KPM di Tenjolaya Mengeluh, Diintimidasi Belanjakan BPNT ke e-Warung

BOGOR, INDONEWS – Penyaluran Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor Jawa Barat diduga dikavling atau diarahkan.

Ironisnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diancam akan dicoret dari daftar penerima jika tak membelikan uang BPNT ke agen e-Warong yang sudah ditentukan. Padahal, mekanisme BPNT tersebut kini sudah berubah aturan.

Untuk diketahui, berdasarkan aturan terbaru, penyaluran BPNT kini berupa tunai dengan disalurkan melalui PT Pos. Para KPM tidak lagi diharuskan menukarkan uangnya ke e-Warong, namun juga boleh membelanjakan uang yang diterimanya untuk komoditas pangan yang sudah ditetapkan ke pasar tradisional dan warung sembako.

Akan tetapi, berdasarkan wawancara Media Indonews dengan salah satu warga di Kecamatan Tenjolaya, didapati jika para KPM sudah dikavling dan terikat agar tetap membeli paket sembako ke e-Warong yang sudah ditentukan.

“Saya digiring atau diminta untuk belanja di e-Warong yang sudah ditunjuk. Kemudian kami para KPM terancam dicoret jika tidak belanja di e-Warong tersebut,” ungkap salah satu KPM yang meminta tidak disebutkan namanya, Minggu (26/2/2022).

“Ya, bahkan warga juga mengaku diancam jika membeli sembako bukan dari e-Warong, nantinya akan dicoret dari daftar penerima BPNT,” tuturnya.

Diketahui, uang tunai bantuan BPNT itu akan diserahkan besok, Senin (28/2/2022). Namun, sejumlah warga mengaku tidak tenang lantaran adanya intimidasi soal belanja uang BPNT.

“Besok saya akan terima uang BPNT, namun sudah diancam duluan, jika tidak belanja di e-Warong yang ditunjuk, saya akan dicoret dari penerima BPNT,” ujarnya.

Ia juga mengaku dipaksa membeli ke e-Warong lantaran ditekan oleh pejabat RT hingga desa. Bahkan yang tidak beli dari e-Warong diancam akan dicoret dari daftar penerima bantuan ke depannya.

“Warga mah maunya belanja bebas sesuai aturan. Kan yang penting komoditas yang sesuai. Tapi warga takut, karena katanya akan dicoret kalau tidak beli ke e-Warong. Kita juga pernah nanya ke perangkat desa, katanya tetap harus ke e-Warong,” tambahnya.

Terorganisir

Bahkan menurut sumber, pengambilan barangnya di rumah ketua RT setempat dan mengambil dananya di kantor desa. Selain itu, tuturnya, menurut informasi KPM juga dimintai uang penebusan dengan berbagai variasi. Untuk komoditas beras per karung 1 paket dipungut biaya sebesar Rp. 10 ribu dan komoditi lainnya Rp. 5 rb. Jadi bila 3 bulan tinggal dikalikan 3.

“Dan tidak menutup kemungkinan kami selaku KPM akan langsung diarahkan atau digiring ke rumah tersebut. Sehingga mekanisme ini seolah sudah teroganisir,” tandasnya.

Jonny Sirait

Sementara itu, Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Bogor Raya, Jonny Sirait mengecam keras jika benar KPM mendapat intimidasi untuk membelanjakan uang BPNT ke e-Warung tertentu.

“Ini jelas pelanggaran. Tidak boleh dibiarkan. Aturannya tidak demikian. Disinyalir oknum bermain dan ingin mencari untung pribadi atas bantuan ini,” ujar Jonny saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.

Atas dugaan tersebut, kata Jonny, GMPK akan turut turun tangan memperjuangkan hak masyarakat. Selain itu, sesuai komitmennya, GMPK akan mengawal segala bentuk bantuan pemerintah hingga sukses.

“Kita juga mendesak Pemkab Bogor dan aparat penegak hukum untuk ikut memantau penyaluran BNPT. Jika pun ada oknum yang terbukti bermain dan melanggar pedoman umum (pedum) dan aturan penyalurannnya, kita minta si pelaku diberi sanksi dan hukuman tegas,” tandasnya. (ci/firm)