By 
BOGOR, INDONEWS | Menindaklanjuti keluhan pengunjung atau masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tentang mahalnya tarif parkir hingga menilai sistem parkirnya mencekik leher.
Direktur RSUD Cileungsi melalui Hubungan Masyarakat (Humas) Andi Maulana menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap pihak ketiga selaku pengelola parkir.
Pernyataan tersebut disampaikan humas kepada beberapa wartawan dan juga LSM saat dikonfirmasi langsung dirumah sakit, Rabu (3/4/2024) siang.
“Berkaitan dengan keluhan masyarakat tentang mahalnya tarif parkir, kami sudah menindaklanjuti yaitu dengan memanggil pihak ketiga dan juga sudah melakukan teguran kepengola parkir,” katanya.
Selain itu, kata Andi, pihaknya juga sudah meminta pihak ketiga untuk memasang plank tarif parkir sehingga tidak menimbulkan pertanyaan negatif dari masyarakat khususnya pengunjung.
“Kami juga meminta pengelola untuk memasang plank tarif parkir, sehingga tak menimbulkan prasangka buruh dari pengunjung dan mereka telah memasang,” katanya.
Berkaitan dengan permintaan pengunjung tentang biaya parkir agar digratiskan, pihaknya belum bisa memberikan kepastian karena kontrak dengan pihak ketiga tersebut masih belum habis.
“Soal pengunjung minta biaya parkir digratiskan, kami belum bisa memberikan tanggapan positif karena masa kontrak dengan PT pengelola parkir habis waktunya sekitar tahun 2025 akhir,” ungkapnya.
Sementara Romi Sikumbang selaku aktivis sosial yang juga Ketua DPC LSM Penjara Bogor Raya mengatakan, keluhan masyarakat tersebut pihak RSUD Cileungsi harus segera mencari solusi untuk mengatasi sehingga tidak memberatkan pengunjung yang notabene orang miskin.
“RSUD Cileungsi harus segera ambil tindakan kongkrit dan memberikan kepastian pada pengunjung untuk mengatasi keluhan biaya parkir mahal, karena pengunjung adalah masyarakat miskin yang sepatutnya tidak membebankan kepada mereka,” katanya.
Soal mahalnya biaya parkir, Romi menyayangkan pihak RSUD Cileungsi selama ini tidak pernah bisa mengatasi hal ini. Padahal masalah ini selalu jadi keluhan masyarakat, pihaknya menduga ada oknum pihak RSUD yang menerima keuntungan dari bisnis parkir ini.
“Sangat disayangkan pihak RSUD Cileungsi dari dulu tak pernah bisa mengatasi hal ini, tak mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kami jadi curiga pihak RSUD Cileungsi diduga menerima koordinasi dari perusahaan parkir,” tegasnya.
Selain itu, Romi mengaku juga kecewa dengan DPRD Komisi 4 kabupaten yang juga tak berdaya dan tak bisa memberikan solusi kepada masyarakat padahal sepatutnya masalah ini bisa diselesaikan melalui kewenangan mereka.
“DPRD Komisi 4 juga seolah tak berdaya sehingga tak bisa berbuat apa-apa soal keluhan masyarakat, harusnya wakilnya rakyat bisa menyelesaikan masalah ini agar masyarakat tidak resah sehingga bisa menikmati pelayanan RSUD Cileungsi dengan nyaman,” tutupnya. (Firm)
Comments