By 
BOGOR, INDONEWS – Citra dunia pendidikan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat kembali tercoreng akibat adanya segelintir oknum kepala sekolah dan ketua komite yang diduga mencari keuntungan pribadi dengan berdalih menjalankan program sekolah dan untuk kemajuan sekolah, hingga melakukan dugaan pungutan liar kepada orangtua murid.
Viralnya dugaan pungutan liar berdalih sumbangan di SMK Negeri 1 Cileungsi Jl. Raya Narogong No.55, Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang mencapai puluhan juta rupiah per siswa, mendapat penolakan dari orang tua siswa-siswi hingga membuat surat pernyataan.
Dugaan pungutan liar yang terjadi di SMK Negeri 1 Cileungsi juga sudah dilaporkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) DPC Bogor Raya, Romi Sikumbang baik ke Pj. Gubernur Jawa Barat, Kemendikbud, Kejaksaan Bogor dan juga KCD wilayah 1 Jawa Barat, Disdik Provinsi Jawa Barat hingga ke Polres Bogor
Hari Sabtu (28/10/2023) Komite SMK Negeri 1 Cileungsi mengadakan rapat dengan orangtua siswa. Dalam rapat, komite mengumumkan bahwa setelah didesak oleh pihak LSM Penjara, orang tua siswa untuk meniadakan pungutan tersebut.
“Hari ini kami rapat komite sekolah untuk mengumumkan dan memutuskan tentang pengurangan nilai pungutan yang sempat viral sekaligus membahas program sekolah lainnya,” kata Budi Wahyu, Ketua Komite SMK Negeri 1 Cileungsi, kepada wartawan, Sabtu (28/10/2023).
Keputusan tersebut menurutnya diambil setelah viral bahkan ditolak orang tua siswa hingga didesak oleh beberapa Lembaga Sosial Control agar sumbangan atau pungutan tersebut ditiadakan.
“Keputusan ini diambil setelah viral dibeberapa media dan juga setelah dilaporkan oleh LSM Penjara ke APH dan KCD serta desakan dari orangtua murid agar pungutan tersebut dihapus dan ditiadakan,” ucapnya.
Pihaknya melakukan hal tersebut karena pihak sekolah menyodorkan 12 program sekolah dengan berbagai macam item kegiatan yang membutuhkan anggaran lumayan besar, hingga mencapai Rp2 miliar. Dari 12 item yang disodorkan, beberapa item dicoret karena dinilai tidak urgent dan juga tidak penting.
“Awalnya kami disodorkan 12 program penting untuk menopang kemajuan sekolah oleh kepala sekolah, namun beberapa item kami coret karena kami rasa tidak penting. Program tersebut membutuhkan anggaran hingga Rp2 miliar dan akibat keteledoran kami, program tersebut kami jalankan dan berujung masalah hingga ditolak orang tua siswa dan juga dilaporkan ke APH,” jelasnya.
Lebih lanjut pihaknya menuturkan, atas program sekolah yang membutuhkan anggaran Rp2 miliar, komite dan orangtua sepakat mengurangi menjadi Rp1 miliar dengan dengan perhitungan 400 murid menjadi Rp2 juta per siswa dengan dicicil dan sementara yang tidak mampu tidak dibebankan.
“Anggaran Rp2 miliar yang dibutuhkan sekolah untuk menutupi kebutuhan sekolah yang tidak dicover oleh dana BOS hari ini kita kurangi jadi Rp1 miliar dan untuk yang sudah membayar lunas kami akan kembalikan karena orang tua minta dikembalikan,” katanya.
Sementara salah satu orang tua siswa yang hadir dalam rapat komite tersebut menyambut baik keputusan tersebut dan berharap pungutan-pungutan seperti tidak ada lagi, apalagi di sekolah negeri yang notabene gratis.
“Alhamdulillah rapat komite hari ini pihak sekolah dan komite sekolah sepakat menurukan angka sumbangan atau pungutan yang awalnya sekitar Rp11 juta kurang dikit per siswa,” kata Riza Fernando.
Dirinya berharap, ke depan pihak sekolah dan komite sekolah tidak lagi membuat program yang memberatkan orangtua dengan berdalih untuk kemajuan sekolah.
“Kami harap sekolah ataupun komite tidak lagi membuat program yang memberatkan orang tua siswa dengan memungut uang dengan dalih sumbangan,” tukasnya. (Firm)
Comments