BOGOR, INDONEWS | Kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cipinang 02 Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor sangat miris.
Pasalnya, sejumlah ruang kelas dan toilet sekolah tersebut kondisinya rusak berat sehingga dikhawatirkan roboh dan menimpa murid SD.

Para murid sekolah terpaksa belajar di ruang kelas yang atapnya nyaris ambruk
Salah satu guru SDN Cipinang 02 Rumpin, Arman membenarkan jika kondisi sekolah sangat memprihatinkan, bahkan beberapa gedung dianggap sudah tidak layak pakai.
“Sekolah ini dibangun terakhir tahun 1975, saat ini seperti yang terlihat, kondisinya rusak sangat berat. Kami pihak sekolah sendiri sudah 2 kali mengajukan bantuan ke dinas pendidikn, tapi belum terealisasi,” ungkap Arman, saat ditemui di sekolah, Rabu (15/5).
Dari segi sarana, tambah Arman, toilet sekolah juga sangat terbatas dan tidak bisa lagi digunakan.

Toilet sekolah yang sudah tidak bisa digunakan
“Kami sangat memohon adanya bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, khususnya Pemkab Bogor untuk merenovasi dan membangun gedung yang sudah tidak layak pakai. Hal ini demi kelancancaran belajar mengajar dan keselamatan murid serta guru,” tandasnya.
Pertanyakan Anggaran
Sementara itu, pemerhati pendidikan Kabupaten Bogor, T. Jonny S mengungkapkan, banyaknya bangunan sekolah yang rusak di Bumi Tegar beriman menjadi cerminan jika pemerintah belum sepenuhnya memenuhi hak pendidikan anak bangsa.

Toilet yang biasa digunakan namun mengalami kerusakan bahkan pintu tidak berfungsi baik
“Kabupaten Bogor merupakan tetangga Ibu Kota Indonesia, bahkan sebagai penyangga. Namun faktanya jaminan pendidikan untuk masyarakatnya masih jauh dari kata cukup. Ini perlu menjadi perhatian semua pihak,” ujar Jonny, yang juga meninjau sekolah tersebut.
Jonny menyebutkan, alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN Indonesia tahun 2015-2024 mencapai Rp665,02 triliun atau setara 20% dari total anggaran belanja negara.
“Nilai tersebut merupakan gabungan dari anggaran pendidikan yang disalurkan melalui belanja pemerintah pusat (BPP), transfer ke daerah (TKD), dan pembiayaan investasi. Lalu ke mana anggaran ini karena faktanya masih banyak sekolah di perkotaan yang tidak layak guna,” ungkapnya.
Jonny menyebutkan, berdasarkan catatan APBN 2024, tahun ini ada enam arah kebijakan utama sektor pendidikan nasional, yaitu;
- Peningkatan akses pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan, melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah) termasuk pada pendidikan keagamaan.
- Penguatan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa;
- Percepatan peningkatkan kualitas sarana-prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T, baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan;
- Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan, antara lain melalui program guru penggerak dan pemberian sertifikat pendidik;
- Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match), antara lain melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Unggulan;
- Peningkatan investasi di bidang pendidikan, antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan, dan penguatan perguruan tinggi.
Dengan anggaran dan arah kebijakan tersebut, Jonny mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor berpikir cerdas sehingga tidak ada lagi guru, siswa dan orangtua yang mengeluhkan sarana pendidikan.
“Maka dari itu, saya ingin melihat bagaimana sikap Disdik dan Pemkab Bogor dengan situasi di SDN Cipinang 02 Rumpin yang menurut saya amat memprihatinkan. Becuskah pemkab dan disdik mengatasi hal ini,” tandasnya. (Dadang)
Comments