By 
PANGKALPINANG, INDONEWS – Sering terjadi kisruh di Bangka Belitung (Babel) dari kebijakan Gubernur Babel, DPRD Babel harus bisa mengambil sikap.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) wilayah Babel, Dani saat berada di warung kopi BW Pangkalpinang, Selasa (15/2/2022).
Menurut Dani, sangat disayangkan sebagai lembaga yang isinya adalah orang-orang yang dipercayakan masyarakat sebagai pembawa aspirasi masyarakat jika tidak peduli dengan situasi dan kondisi saat ini.
“Kita semua tahu semua tidak ada yang beres. Mulai dari kisruh resi gudang, kisruh pengadaan bibit pertanian perkebunan, kisruh Berkah Mart, kisruh pertambangan, kisruh mutasi PNS dan banyak lagi kisruh lainnya. Yang terakhir kita lihat kisruh rencana pemberhentian sekda yang sangat tidak realitis di akhir masa jabatan gubernur,” ungkap Dani.
“Dari semua program yang dilakukan, apakah ada yang berhasil dan memberikan manfaat bagi masyarakat? Malah banyak menimbulkan kekisruhan di masyarakat. Tidak usahlah kita bicara tentang janji politik. Jauh panggang dari api,” tambah Dani.
Dani menilai sudah saatnya DPRD menggunakan hak angket, karena ini jelas pasca interpelasi kemarin tidak ada perbaikan dari kebijakan atau pun pelaksanaan program, namun malah menimbulkan kekisruhan.
“DPRD Babel jangan seperti macan ompong, bila perlu gunakan hak angket jika interpelasi yang telah digulirkan sebelumnya tidak diperbaiki dengan serius oleh gubernur,” ujar Dani.
“Jawaban gubernur atas interpelasi harus disertakan dengan perbaikan, dan jika itu tidak dijalankan oleh gubernur, kalau bahasa kita, orang Bangka, namanya tugil. DPRD harus bersikap. Kita berharap DPRD Babel tidak terbiasa mandul terhadap eksekutif dan keberadaan mereka di sana harus dapat bermanfaat bagi masyarakat,” tukas Dani. [Ivan]
Comments