By 
PANGKALPINANG, INDONEWS – Hiruk pikuk permasalahan buka tutup jembatan emas akibat pemberlakuan oleh gubernur dengan jadwal yang ditentukan sebagai dasar untuk mengurai kepadatan lalu lintas darat harus disikapi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang.
Hal ini diungkapkan Ketua Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) Wilayah Babel, Dani saat ditemui disalah satu warkop di Pangkalpinang, Kamis (13/1/2022).
Dani menilai kebijakan yang dibuat gubernur tentang hal tersebut tidak berpihak kepada masyarakat Babel.
“Ini menyangkut kepentingan masyarakat secara umum. Urgensi kepadatan lalu lintas darat saat ini apakah sudah sebanding dengan kepentingan penggunaan alur sungai menuju pelabuhan pangkal balam yang kita semua tahu merupakan satu-satunya pelabuhan untuk distribusi barang kebutuhan pokok dan lainnya,” ujar Dani.
Alur dibawah Jembatan Emas adalah bagian dari Sungai, dimana Sungai kewenangannya adalah pemkot/kabupaten bukan kewenangan provinsi.
“Sangat naif saat pemberlakuan buka tutup jembatan oleh gubernur yang otomatis berpengaruh pada fungsi alur sungai, Wali Kota Pangkalpinang hanya diam dan tidak bersikap apapun,” katanya lagi.
Menurut dia, jika memang bisa berpihak pada masyarakat, wali kota harus bersikap. Apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat Pangkalpinang karena sangat jelas pelaku usaha.
“Buruh, karyawan Pelabuhan dan konsumen semuanya dominan adalah masyarakat Pangkalpinang termasuk pelaku usaha perdagangan yang menggunakan jasa kepelabuhanan,” katanya.
Dikatakan, Pasar Pangkalpinang 80 persen distribusi barang melalui jasa Pelabuhan Pangkalbalam. Bayangkan jika distribusi terhambat, distribusi barang terganggu. Bisa sangat fatal terhadap ekonomi masyarakat khususnya Pangkalpinang.
“Sekarang kita semua tahu bagaimana melambungnya harga-harga di Bangka Belitung, pupuk, racun hama, hingga alat-alat bagunan semua harga sangat tinggi,” katanya.
Menurutnya, petani sudah banyak yang mengeluh terutama petani sayuran harga pupuk yang meroket mengakibatkan pembiayaan mereka tidak seimbang dengan harga jual hasil pertaniannya.
“Dalam keadaan terganggu akibat cuaca, pengaruh harga sudah luar biasa apalagi dibuat kondisi yang bertentangan dengan kondisi alam. Ini jalur laut, jangan samakan dengan darat,” ujarnya.
“Jika gubernur pakai rumus coba-coba untuk urusan yang menyangkut kehidupan orang banyak, kami berharap Wali Kota Pangkalpinang tidak seperti itu. Tidak pakai coba-coba. Kita bukan kelinci yang bisa jadi bahan percobaan,” pungkas Dani.
Dijelaskan, wali kota harus tegas, masalah pelabuhan adalah masalah ekonomi. “Bangka Belitung ini adalah kepulauan. Otomatis Pelabuhan masih berlaku sebagai gerbang ekonomi. Terhambatnya pelayaran Pangkalbalam dapat berdampak terhadap ekonomi Babel, khususnya Pangkalpinang,” tuturnya.
“Kami berharap walikota dapat peka, ajak bicara semua stakeholder di Pangkalbalam untuk menyatukan persepsi terhadap solusi tersebut,” tukas Dani. [Ivan]
Comments