0

BOGOR, INDONEWS – Empat kepala desa di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor Jawa Barat diduga melakukan pelanggaran pidana pemilu.

Keempat kades itu antara lain Kepala Desa Nutug, Kepala Desa Sanja, Kepala Desa Puspasari, dan Kepala Desa Karang Asem Timur. Mereka ikut hadir dalam acara  sosialisasi Caleg Rudi Susmanto (Partai Gerindra) bersama warga di kediaman Kepala Desa Sanja, Jumat (26/1/2024).

Kepala Desa Karang Asem Timur saat dikonfirmasi wartawan terkait hal ini menyampaikan bahwa dirinya tidak kampanye.

“Kalau menteri sama presiden enggak ya? Caleg siapa pak? Dan saya enggak kampanye,” ujar Sony Priyanto, via pesan WhatsApp.

Sementara Kades Sanja, Edy Yusup dan Kades Puspasari Kurnia Nurdin serta Kades Nutug Deden belum menjawab saat dikonfirmasi wartawan.

Di tempat terpisah, Panwascam Citeureup menyampaikan bahwa sebaiknya dibuatkan laporan secara tertulis atas dugaan pelanggaran pemilu para kades tersebut.

“Sebaiknya buat laporan secara tertulis agar bisa ditindaklanjuti,” kata Ade, salah satu Panwascam Citeureup, Jumat (2/2/2024).

Terkait kehadiran empat kepala desa tersebut, Rudi Susmanto, Caleg Partai Gerindra nomor urut 1 Dapil 1 Kabupaten Bogor saat dikonfirmasi mengatakan, kades yang hadir tidak memakai atribut partai.

BACA JUGA :  Ketua dan Pengurus Presedium Botim Nyaleg, Mestinya Pemimpinnya Netral

“Pasti kalau ada kades yang menyapa menghampiri saya selesai acara, dan tidak ada kades yang menggunakan atribut partai,” jelasnya.

Rudi mengatakan, pihaknya tidak janjian dengan kades hanya mungkin kades tahu jika ia ada acara di wilayahnya.

“Kami tidak janjian. Pak kades mungkin tahu saya hadir, maka selesai acara mereka menyapa saya sambil saya berjalan pulang. Dan tidak ada kades yang ikut masuk ke dalam saung dan tidak ada kades yang berorasi,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak mengundang dan kades datang tidak gabung dalam acara.

“Saya tidak pernah mengundang, mungkin karena dengar saya hadir, maka yang lain hadir tetapi tidak masuk dan gabung dalam acara,” tegasnya.

Untuk diketahui bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan politik praktis. Regulasinya diatur dalam Pasal 280, 282, dan 490 UU No 7/2017 tentang Pemilu. Pelanggar bisa dipidana, baik penjara maupun denda.

Adapun dalam Pasal 280 ayat (2), disebutkan bahwa perangkat desa termasuk ke dalam pihak yang dilarang diikutsertakan oleh pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu.

BACA JUGA :  Pencuri Sepeda Motor di Wanaherang Tewas Dihajar Massa

Selain tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye, perangkat desa sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) juga dilarang menjadi pelaksana dan tim kampanye pemilu.

Dalam Pasal 494 dijelaskan bahwa setiap aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Selanjutnya Pasal 282 memuat aturan tentang larangan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. (Firm)

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Bogor