By 
Ketua Umum IMM Cabang Bogor, Hendi
BOGOR, INDONEWS – Gegernya bumi Tegar Beriman Terkait tindakan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor yang pelesiran ke Bali di masa pandemi Covid-19 menuai banyak polemik dari berbagai kalangan, dan menuai sorotan mulai dari pengamat publik, masyarakat hingga aktivis mahasiswa.
Ketua Umum IMM Cabang Bogor, Hendi mengaku miris dengan pelesiran anggota dewan tersebut, di mana saat ini ekonomi masyarakat sedang merosot, kemiskinan meningkat, harga sembako melambung tinggi, minyak goreng sulit didapatkan dan pengangguran pun masih cukup besar.
Hal itu, kata dia, sebagaimana berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan diumumkan secara langsung oleh Bupati Bogor melalui pernyataa persnya, tanggal 14 November 2021 lalu.
“DPRD sebagai pejabat publik memiliki kode etik. Kode etik DPRD adalah suatu ketentuan yang mengatur sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan yang ditetapkan dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajibannya. Malah saya aneh dimana Ketua DPRD Kabupaten Bogor sendiri menyatakan dirinya belum tahu ada anggota DPRD yang berangkat ke Bali,” ungkapnya, Kamis (10/3/2022).
Karena, tutur Hendi menirukan ucapan Ketua DPRD, jika itu adalah kunjungan kerja, seyogyanya mekanisme penyerapan anggarannya ditempuh terlebih dahulu serta harus ada ACC dari Ketua DPRD.
“Dan Ketua Komisi 1 menuding ada miskomunikasi dengan Ketua DPRD karena menurut dirinya, sebelum berangkat ke Bali, pihaknya melalui pendamping dewan sudah memberikan surat pemberitahuan kepada Ketua DPRD. Apakah tindakannya di tubuh DPDR sudah memenuhi kode etik?” ucap Hendi.
Masih dikatakan Hendi, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor yang tidak mau dituding itu adalah pelesiran, mengaku ke Bali itu melakukan studi banding terkait pengamanan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
“Alasannya, harus ada pembanding dan bahan dalam rapat. Maka dia memilih Bali untuk study banding. Dia mengaku ke Bali hari Senin dan Selasa, lalu pada Rabu suda sudah ada di pemda dan mengadakan rapat,” jelasnya.
Hendi berujar, Jika semua alasan tersebut menjadi satu narasi besar untuk kemajuan Kabupaten Bogor, IMM menantang DPRD Kabupaten Bogor khususnya Komisi I untuk mengimplementasikan apa yang sudah didapat dalam kunjungan kerjanya tersebut.
“Kami juga mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk membenahi tubuh DPRD yang masih kurang enak dipandang secara komunikasi publik, dan bersikap tegas kepada anggotanya yang melanggar aturan,” ujarnya.
Bahkan, tutur Hendi, pengambilan keputusannya pun harus jelas sehingga tidak ada banyak komando dalam tubuh DPRD.
“Jika dalam kurun waktu dekat belum ada pernyataan tegas dari Ketua DPRD, IMM siap menggeruduk gedung dewan dan mengajak dialog membuka hasil dari pada pelesirannya,” pungkasnya. (Jaya)
Comments