan serta proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila diperlukan.

Pekerja bersama sejumlah elemen masyarakat juga mendesak Bupati Sukabumi dan Disnakertrans agar segera mengambil langkah konkret, di antaranya:

Melakukan inspeksi langsung ke lokasi operasional PT KKAI guna memeriksa kondisi kerja dan pemenuhan hak-hak pekerja.

Memeriksa legalitas serta kepatuhan yayasan atau perusahaan penyedia tenaga kerja terhadap ketentuan perizinan dan peraturan ketenagakerjaan.

Memastikan pembayaran seluruh hak upah pekerja yang belum dipenuhi.

Menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran.

Para pekerja berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Mereka meminta agar hak-hak buruh menjadi prioritas dan tidak dikorbankan akibat persoalan hubungan kerja sama antarpihak perusahaan.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada manajemen PT KKAI, pihak yayasan penyalur tenaga kerja, serta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi guna memperoleh penjelasan dan keberimbangan informasi. (Jaya)