By 
BOGOR, INDONEWS | Bupati Bogor, Rudy Susmanto tidak begitu memprioritaskan retreat bagi kepala desa (kades), meski hal itu dinilai penting, khususnya untuk meningkatkan kinerja kades.
Seperti diketahui, belakangan ini Kabupaten Bogor disoroti akibat ulah oknum kades yang diduga kuat meminta THR ke sejumlah perusahaan.
Selain itu, Dinas Perhubungan (Disub) Kabupaten Bogor juga menjadi sorotan karena dikaitkan dengan isu pemotongan uang kompensasi sopir angkot di jalur Puncak.
Rudy Susmanto menyatakan bahwa retreat pembinaan kades bukan prioritas, ia akan lebih mengutamakan perbaikan jalan rusak di Kabupaten Bogor.
“Kalau retreat kades kita belum merumuskan sampai ke arah sana, kemarin baru selesai kita menyelesaikan bencana di Kabupaten Bogor, walaupun belum sempurna 100 persen,” kata Rudy, Selasa (8/4/2025).
Sementara Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait mengungkapkan retreat kades di Kabupaten Bogor layak masuk prioritas karena bisa dijadikan momen untuk memperbaiki kinerja kepala desa.
“Kita tahu belakangan ini Kabupaten Bogor diterpa isu kurang baik. Birokrasi Bumi Tegar Beriman dalam waktu singkat disebut bobrok akibat perilaku oknum yang disinyalir melakukan pungli. Pertama soal kades minta THR, kedua adanya pemotongan uang kompensasi sopir angkot. Kasus ini menampar wajah Kabupaten Bogor,” ungkap Jonny, ditemui di Cibinong, Selasa (8/4/2025).
Sehingga menurutnya, retreat bisa dijadikan momentum untuk lebih memperbaiki citra Kabupaten Bogor demi mewujudkan Kabupaten Bogor Istimewa menuju Kabupaten Bogor Gemilang.
“Lalu dengan adanya Bupati Bogor yang baru, pak Rudy Susmanto, masyarakat tentunya berharap birokrasi Kabupaten Bogor bisa tertolong hingga jauh lebih baik. Sebelum dua kasus terbaru ini, kita ingat dunia pendidikan Kabupaten Bogor juga tertampar kasus gratifikasi. Ini semua menjadi pekerjaan rumah bupati kita,” paparnya.
Jonny mengungkapkan, perbaikan infrastruktur bukan sekadar prioritas, namun di seluruh daerah hal tersebut sudah menjadi sebuah kewajiban para kepala daerah.
“Kalau pendapat saya, justru Kabupaten Bogor harus memprioritaskan perbaikan birokrasi. Bagaimana masyarakat mendapat kemudahan pelayanan tanpa pungli, mendapat jaminan kesehatan, pendidikan dan lainnya. Tentunya dua kasus tadi harus menjadi cermin,” terangnya.
Kendati demikian, Jonny mengapresiasi langkah dan kebijakan Bupati Rudy Susmanto.
“Saya berharap meski diawal pergantian kepemimpinan Kabupaten Bogor cukup terseok-seok dengan ulah oknum, pak Rudy Susmanto bisa menyelesaikannya, dan saya yakin hal itu bisa ia selesaikan. Tentu masyarakat Kabupaten Bogor juga senantiasa mendukungnya, namun juga memberikan kritik konstruktif dengan tujuan memperbaiki sebuah kinerja, kualitas dan bukan untuk menjatuhkan,” pungkasnya. (bon)
Comments