0

BIREUEN, INDONEWS – Kajari Bireuen Munawal Hadi, SH.MH didampingi Kasi Pidum Dedi Maryadi, SH. MH., serta Jaksa Fasilitator Muhaimin Al-Hafiz, memimpin langsung perdamaian Penghentian Penuntutan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice (RJ), di kantor Kejaksaan Negeri Bireuen, Selasa (21/11/2023).

Proses Restorative Justice ikut dihadiri pihak korban, keluarga korban, tersangka IF dan perangkat Gampong.

Perkara tindak pidana penganiayaan tersebut bermula pada Minggu tanggal 26 Februari 2023 di Lapangan PSLS Desa Lancok-Lancok, Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen antara saksi korban AW dengan tersangka IF.

Awalnya IF melakukan protes terhadap keputusan saksi Korban AW, yang mana saksi korban bertugas sebagai wasit pertandingan bola kaki, mendengar kalimat protes dari tersangka, saksi korban selaku wasit langsung memberikan tersangka kartu kuning.

Kemudian terjadi adu mulut antara saksi korban dengan tersangka, akibat adu mulut tersebut lalu saksi korban memberikan kartu kuning yang kedua kepada tersangka dan selanjutnya memberikan kartu merah sehingga membuat tersangka sangat emosi dan langsung menandukkan kepala tersangka ke wajah saksi korban.

BACA JUGA :  Peradagangan Anak Dibawah Umur Masih Marak, DPP Forza Pertanyakan Kinerja KPID Kota Bekasi

Kemudian melihat kejadian itu teman-teman tersangka langsung berkerumun di tempat kejadian, lantas tersangka mencoba untuk menanduk lagi muka saksi korban akan tetapi tandukan tersangka yang kedua dan ketiga tidak mengenai saksi korban.

Lalu tersangka melakukan tandukan yang keempat dan mengenai wajah saksi korban dan saksi korban terjatuh.

Akibat perbuatan IF, saksi korban AW mengalami luka robek pada bagian lidah sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada RSUD Fauziah Bireuen.

Perbuatan tersangka itu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.

Kemudian setelah melalui proses perdamaian yang dipimpin oleh Kajari Bireuen akhirnya tersangka dan korban sepakat berdamai dengan syarat tersangka membayar biaya pengobatan sebesar Rp15 juta.

Tahap selanjutnya, perkara ini akan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Aceh untuk menunggu ekspose bersama Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung RI agar disetujui penghentian perkaranya.

Dengan begitu hingga sejak Januari 2023 sampai November 2023 Kejari Bireuen telah menyelesaikan Perkara melalui Restorative Justice (RJ) sebanyak 25 perkara. (Hendra)

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Hukum