0

BIREUEN, INDONEWS | Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, Munawal Hadi, S.H.,M.H melaksanakan penerangan hukum terkait Tugas dan Fungsi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, pendamping desa, pemdamping lokal desa se Kabupaten Bireuen, Selasa (14/5).

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Munawal Hadi, S.H.,M.H didampingi Kasi Intelijen Abdi Fikri, S.H.,M.H, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Ir Mukhtar Abda MSi, Koordinator LSM MaTA Aceh Alfian, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa se-Kabupaten Bireuen.

Dalam pelaksanaan Penerangan Hukum tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Bireuen telah turun ke 12 desa di Kabupaten Bireuen guna melaksanakan pendampingan Desa Siaga Anti Korupsi secara gratis yang bertujuan untuk kemajuan Desa.

“Itulah bentuk kecintaan kami terhadap Bireuen. Saya ingin agar dalam pelaksanaan tugas pendamping desa harus melaksanakan tugas dengan baik dan benar jangan malah pendamping desa memanfaatkan kondisi di desa untuk memperoleh keuntungan pribadi,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Apel Perdana, Kapolres Lampung Utara Paparkan 3A PRESISI

Masih dalam pelaksanaan kegiatan Penerangan Hukum, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bireuen menyampaikan bahwa tugas dan fungsi pendamping desa harus sesuai dengan Kepmendes PDTT No 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

Dengan demikian Pendamping Desa dapat terhindar dari Tindak Pidana Korupsi, bukan malah bertindak sebagai inisiator untuk melakukan Korupsi itu sendiri.

Di akhir penyampaiannya Kajari Bireuen menekankan kepada lebih kurang 226 Pendamping Desa yang hadir bahwa Kejaksaan tidak akan ragu melakukan Penindakan apabila ditemukan Pendamping Desa yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar apalagi malah terkesan tidak peduli terhadap Desa. (Hendra)

You may also like

Comments

Comments are closed.